Mengatasi Defisit BPJS Tanpa Mencekik Leher Rakyat

Mengatasi Defisit BPJS Tanpa Mencekik Leher Rakyat
©Sindo

Nalar Politik – Kasus defisit BPJS kian mengemuka. Meski pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk menanganinya, seperti tidak bisa memperpanjang SIM hingga bikin paspor bagi para penunggak iuran, solusi tersebut dinilai malah mencekik leher rakyat.

Hal demikian disampaikan akun @PartaiSocmed melalui rilisnya. Ia sebut pemerintah gagal mencari solusi atas permasalahan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Banyak masalah yang kompleks sebenarnya bisa diatasi secara mudah dan sederhana jika saja kita tahu duduk persoalannya dan punya iktikad baik. Kasus BPJS ini adalah contoh dari sikap zalim luar biasa akibat gagal mencari solusi cerdas atas permasalahan yang ada. Sehingga solusi satu-satunya adalah mencekik leher rakyat,” tulis Social Media Party ini (9/10).

Menurutnya, untuk mengatasi defisit BPJS, kembali pada hukum bisnis yang paling sederhana adalah solusi jitu. Hukum tersebut, yakni: Hasil = Pendapatan – Pengeluaran.

Artinya, jika pendapatan lebih tinggi dari pengeluaran, maka hasilnya adalah laba. Jika pengeluaran lebih tinggi dari pendapatan, maka hasilnya adalah rugi.

“Laba didapatkan dari dua cara: meningkatkan pendapatan dan/atau menurunkan pengeluaran.”

Meningkatkan Pendapatan

Dalam hal meningkatkan pendapatan, dijelaskan bahwa pendapatan utama BPJS berasal dari iuran peserta. Untuk meningkatkannya, maka harus mencari duduk persoalannya terlebih dahulu, seperti mencari alasan tidak maksimalnya pendapatan dari iuran peserta.

“Fakta berbicara, ternyata iuran yang tidak maksimal dari peserta BPJS itu bukan berasal dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu golongan tidak mampu yang dibiayai pemerintah, tetapi justru dari peserta yang bayar secara mandiri maupun peserta yang dibayari perusahaan.”

Fakta tersebut diambil dari data tahun 2018. Di antaranya: (1) dari segmen PBI surplus 3,21 triliun; (2) dari PBPU/pekerja informal minus 13,83 triliun; (3) dari segmen bukan pekerja minus 4,39 triliun; dan (4) dari segmen PPU minus 1,44 triliun.

Berdasarkan data di atas, disimpulkan bahwa sumber defisit BPJS berasal dari segmen peserta mandiri maupun segmen pekerja. Sedangkan untuk golongan tidak mampu yang dibayari oleh negara justru surplus.

“Apakah golongan fakir miskin ini tidak lebih jarang sakit daripada golongan yang lebih mampu, sehingga beban biaya kesehatan mereka lebih rendah? Tentu tidak. Segmen PBI bisa surplus karena iurannya dibayar oleh pemerintah pusat secara tertib.”

Dari sanalah @PartaiSocmed mendeteksi pokok masalahnya. Bahwa masalah defisit BPJS ini berasal dari peserta mandiri, baik yang bayar sendiri maupun yang dibayar bersama perusahaannya.

“Dari duduk perkara inilah seharusnya pemerintah dan BPJS diharapkan membuat solusi, bukan ujug-ujug menaikkan iuran dua kali lipat.”

Baca juga:

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana membangun sistem yang mendidik peserta agar tidak lagi membayar BPJS ketika sakit saja. Juga, bagaimana agar peserta melihat BPJS sebagai kebutuhan; bagaimana BPJS menutup celah yang menimbulkan moral hazard di kalangan peserta sendiri.

“Kenapa peserta mandiri banyak yang baru membayar iuran ketika sakit dan lupa bayar iuran ketika sehat? Jawabnya: karena BPJS membolehkan.”

Untut mengatasinya, solusi yang ditawarkan adalah BPJS membuat aturan yang memblokir pelayanan anggota selama satu tahun jika tidak membayar iuran selama 3 bulan. Jadi, ketika sakit dan melunasi tunggakannya tidak serta-merta membuat peserta berhak mendapat pelayanan BPJS.

“Setelah satu tahun terhitung sejak pelunasan tunggakannya, barulah peserta berhak menggunakan layanan kesehatan BPJS kembali. Jadi, ada punishment and rewards.”

Ia juga mengedepankan perlunya benefit bagi peserta yang rajin bayar iuran. Tidak  boleh lagi ada anggapan bahwa peserta merupakan warga negara kelas 2. Misalnya, ketika sakit, sering dibilang kamar penuh, diminta naik kelas. Ketika rawat inap baru 3 hari, sudah disuruh pulang.

“Orang yang patuh bayar iuran BPJS tapi diperlakukan tidak layak ketika sakit tentu akan muak dan merasa percuma bayar iuran secara rutin dan patuh jika tak melihat benefit dari effort-nya. Inilah salah satu yang membuat orang-orang malas bayar BPJS.”

Tetapi pelayanan tindak pantas kepada pasien BPJS ini dinilai bukan salah BPJS, melainkan pihak rumah sakit terkait. Yang menjadi kesalahan BPJS hanya tidak memberikan sanksi tegas kepada mitranya yang curang atau tidak memperlakukan pasien BPJS secara baik dan manusiawi.

“Lalu bagaimana solusi menghadapi rumah sakit yang curang atau tak memperlakukan pasien BPJS dengan baik? Jawabnya, BPJS harus sama tegasnya kepada mitra yang bermasalah seperti terhadap peserta yang nunggak.”

Fasilitas kesehatan atau Rumah sakit yang tidak kooperatif disarankan diskors kerja samanya dengan BPJS. Jika terjadi pengulangan, maka kerja sama diputus.

“RS bakal nangis darah jika sampai tidak bisa menerima pasien BPJS lagi.”

Dengan sanksi yang tegas seperti itu, diharapkan masyarakat akan melihat BPJS sebagai kebutuhan. Dampaknya, kepatuhan bayar peserta dijamin akan meroket.

Menurunkan Pengeluaran

Non-Populist Party ini menilai cara BPJS menurunkan pengeluaran terkesan tidak simpatik, yaitu menghapus beberapa obat mahal dari daftar obat yang mereka cover. Sehingga terjadi gonjang-ganjing seperti berita di link ini.

Padahal banyak sekali efisiensi dan pengurangan biaya yang bisa dilakukan oleh BPJS. Antara lain, mencegah dan mengatasi fraud yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Di sinilah yang menurutnya merupakan sumber kebocoran utama keuangan BPJS.

“Tidak usah denial. Fraud yang menggerogoti keuangan BPJS memang terjadi dan marak di kalangan rumah sakit. Jika kita ingin mencari solusi, mari kita mulai dengan jujur pada diri sendiri.”

Selama kebocoran-kebocoran itu masih terjadi, maka seberapa pun besar pemasukan BPJS pasti akan defisit terus. Karena yang dihadapi, katanya, adalah keserakahan mafia kesehatan. Bahwa tak ada kata cukup untuk orang serakah.

“Bagaimana cara mengatasi fraud dari pihak RS itu? Jangan cuma diserahkan pada penegakan hukum saja, tapi BPJS juga harus tegas memutus kerja sama kepada RS maupun yang melakukan fraud. Apakah ini sudah dilakukan? Berapa RS yang diputus kerja samanya karena markup tagihan ke BPJS?

Tindakan tegas BPSJ terhadap rumah sakit yang melakukan fraud dipandang sebagai bentuk yang preventif. Sebab rumah sakit lainnya akan berpikir seribu kali untuk mencoba-coba markup tagihan lagi.

“Apakah BPJS sudah melakukan ini sebelum menaikkan iuran peserta?”

Baca juga:

Dengan meningkatkan penghasilan (dari kepatuhan bayar iuran) dan menurunkan pengeluaran (dari pencegahan fraud), maka BPJS diyakini akan surplus tanpa perlu menaikkan iuran peserta sepeser pun.

“Lantas mengapa solusi sederhana itu tak ditempuh dulu sebelum menaikkan iuran dua kali lipat? Apakah menaikkan iuran dua kali lipat bukan justru membuat peserta kelas 1 dan 2 yang rajin bayar malah berbondong-bodnong turun kelas, yang akibatnya membuat pemasukan BPJS malah turun? Bukankah dengan menaikkan iuran dua kali lipat membuat peserta BPJS yang selama ini nunggak justru makin malas bayar?”

Bisa saja masyarakat dipaksa patuh dengan sanksi tidak mendapat layanan publik jika nunggak BPJS. Tetapi bagi @PartaiSocmed, itu adalah tindakan arogan pemerintah, zalim, dan memicu terjadinya pembangkangan massal.

“Daripada memberikan sanksi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan layanan kesehatan, mengapa tidak dibuat sanksi pemberhentian sementara layanan kesehatan selama setahun kepada penunggak BPJS seperti yang kami usulkan itu?”

Baik solusi yang ditawarkannya maupun solusi yang sedang disiapkan pemerintah sama-sama bisa diterapkan. Masalahnya adalah iktikad baik dari pemerintah saja.

“Solusi yang kami usulkan akan mendidik masyarakat untuk patuh bayar iuran dan mendidik rumah sakit untuk tidak curang. Sedangkan solusi yang disiapakan pemerintah akan mencekik leher rakyat dan tetap menyuburkan mafia kesehatan.” [tw]

    Redaksi

    Reporter Nalar Politik
    Redaksi