Mengawasi ASN pada Pemilu Pileg dan Pilpres

Mengawasi ASN pada Pemilu Pileg dan Pilpres
©Kompas

Aparatur Sipil Negara atau sering kali disebut sebagai ASN merupakan orang-orang yang dipilih dan diangkat oleh pemerintah sebagai pelayanan terhadap masyarakat, sekaligus sebagai abdi negara.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 10 dan pasal 11, pada pasal tersebut menerangkan bahwa  ASN merupakan sebagai pelaksana sekaligus menjalankan kebijakan dan pelayanan publik terhadap masyarakat. Setiap ASN yang diangkat oleh pemerintah diharuskan memiliki sikap yang profesional dalam menjalankan tugasnya terlebih-lebih saat melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Hal ini dilatarbelakangi oleh kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam UU netralitas ASN sebagai benteng atau acuan dalam mengawasi ASN dalam politik. Di setiap adanya isu politik demokrasi ASN selalu menjadi perhatian semua orang, karena ASN sangat berpengaruh jika terlibat dalam politik, apalagi pada politik demokrasi diperhelatan pemilu yakni pileg dan pilpres 2024.

Keterlibatan ASN dalam politik disebabkan oleh pola politik yang dibangun diarea ASN dalam memberi dukungan kepada para kontestan politik tertentu. Lalu lantas apa saja yang menyebabkan ASN itu ikut terlibat dalam politik praktis? dan bagaimana upaya pencegahan supaya ASN itu tidak terlibat dalam politik praktis?

Netralitas ASN adalah salah satu upaya dalam mematikan rasa politik ASN, atau upaya setiap ASN dalam mempertahankan sikap independensinya dalam pemilu. Artinya meskipun ASN dapat menentukan pilihannya namun mereka sekalipun tidak memberitahukan dan tidak mengajak orang lain untuk memilih siapa yang dipilihnya, dan harus konsisten pada kode etiknya selaku ASN.

Pada prinsipnya kebanyakan ASN lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dibanding dengan tugas dan kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara karena faktor politik tadi. Golongan dan jabatan bagi ASN merupakan tolak ukur pencapaian mereka dalam bertugas, dan setiap masa kenaikan jabatan atau golongan tentu saja itu merupakan kebahagiaan bagi mereka sebagai ASN, dibalik itu gaji ikut naik.

Umumnya, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan ASN ikut terlibat dalam politik praktis diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Yang menjadi faktor internal itu adalah keterlibatan dalam politik praktis karena hubungan keluarga, teman/sahabat, satu tim dalam organisasi, hal ini biasanya disebut politik kekeluargaan dan kekerabatan.

Sementara, yang menjadi faktor eksternal keterlibatan ASN dalam politik praktis adalah karena emosional, adanya janji politik dari orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin kepada salah satu oknum ASN (Politik transaksional).

Baca juga:

Kendati demikian karena ASN ingin bertahan dalam jabatan, balas budi, dan intervensi dari calon kontestan tertentu, dan masih banyak penyebab lain tergantung kepentingan, serta situasi dan kondisi. Dari berbagai penyebab keterlibatan mereka dalam politik praktis, apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mengawasi keterlibatan ASN dalam politik praktis?

Partisipasi Masyarakat

Menjelang pesta demokrasi pemilu serentak yaitu pileg dan pilpres 2024, partisipasi masyarakat dalam proses politik sangat penting terhadap eksistensi demokrasi yang sehat. Salah satu partisipasi masyarakat dalam proses pemilu adalah menjadi bagian integral untuk mengawasi netralitas ASN dalam politik. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pengawasan ASN masyarakat bisa mengawasi secara langsung dan secara tidak langsung.

Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat adalah menemukan adanya oknum ASN yang diduga terlibat secara terang-terangan dalam politik di lapangan. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengawasan ASN adalah menemukan adanya oknum ASN yang memberikan dukungan lewat medsos (media sosial) atau membagikan permintaan dukungan pasangan calon di media sosial.

Selain partisipasi masyarakat di atas, partisipasi lain yang menyangkut kepentingan untuk mengawasi netralitas ASN dalam pemilu, dimana masyarakat dapat melaporkan oknum ASN yang melanggar kode etik dan kode perilaku ASN. Selanjutnya, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan dengan menggunakan platform sosmed (media sosial).

Bentuk pengawasan yang dilakukan lewat media sosial atau biasanya dikenal dengan ruang publik, masyarakat dapat menyampaikan dugaannya terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dengan cara berbagi informasi terkait pelanggaran tersebut. Tujuan pengawasan ini dilakukan untuk menyadarkan kita semua bahwa profesionalisme ASN itu penting terhadap sebuah sistem demokrasi politik seperti yang dianut Indonesia saat ini.

Untuk lebih lanjut, mendukung partisipasi masyarakat lewat pendidikan politik suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perpolitikan setiap pemilu dilaksanakan secara khusus pada pemilu 2024. Esensi pendidikan politik ini sebagai pedoman strategis bagi masyarakat dalam memahami bahwa ada kode etik terhadap ASN yang terlibat dalam politik praktis yang wajib dipatuhi oleh ASN.

Dengan demikian partisipasi masyarakat terhadap netralitas ASN memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap sistem demokrasi yang berkualitas. Oleh karena itu perlu diketahui dan diingat bahwa dalam menjalankan partisipasi pengawasan terhadap ASN masyarakat yang melakukan pengawasan tersebut harus berdasarkan fakta yang terjadi dan memiliki/menyertakan bukti yang akurat dan penuh dengan tanggung jawab.

Baca juga:
Afe Erma Telaumbanua