Meneguhkan Literasi Data untuk Kebijakan Publik yang Malaqbiq

Meneguhkan Literasi Data untuk Kebijakan Publik yang Malaqbiq
©Dimensional Insight

Tulisan tentang literasi data ini merupakan gagasan yang saya usulkan di Lomba Menulis Esai Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional 2021 (Juara 2)

Tak ada kebijakan publik yang malaqbiq tanpa perencanaan yang sistematis. Demikian pula, tak ada perencanaan yang sistematis tanpa landasan data yang kredibel.

Adagium di atas terang menggambarkan bagaimana esensialnya sebuah data. Jika kebijakan publik diibaratkan rumah dan perencanaan adalah rangka, data menjadi fondasi penunjang. Makin bertenaga sebuah data, makin berdaya guna kebijakan publik. Jika metode ini digunakan secara tepat oleh para pemangku kebijakan, data akan menjadi navigasi paling akurat dalam memetakan perencanaan sebelum akhirnya memutuskan kebijakan publik seperti apa yang hendak diterap-gunakan.

Terkait malaqbiq yang menyifati, ini hanyalah kiasan orang Mandar untuk melabeli sesuatu yang dianggap bijaksana. Artinya, kebijakan publik yang malaqbiq adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah; ditujukan kepada publik luas dalam format yang lebih cermat dan penuh ketelitian.

Tanpa kecermatan dan ketelitian, para pemangku hanya akan menuai pembangkangan. Efeknya, tentu saja, tidak cuma berpengaruh bagi pengambilan kebijakan publik, melainkan juga turut mempertaruhkan masa depan daerah yang mensyaratkan hubungan harmonis antara pengambil kebijakan (pemerintah) dengan sasarannya (rakyat).

Unsur malaqbiq itu makin relevan mengingat esai ini memang ditujukan khusus untuk para pemangku kebijakan publik Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai warga Mandar, saya membayangkan filsafat malaqbiq bisa senantiasa tercermin dalam tindakan pejabat publik, entah itu malaqbiq pau (sopan dalam berkata-kata), malaqbiq gauq (baik dalam bertingkah laku), maupun malaqbiq kedzo (bijak dalam bertindak).[1] Harapan terbesarnya adalah menjadikan malaqbiq sebagai landasan membuat kebijakan publik dari dan untuk masyarakat Sulawesi Barat tanpa kecuali.

Mengapa Data Itu Penting?

Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi mendorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk melek data. Jika dulu hanya menjadi perhatian eksklusif para pelaku ekonomi, yang secara berturut-turut diterapkan pula dalam dunia kesehatan dan hiburan, melek data kini pun turut menjadi kebutuhan khusus para pemangku kebijakan di pemerintahan.

Era Revolusi 4.0 makin menegaskan betapa pentingnya data bagi eksistensi organisasi sosial, ekonomi, hingga politik. Data yang berakar kata dari bahasa Yunani “datum” yang berarti fakta/kenyataan ini menjadi unsur paling utama yang terus dikaji dan dibahas. Apalagi memang penggunaan dan pemanfaatannya kini sudah mencakup banyak aspek, termasuk dalam hal pengambilan kebijakan publik secara luas.

Dengan data, tingkat akurasi sebuah kebijakan publik bisa diukur. Data memungkinkan kita menentukan jenis kebijakan seperti apa yang akan diterapkan, bagaimana alternatif/metode penerapannya, seberapa besar ruang lingkupnya, dan siapa saja yang akan terkena imbasnya (positif atau negatif).

Baca juga:

Data turut memberi gambaran berapa waktu yang dibutuhkan dalam menerapkan kebijakan, kapan saat yang tepat untuk menerapkannya ke publik luas, serta berapa biaya yang harus dihabiskan untuk satu kebijakan saja. Semua gambaran ini hanya bisa lahir dari pembacaan data yang berkualitas.

Soal kualitas data, ini bisa diukur dari kelengkapan (completeness), keunikan (uniqueness), ketepatan waktu (timeliness), validitas (validity), keakuratan (accuracy), dan konsistensi (consistency).[2] Ukuran ini memungkinkan para pemangku kebijakan untuk mengetahui apakah sebuah keputusan tertentu telah sesuai dengan kepentingan masyarakat atau tidak. Ibarat kompas bagi para nakhoda, begitulah fungsi data di tangan mereka.

Ambil contoh, misalnya, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Tanpa ketersediaan data seperti Statistik Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat 2020,[3] bagaimana para pemangku kebijakan bisa menanggulangi kemiskinan di provinsi ini secara akurat dan tepat sasaran? Bagaimana mungkin mereka bisa membandingkan potret kemiskinan antar-waktu dan wilayah atau menentukan target penduduk miskin?

Visi dan misi sebuah daerah juga termasuk data. Jika cita-cita Sulawesi Barat hendak menjadi provinsi yang maju (berdaya saing) dan malaqbiq (bijaksana), dan upayanya adalah membangun sumber daya manusia berkualitas, tentu kebijakan publik harus mengarah pada perbaikan prasarana (gedung sekolah atau lembaga pendidikan) dan sarana (buku, perpustakaan, laboratorium). Pada akhirnya, kebijakan publik adalah soal manajemen pencapaian tujuan daerah.[4]

Tanpa data, alih-alih melahirkan kebijakan publik yang akurat, sekadar menentukan perencanaan dan evaluasi setelahnya pun akan terasa muskil. Itulah sebabnya melek data menjadi penting, dan sarana untuk melek data itu adalah literasi data.

Menggagas Literasi Data

Seperti umumnya program literasi, literasi data juga berguna untuk memberantas ketidakmelekan, dalam hal ini kebutaan data. Gagasan utamanya adalah memampukan siapa saja untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi (big data) di dunia digital sebagai landasan tindakan.

Secara formal, gagasan literasi data muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 17 Januari 2018. Literasi data menjadi satu dari tiga literasi baru[5] yang digagas dalam rangka menghadapi era disrupsi teknologi Revolusi Industri 4.0, yang tidak akan cukup jika sekadar mengandalkan literasi lama (membaca, menulis, dan berhitung) sebagai modal dasar untuk berkiprah di masyarakat.[6]

Namun, yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin kita siap memasuki era literasi baru, sementara literasi lama saja masih belum mumpuni?

Halaman selanjutnya >>>
    Latest posts by Maman Suratman (see all)