Mengasuh Ide, Mengutarakan Pikiran

Mengasuh Ide, Mengutarakan Pikiran
©SpeakerHub

Mengasuh Ide, Mengutarakan Pikiran

Einsten pernah berkata, “Ketika Tuhan menciptakan Bumi, Ia tidak sedang bermain dadu.” Einsten mengatakan itu dengan penuh kesadaran meskipun ia belum tentu percaya adanya Tuhan.

Kiasan tersebut menggambarkan bahwa Tuhan tidak main-main ketika menciptakan alam semesta ini; manusia terlalu sulit untuk menyadari sesuatu yang berdampak pada kelestarian alam di bumi.

Isu Internasional saat ini yang sedang cukup ramai dibahas di kalangan masyarakat sipil dan para akademisi di seluruh dunia adalah topik tentang Global Security dan Environmental Ethics. Isu tentang Keamanan Global dan Etika Lingkungan adalah bahan premis dasar untuk menjaga keseimbangan alam dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia dan moral etika terhadap lingkungan alam. Munculnya Free Market Global dalam industrialisasi kapital menekan laju percepatan ekonomi dengan mengejar kebutuhan fasilitas publik.

Di Indonesia sendiri, sejak era Orde Baru, beberapa kebijakan dan regulasi pemerintah memvalidasikan konsesi industri tambang yang secara penelitian kajian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bertentangan dengan prinsip dan etika lingkungan serta dampak terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat yang tempatnya akan dijadikan konsesi lahan tambang oleh para investor lokal maupun investor asing.

Uniknya, konsesi perusahaan tambang berkaitan erat dengan kepentingan politik sehingga muncul undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif DPR hanya untuk membuka jalan para investor masuk yang kita sebut Omnibus Law itu. Undang-undang tersebut secara otomatis memengaruhi kualitas dan esensi hukum yang berjalan secara absah. Begitu pula Perppu Ciptaker yang diselundupkan melalui Judicial Review yang tak lain hanya bentuk kesepakatan eksekutif dan legislatif untuk lebih leluasa menjalankan kendali kuasa oligarki terhadap sumber daya alam dan manusianya.

Saya memulai tulisan yang cukup formal dan mungkin agak spesifik terhadap kondisi sosial di Indonesia. Perintah konstitusi sangat jelas, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Artinya bahwa orientasi kebijakan publik adalah keadilan. Menurut saya itu yang utama.

Presiden Jokowi gagal menjalankan dua perintah konstitusi di atas. Dalam berbagai hal, negara gagal memenuhi perintah konstitusi dan segala macam sektor kacau balau. Anggaran negara yang harusnya fokus pada peningkatan mutu pendidikan justru beralih menjadi beton untuk infrastruktur. Padahal proyek infrastruktur bukan opsi yang utama dalam program kerja presiden maupun kabinet sehingga muncul disparitas yang membuat anak-anak gagal melanjutkan sekolah karena masalah biaya, gagal masuk universitas, gagal memperoleh pendidikan yang layak, dan sebagainya.

Belum lagi masalah stunting pada bayi-bayi yang lahir. Anggaran yang seharusnya dipakai untuk bantuan ekonomi para ibu-ibu untuk beli susu anaknya berubah jadi beton, jadi gedung-gedung dengan biaya proyek yang besar, ataupun prioritas pembangunan perusahaan-perusahaan asing. Maaf saja jika saya mengkritik ini dengan gamblang karena saya melihat ini semua dengan kacamata kejujuran dan saya mengatakan apa adanya dalam tulisan ini terlepas dari posisi saya sebagai oposisi yang melihat arah kebijakan publik secara objektif.

Baca juga:

Saya kembali pada grammar yang sederhana dalam tulisan yang sedang saya buat sekarang. Isu-isu sosial yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini akan menjadi bahan yang alot untuk dilemparkan pada beberapa Capres (Calon Presiden) yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2024 mendatang. Yang jelas ini sangat berkorelasi pada output dalam menentukan kebijakan publik ketika para Capres harus dihadapkan pada isu lingkungan dan perkara agraria yang tak kunjung selesai.

Para Capres seperti Anies, Ganjar, dan Prabowo juga agak kurang meyakinkan apakah mereka hanya meneruskan legacy Jokowi atau justru dengan berani membawa perubahan. Coba kita amati secara subjektif, apakah Ganjar akan meneruskan legasi Jokowi? Pasti! Ganjar pasti akan meneruskan kepemimpinan Jokowi. Ganjar tidak jauh beda dengan Jokowi mengingat mereka dari partai yang sama; tentunya instruksi dari pimpinan partai tidak terlalu jauh pastinya. Karena bagaimanapun juga fakta tentang istilah “Petugas Partai” tak bisa menutupi persepsi di atas.

Bagaimana dengan Prabowo? Saya menemukan banyak berita di media mainstream bahwa Prabowo juga sama saja. Ia mengatakan bahwa ia akan meneruskan estafet kepemimpinan Jokowi. Berbeda dengan Anies yang datang dari ide perubahan, meskipun saya agak skeptis dengan beliau.

Saya pikir Nasdem dan Demokrat berangkat dari ide yang sama sehingga mereka membentuk koalisi bernama Koalisi Perubahan serta menggandeng PKS dan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres dan AHY (Putra SBY) sebagai cawapresnya. Karena esensi dari koalisi adalah mempersatukan ide dan gagasan tentang visi misi ke depannya.

Menurut akademisi Rocky Gerung, beliau mengatakan bahwa adanya koalisi itu terbentuk oleh satu ide yang disebut “single paradigm”. Mengingat bahwa SBY adalah antitesa dari Jokowi dan kontra terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh Jokowi. Tetapi pada akhirnya koalisi perubahan kehilangan esensi yang kita sebut progresivitas kualitatif ketika ternyata pada akhirnya Anies menggandeng Cak Imin sebagai cawapresnya. Dan paling tidak kita tahu bahwa Cak Imin dan PKB bagian dari kepentingan cawe-cawe Presiden Jokowi.

Sehingga secara kualitatif menurun dan secara kuantitatif menjadi prospek yang utama karena Anies juga butuh basis suara warga Nahdliyyin melalui Cak Imin. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana pengaruh NU sebagai ormas yang selalu dicari suaranya hanya untuk kepentingan pemilu.

Saya berangkat dari perspektif yang berbeda dengan insinuasi yang saya peroleh, karena sebagai masyarakat sipil kita hanya mampu menganalisis ini secara intuisi. Tidak mungkin kita tahu dengan detail kasak kusuk politik di negara ini. Pemerintah tidak memungkinkan untuk bicara jujur di hadapan publik tentang data yang mereka punya. Sehingga informasi menjadi tertutup karena tidak adanya akuntabilitas dari pemerintah.

Sebagai rakyat kita hanya bisa mengucapkan segala asumsi dengan dalil yang kita miliki dan tentunya jangan tanya ini kredibel atau tidak. Tanya saja pada pemerintah kenapa mereka tidak transparan terhadap informasi yang seharusnya publik itu tahu.

Halaman selanjutnya >>>
Farouq Syahrul Huda
Latest posts by Farouq Syahrul Huda (see all)