Menepis Citra Mental Terjajah

Di sana, cikal bakal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia justru seperti telah disusun. Belanda secara tak sengaja justru seperti telah mempersiapkan segala sesuatunya. “Maksudnya?”

Bangsa itu konon telah mengisap kekayaan kita hingga mereka menjadi sangat kaya jelas bukan katanya-katanya. Itu fakta. Bangsa itu telah berlaku sangat tak adil pada pribumi bukan pula isapan jempol belaka. Itu dapat dengan mudah kita buktikan.

Namun, mereka menyatukan kembali apa yang telah tercerai-berai dalam satu wadah besar bernama Hindia Belanda dan kemudian disertifikatkan di LBB setelah perang dunia 2 yakni sekitar tahun 1920-an jelas adalah sesuatu banget.

Itu luar biasa besar maknanya. Dan itu kelak akan ditangkap oleh generasi 1928 dalam Sumpah Pemuda. Itu juga dimulai dengan kisah tanam paksa yang sangat menyengsarakan rakyat sebagai sebuah periode kelam. Kelak apa itu kelam justru memancing gerakan munculnya kaum Etis.

Dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus), ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumiputera yang terbelakang.

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera.

Dan benar, pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik takhta pun serta-merta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan utang budi terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda.

Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer. Di sana irigasi bagi rakyat dibangun, imigrasi dikampanyekan, dan pendidikan untuk pribumi diselenggarakan.

Seperti sudah menjadi takdir, seperti bola salju, keputusan itu memantik kisah Budi Utomo, peristiwa Sumpah Pemuda, dan berujung pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai logis rakyat yang berpendidikan.

Dan satu hal yang luar biasa, ketika kita memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, batas Sabang hingga Merauke sebagai batas resmi yang telah terdaftar di LBB sebagai seolah sertifikat resmi luas wilayah Hindia Belanda mau tidak mau menjadi wilayah negara baru bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hukum internasional itu disebut dengan Uti Possidetis Juris. Prinsip hukum yang menyatakan bahwa teritori dan properti lainnya tetap di tangan pemiliknya pada akhir konflik.

Artinya, apa yang menjadi milik Belanda pada “objek” bernama Hindia Belanda itu tak boleh berkurang ketika dia pulang pada pemilik aslinya yakni rakyat Indonesia.

Bahwa itu ternyata harus menunggu Jepang menyerah dan, di saat jeda tak bertuan, Soekarno-Hatta justru mencari celah memproklamirkan merdeka itu, itu tentang hebat mereka sebagai bapa bangsa.

Jepang yang sudah tahu akan kalah konon juga telah bersiap. Bersama para pintar republik ini mereka telah mempersiapkan BPUPKI dan nanti PPKI akan segera menggantikannya.

Namun, upaya Jepang agar itu seolah pemberian mereka, itu pun gagal. Mereka memberi izin dilakukan pada 24 Agustus namun kita memilih 17 Agustus.

Bahwa ketika Belanda kemudian datang dan ingin kembali mengambil apa yang kemarin dirasakan sebagai miliknya, itu sudah tidak ada lagi. Sang pemilik asli telah meminta kembali.

Halaman selanjutnya >>>
Warganet
Latest posts by Warganet (see all)