Menelisik Akar Politik Uang

Menelisik Akar Politik Uang
©Jejak Jabar

Tulisan ini merupakan serangkaian hasil diskusi penulis dengan kawan-kawan. Meski tema politik uang sudah menjadi barang lama, bahkan mungkin sebagian orang dianggap basi untuk membahasnya, akan tetapi tentu tidak ada salahnya jika kami pun ikut menyumbang pendapat tentang money politic.

“Politik adalah kegilaan banyak orang demi keuntungan sedikit orang,” kata Alexander Pope, penyair Inggris abad ke-18 yang cukup masyhur itu.

Sepintas, kalimat yang dilontarkan oleh sang penyair ini wajar dan malah begitulah realitas hari ini. Namun sebenarnya di situ pulalah letak persoalannya. Pope sebetulnya menawarkan suatu problem untuk digeluti. Dengan kata lain, kita sepatutnya menyadari dan mempersoalkan realitas yang digambarkan oleh Pope itu.

Baru-baru ini telah dirilis sebuah film dokumentasi dari berdiri tegaknya beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Film tersebut berjudul Sexy Killers.

Dalam film tersebut, kita disuguhkan fakta-fakta di balik dunia politik hari ini. Betapa para politisi itu sebenarnya adalah para pembunuh atau killers. Mereka pembunuh secara ekonomis maupun fisioligis. Akan tetapi, mereka tetap menarik bagi publik (baca: sexy). Sebab rakyat menggemari mereka.

Kembali pada pokok bahasan utama, yakni politik uang. Hampa rasanya apabila perhelatan politik negeri ini terlaksana tanpa hadirnya triliunan uang yang beredar beberapa hari sebelum yang puncaknya pada hari pencoblosan.

Dewasa ini, politik uang yang dalam bahasa Inggris ditulis money politic sudah menjadi rahasia umum. Umum yang mengetahui, tapi tetap seolah bagaikan rahasia. Pemilih golput (golongan putih) pun banyak diakibatkan karena tidak mendapat bagian dari serangan fajar. Dan entah kenapa politik uang hanya disebut-sebut sebagai serangan fajar belaka. Padahal politik uang terjadi juga pada malam hari, siang, dan sore hari.

Politik uang dapat disejajarkan dengan politik identitas. Keduanya sama-sama berbahaya bagi kehidupan manusia dan demokrasi itu sendiri.

Politik uang sudah dilandasi dengan ketidakadilan, sebab ia hanya milik orang-orang bermodal. Dan pada tingkat yang lebih tinggi menjadikan rakyat yang sebenarnya ialah pemilik pemerintahan sesungguhnya menjadi barang dagangan yang diperjualbelikan.

Sementara itu, politik identitas bermain dalam arena ‘rasa kesamaan’ antarmanusia yang berlebih-lebihan. Rasa kesamaan identitas sangat berbahaya lantaran memicu sentimen terhadap identitas-identitas yang lain atau yang berbeda.

Kita sering mendengar orang berkata, jangan pilih orang dari luar daerah kita sendiri, orang yang berbeda ideologi dengan kita, orang yang berbeda agama dengan kita, dan seterusnya. Akan tetapi, pada kesimpulannya, keduanya merupakan modal. Yang pertama modal uang, yang kedua modal identitas disertai solidaritas.

Baca juga:

Sejauh ini, ada empat asumsi yang kami simpulkan sebagai faktor pendorong tumbuh suburnya politik uang. Di antaranya: pelarangan politik uang (1), rendahnya kesejahteraan masyarakat (2), hilangnya kepercayaan rakyat kepada politisi (3), dan terakhir, penulis akan menunjukkan adanya unsur kebudayaan yang membenarkan praktik politik uang (4).

1) Dugaan pertama adalah diterapkannya pelarangan politik uang. Timbul asumsi bahwa pelarangan politik uang itu sendirilah yang menjadi pemicu terjadinya politik uang. Dugaan ini didasari kepercayaan bahwa segala sesuatu yang dilarang, justru akan makin menggoda untuk dilanggar.

Kita tentu ingat kisah manusia pertama yang diyakini oleh umat Islam, nabi Adam a.s yang dilarang mendekati pohon khuldi apalagi mengonsumsi buahnya. Walaupun demikian, justru larangan itulah yang makin menggoda nabi bersama istrinya, Hawa, untuk mendekatinya. Singkatnya, melanggar larangan itu.

Selanjutnya, atas dasar kecurigaan ini, diyakini apabila dengan dilegalkannya politik uang, maka politik uang akan hilang dengan sendirinya secara berangsur-angsur. Sebab, jika money politic atau politik uang dilegalkan, maka semua calon niscaya waswas untuk melakukan serangan fajar karena mereka bakal saling mewaspadai kekuatan finansial masing-masing.

Akan tetapi, kenyataan sekarang politik uang itu dilarang. Dan pelarangan tersebut dipertegas dengan kehadiran BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu).

Namun demikian, pertanyaan kritis atas dugaan ini ialah apakah politik uang marak terjadi akibat pelarangan terhadapnya atau justru pelarangan itulah yang kurang greget atau terlalu lemah sehingga mengakibatkan politik uang jadi marak?

2) Penulis masih yakin dengan teori lama, yaitu rendahnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan biang dari kapitalisme.

Uang jadi primadona dalam sistem ekonomi kapitalisme lantaran sistem ini melahirkan kesenjangan yang semakin tidak adil di masyarakat. Akibatnya, kaum miskin otomatis mengharap serangan fajar. Jika saja tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi, apakah mungkin mereka masih menginginkan serangan fajar?

Serangan fajar yang nominalnya sejauh ini paling tinggi 300 ribu rupiah memang tidak dapat menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Namun setidak-tidaknya dapat membuat mereka memasuki supermarket-supermarket berbelanja bebas meski hanya sehari.

Baca juga:

3) Politik uang marak terjadi sebab masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada para politisi. Betapapun indahnya kata-kata janji manis para caleg (calon legislatif) pra-pemilu, seolah mereka menyatu dengan rakyat, tapi toh pasca-pemilu mereka lantas segera memisahkan diri dari rakyat yang sangat berjasa mengangkatnya jadi orang besar.

Mereka mulai akrab dengan gaya hidup yang khas elite, serta sudah sibuk dengan agenda-agenda politiknya sehingga berujung pada pengabaian rakyat. Dengan demikian, kepercayaan rakyat sudah lumpuh total pada para politisi. Dan tidak sedikit dari mereka yang tidak korup.

Rakyat juga takut tertulari dosa jariyah akibat ulah para politisi yang akhirnya melakukan korupsi itu. Kenapa? Karena rakyatlah yang memberinya jabatan yang lalu memungkinkannya untuk korupsi.

Selain itu, rakyat pun telanjur minder karena merasa dirinya bodoh dan bisa dibodohi. Ketidaktahuan rakyat terhadap prosedur pemerintahan membuat mereka ingin terima beres. Artinya, mereka ingin dikenai serangan fajar. Hal ini terjadi lantaran ulah politisi-politisi sendiri.

Dari awal diselenggarakannya pemilu pada tahun 2004, rakyat sebenarnya belum sama sekali mengenal politik uang. Mereka malah datang ke TPS untuk memilih secara sukarela. Namun demikian, para politisi setelah terpilih itu mengkhianati rakyat, bahkan berkolusi dengan para pejabat eksekutif melakukan korupsi secara masif dan terorganisasi.

Maka sudah sepantasnya rakyat menjadi manja sehingga mau terima beres saja dengan menerima amplop serangan fajar. Sekali lagi, mereka adalah mayoritas bodoh alias tidak tahu menahu soal prosedur pemerintahan.

Pengajuan-pengajuan proposal untuk memperoleh proyek-proyek pemerintah hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang tergolong pintar. Golongan orang-orang pintar ini tak lain adalah orang-orang yang bertindak selaku tim sukses para politisi itu.

Dengan demikian, rakyat telah mengambil kesimpulan bahwa yang diuntungkan dalam demokrasi pada akhirnya ialah orang-orang pintar alias kaum elit itu sendiri. Rakyat hanya dijual namanya di setiap pengerjaan proyek-proyek.

Sebab proyek tak dapat terlaksana tanpa atas nama kehendak rakyat. Namun kehendak rakyat dimanipulasi sedemikian rupa sehingga proyek-proyek itu dapat terealisasi. Sebab rakyat biasanya langsung kaget saja menerima program yang tiba-tiba berjalan yang tak diketahuinya apalagi disetujuinya.

4) Keempat, dan terakhir, yakni faktor kebudayaan. Kita orang Indonesia, khususnya yang mendiami pulau Sulawesi, sebetulnya sudah memiliki budaya politik uang. Maksudnya, praktik politik uang sebenarnya telah dilakukan oleh para leluhur kita. Jadi, politik uang pun sesungguhnya dibenarkan oleh budaya kita.

Perhatikanlah resepsi-resepsi pernikahan di masyarakat kita. Praktik pemberian amplop adalah wajib jika kita ikut merayakan hari pernikahan teman atau saudara. Bahkan secara spesifik terjadi pada prosesi sentuhan pertama oleh mempelai lelaki terhadap mempelai perempuan di mana mempelai lelaki diwajibkan memberi amplop yang berisi rupiah kepada pemegang kunci kamar mempelai wanita sebelum melangkah masuk ke kamar untuk melakukan sentuhan pertama.

Perlu diketahui, budaya adalah cara manusia mengatasi alam lingkungannya. Konstruksi rumah bermodel panggung oleh orang Sulawesi konon menyiratkan betapa dahulu di wilayah ini merupakan langganan banjir dan kemungkinan untuk menghindari bahaya binatang buas.

Ya, itulah budaya. Cara manusia mengatasi alam lingkungannya (Achmad Chodjim, dalam bukunya “Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga”, 2007).

Karena itu, praktik pemberian amplop bukanlah sesuatu yang buruk. Ia merupakan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur. Ia dapat berperan sebagai perekat antar keluarga dan masyarakat.

Keluarga yang tergolong kaya, bila berkunjung ke keluarganya yang tergolong miskin, setidak-tidaknya mesti memberikan sejumlah rupiah kepada mereka yang sudah pasti sangat membutuhkannya. Itulah nilai kearifan budaya. Dan di sini budaya politik uang ambil bagian sebagai alat untuk mengatasi persoalan sosial.

    Muh Najib

    Lulusan Unsulbar, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris | Bekerja di media cetak dan online Sulawesi Barat, MandarNews