Mengapa Puncak Kekesalan Seiring Puncak Kenikmatan Politik?

Mengapa Puncak Kekesalan Seiring Puncak Kenikmatan Politik?
©The Conversation

Orang tidak pernah mengetahui tentang puncak kenikmatan politik jika kenikmatan hanya direnggut oleh kepentingan sesaat.

Pembicaraan kita di hari itu di sebuah sudut ruangan tiba-tiba beralih pada perhatian tentang mahal dan langkanya minyak goreng. Dari sekian waktu berlalu dengan teks dan ujaran yang berubah, menjadi sebuah keputusan penting di saat ini.

Ia disusul dengan cuilan pertanyaan turunan berikutnya. Mengapa permasalahan minyak goreng belum usai? Justru di negeri ini mulai ramai membicarakan tentang calon presiden?

Tetapi, pembicaraan kita bukan lagi berkutat pada soal minyak goreng yang mahal dan langka atau antrean panjang emak-emak, melainkan tindakan nyata dari pengambil kebijakan tertinggi, yaitu presiden.

Apa yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau siapa pun tidak semudah yang kita bayangkan. Bentuk tindakan nyatanya tidak seperti ajaibnya lampu Aladin, sim salabim minyak oles ajaib dan solusi hemat energi.

Kita mengetahui, permasalahan migor cukup kompleks. Ia perlu kerja fokus dan terpadu penanganannya. Sebaliknya, tidak lantas negara tunduk dan kalah dengan siapa yang bermain-main api di balik skandal minyak goreng di negeri kita.

Berbagai tantangan yang akan dihadapi negeri ini telah diprediksikan, di antaranya inflasi meningkat di akhir tahun melebihi target. Kebutuhan pangan meningkat; kemungkinan harga BBM, tarif listrik, dan elpiji 3 kilogram akan turut melonjak.

Sehingga, semua tantangan berdampak pada pemerosotan daya beli masyarakat, sembari mengerek inflasi dan memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Belum lagi dampak dari krisis pangan sudah melanda dunia, yang dipertajam oleh perang Rusia-Ukrania diperkirakan masih berlangsung dalam waktu yang belum ditentukan kapan berakhir. Harga gandum kian hari melonjak. Daya tanggap pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan kebijakan membuka ekspor kelapa sawit ke luar negeri.

Baca juga:

Sosok petinggi negara yang diserahi tugas oleh puncak kuasa negara untuk menuntaskan permasalahan krusial minyak goreng seakan-akan melihat mimpi di langit dan menjadi nyata di bumi.

Istilah anak gaul zaman now, “pusing kepala Berbie”; kira-kira begitu kemiripan laku tanpa lekukan yang merangsang dan menerobos kebaharuan dari menteri yang menangani urusan minyak goreng.

Akhirnya, keputusan Presiden Jokowi mengarah pada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), untuk mengurusi minyak goreng, yang dianggap belum tuntas permasalahannya.

Terlepas dari jurus atau ilmu ‘L4’, ‘Luhut lagi Luhut lagi’, penunjukan atas LBP sebagai pemecah masalah minyak goreng dikaitkan dengan  kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat selama masa pandemi menjadi semacam pertimbangan tersendiri, sehingga dia didaulat untuk menjalankan keputusan secara ad hoc, tugas khusus dari presiden.

Bisa dikatakan, bentuk pelimpahan wewenang atau pemberian tugas khusus pada LBP tersebut dinilai oleh politisi sebagai ‘puncak kekesalan’ presiden terhadap para menteri terkait dengan urusan minyak goreng. (news.detik, 24/05/2022)

Julukan sang ‘Lord’ LBP, dari puncak Covid-19 ke puncak Migor, sepertinya bukan isapan jempol belaka. Kali ini, dia harus membuktikan keputusan krusial dan tidak remeh dalam tugasnya.

Paling tidak, LBP tidak lupa untuk melakukan identifikasi, pemetaan atau pendataan terhadap perusahaan kelapa sawit; apa potensinya; berapa luas panen; berapa areal atau lahan perkebunan; berapa produksi; dan di mana kantor pusat hingga identifikasi struktur pasar sebagai bagian dari tahapan persiapan pelaksanaan tugasnya.

Kita patut akui bahwa sepanjang sejarah Indonesia belum pernah sebelumnya dilakukan audit terhadap kepemilikan kelapa sawit. LBP berarti sebagai sosok yang pertama kali membuka jalan bagi proses audit.

Halaman selanjutnya >>>
Ermansyah R. Hindi