Menganalisis Kritis Masyarakat terhadap Politik Dinasti

Menganalisis Kritis Masyarakat terhadap Politik Dinasti
©Tempo

Menganalisis Kritis Masyarakat terhadap Politik Dinasti

Indonesia pada 14 Februari 2024 telah melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan pemilihan legislatif. Namun pemilihan kali ini dinilai melukai nilai-nilai demokrasi karena terjadi politik dinasti dalam pemilihan Wakil Presiden yakni Gibran Rakabuming Raka yang dicalonkan sebagai wakil pasangan calon (paslon) nomor urut no. 2.

Dikatakan sebagai politik dinasti karena pencalonan Gibran melibatkan keluarganya yang adalah presiden dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Namun pada akhirnya Pemilu ini tetap dimenangkan oleh paslon nomor urut 2.

Masalah yang ingin diangkat penulis adalah masyarakat tidak memiliki sisi kritis terhadap politik dinasti yang telah terjadi. Masyarakat mudah dipengaruhi dan tidak memiliki partisipasi diskutif kritis untuk melihat situasi politik yang sedang terjadi, terutama masa depan negara ini dalam lima tahun kedepan yang sudah dinodai oleh politik dinasti.

Kekuasaan berada dalam tangan rakyat itulah arti penting dari demokrasi. Jadi kebaikan negara ini pertama-tama ditentukan oleh rakyat itu sendiri karena di tangannya ia memiliki kekuatan (suara) untuk memilih pemimpin yang akan menentukan jalannya pemerintahan dan menjamin kesejahteraan.

Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki pemimpin yang berkualitas yang memiliki tujuan untuk mempin negara pada kemajuan bangsa. Namun, ketika menyaksikan pesta demokrasi 2024, penulis melihat masalah bahwa masyarakat  tidak memiliki partisipasi politik dalam hal ini kritis terhadap politik dinasti yang perjadi dalam pemilihan kekuasaan.

Dalam esai ini, disajikan masalah politik dinasti, kritis yang minim terhadap politik dinasti dari masyarakat, bagaimana politik dinasti itu dikemas, dan mengapa masyarakat kurang kritis terhadap ketimpangan politik (politik dinasti). Studi literatur menggunakan artikel jurnal.

Esai ini berusaha melihat bagaimana masyarkat memiliki kritis yang kurang terhadap politik dinasti sebagai bagian dari partisipasi aktif sebagai warga negara. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengajak berbagai kalangan terutama masyarkat untuk meningkatkan partisipasi aktif sebagai warga negara dengan menolak politik dinasti sebagai cara untuk mencapai kekuasaan karena menodai atau menciderai nilai-nilai demokrasi.

Baca juga:
Politik Dinasti dalam Kontestasi Demokrasi di Indonesia

Sebuah negara tak bisa terlepas dari yang dinamakan politik. Politik berperan dalam upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Kata politik pada dasarnya tak terlepas dari sejarahnya di Yunani. Dimulai dari polis sebagai tempat atau komunitas yang memiliki sistem pemerintahan sendiri singkatnya polis menurut Aristoteles adalah tempat untuk berdialog atau berparisipasi diskusi aktif terhadap isu-isu publik.

Negara Indonesia adalah komunitas politik yang menganut demokrasi artinya kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. (Agus Dedi 2022). Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi jadi kekuasaan dijalankan supaya rakyat memperoleh kesejahteraan dan keadilan dan hak-hak warga negara mereka dijamin.

Indonesia adalah negara demokrasi yang diwujudkan dengan pemilihan pemilihan kepala negara, legislatif (pusat dan daerah), dan kepala daerah (bupati/walikota) hingga pada kepala desa semua dijalankan dengan basis demokrasi.(Danni Arthana 2023) Negara indonesia juga dalam Undang Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk terlibat dalam politk, sosial dan budaya.

Setiap orang berdasarkan demokrasi dan hak sebagai warga negara memiliki hak untuk berpolitik, mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat dan dapat dipilih dalam pesta demokrasi. Sistem ini dikritik oleh Aristoteles yang menolak demokrasi, dimana seseorang yang bodoh dapat dipilih menjadi wakil rakyat selain itu, politik  dinasti dapat dengan mudah terjadi berdasarkan partisipasi ini.

Sebuah negara ideal menurut Aristoteles adalah mereka yang memiliki kualitas sebagai pemimpin, mempunyai kebijaksanaan untuk memimpin dan menjaga stabilitas negara dengan tujuan lebih lanjut untuk menciptakan kesejahteraan demi terciptanya kebaikan bersama (Common Good). Politik dinasti yang terjadi untuk memperoleh kekuasaan menciderai demokrasi karena seseorang dengan mudah dapat memperoleh kekuasaan dengan mudah karena mengandalkan  keluarga yang sudah berkuasa sebelumnya. (Danni Arthana 2023).

Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, politik dinasti dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Dalam sejarah feodalisme dan sistem pemerintahan kerajaan, politik dinasti nampak dalam pewarisan kekuasaan melalui keturunan yang ditunjuk langsung setelah penguasa sebelumnya turun tahta atau mangkat.

Politik dinasti adalah hal yang lumrah dalam pemerintahan kerajaan jaman dahulu ketika keturunan atau keluarga adalah pewaris tetap dari jabatan kekuasaan. Politik dinasti juga dipakai sebagai regenerasi dari kekuasaan sebelumnya supaya kekuasaan tetap dijalankan oleh kerabat atau keluarga. (Pasan 2013).Situasi ini sudah dimaklumi oleh mereka yang perintah yaitu rakyat, karena sistem kasta masih sangat kuat dan status sosialnya ditentukan dari kasta tersebut.

Halaman selanjutnya >>>
Marselinus Ama Kii
Latest posts by Marselinus Ama Kii (see all)