Jika berbicara mengenai politik luar negeri Indonesia, maka tidak akan terlepas dari Orde Lama dan Orde Baru, yang mana kedua era tersebut memiliki perbedaan yang cukup kontras terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini tentunya karena arah kebijakan politik luar negeri bergantung pada dinamika politik dalam negeri itu sendiri, khususnya pemikiran dari tokoh pemimpin saat itu.
Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, politik luar negeri Indonesia sudah menganut asas ”Bebas Aktif” namun dalam pelaksanaannya cenderung berkiblat kepada negara-negara komunis. Hal tersebut membuat Indonesia dan Uni Soviet memiliki hubungan yang baik pada masa Orde Lama.
Sedangkan pada masa Orde Baru, citra politik luar negeri Indonesia mulai dibenahi dengan membangun politik luar negeri “Bebas Aktif” yang benar-benar tidak memihak blok mana pun, serta arah pendekatan yang lebih low profile.
Pada masa kepemimpinan Soeharto, kekuatan pemerintah pusat juga sangat diprioritaskan. Bahkan pemerintah melakukan sentralisasi hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah yang berakibat pada kontrol politik oleh pemerintah pusat yang sangat dominan. Hal tersebut juga menyebabkan media massa digunakan sebagai alat untuk kepentingan pemerintah pada waktu itu.
Sebenarnya, tujuan Presiden Soeharto mengubah citra politik luar negeri Indonesia ini berlatar belakang dari peristiwa krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia pada akhir Orde Lama, sehingga Presiden Soeharto ingin menstabilkan ekonomi melalui pembangunan demi mencapai kesejahteraan.
Beberapa kebijakan baru terkait politik luar negeri pun diambil pada masa Orde Baru, seperti pembentukan tim ekonomi yang bertujuan untuk meminta bantuan keuangan dari luar negeri dan menarik penanaman modal asing ke Indonesia. (Zulkarnain Djamin, 1993:197). Kemudian kebijakan baru lainnya yakni mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, memprakarsai berdirinya ASEAN, dan kembalinya Indonesia ke dalam keanggotaan PBB.
Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia
Pada masa Orde Lama, Indonesia sempat berkonfrontasi dengan Malaysia pada 1964. Peristiwa tersebut membuat kesejahteraan masyarakat Indonesia memburuk, bahkan Indonesia sempat dikucilkan oleh negara-negara lain.
Kemudian pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, hubungan antara Malaysia dengan Indonesia mulai diperbaiki. Pada 28 Mei hingga 1 Juni 1966, Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik bertemu di Bangkok, Thailand. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang dikenal dengan Perjanjian Bangkok. Berikut adalah isi dari Perjanjian Bangkok:
- Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik;
- Rakyat Sabah dan Sarawak diberi kesempatan mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia;
- Segala permusuhan antara kedua negara dihentikan.
Kembalinya Indonesia ke Dalam Keanggotaan PBB
Perseturuan antara Indonesia dengan Malaysia pada waktu Orde Lama juga membuat Indonesia sempat keluar dari PBB, namun pada masa Orde Baru yang mana politik luar negeri Indonesia berubah 180 derajat dari sebelumnya, serta mempertimbangkan dampak yang diterima setelah keluarnya Indonesia dari PBB membuat Indonesia berniat bergabung kembali dengan PBB.
Baca juga:
- Perbandingan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru dan Lama
- Menggagas Jalan Baru Demokrasi Indonesia
Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto menyatakan keinginannya untuk kembali ke PBB. Hingga akhirnya pada 19 September 1966, keinginan Indonesia untuk kembali sebagai anggota PBB tersebut disampaikan kepada Sekteratis Jenderal PBB.
Permintaan Indonesia pun diterima dengan sangat baik di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 28 September 1966 silam (Wirayudha, 2015). Indonesia mengirimkan lima perwakilan, yakni Adam Malik, Laksamana Udara Rusmin Nuryadin, M. Yusuf, L. N. Palar, dan Ruslan Abdulgani. Presiden Soeharto berharap bahwa dengan kembalinya Indonesia dalam keanggotaan PBB dapat mengubah citra Indonesia menjadi lebih baik dalam mata dunia internasional, serta dapat memperkuat kerja sama dan bantuan dalam hal pembangunan di Indonesia.
Memprakarsai Berdirinya ASEAN
Kembalinya Indonesia ke dalam keanggotaan PBB juga membuat Indonesia aktif menjalin kerja sama dengan negara lain, tak terkecuali negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang dirumuskan pada saat Indonesia bergabung kembali dengan PBB, yakni konsep good neighbourhood policy yang bermakna kebijakan tetangga baik sebagai strategi dalam upaya peningkatan hubungan eksternal dengan negara tetangga (Abdullah, 2020:105).
Pada saat itu, kawasan Asia Tenggara masih menjadi rebutan antara Blok Timur dan Blok Barat. Karena tidak ingin terlibat ke dalam perseteruan tersebut maka Indonesia bersama 4 negara lainnya yakni Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filiphina membentuk ASEAN. Terbentuknya ASEAN inilah menjadi awal bagi Indonesia untuk memulai kerja sama yang lebih luas lagi dengan negara-negara lain termasuk dengan negara-negara Barat.
Di balik kebijakan-kebijakan pada era Orde Baru yang bertujuan menyejahterakan masyarakat Indonesia tersebut juga ternyata tak terlepas dari penyimpangan-penyimpangan asas “Bebas Aktif”, yang mana kebebasan masyarakat pada Orde Baru dapat dikatakan sangat-sangat terbatas. Beberapa orang pun menilai bahwasanya pada masa kepemimpinan Soeharto Indonesia cenderung kepada negara-negara Barat.
Daftar Pustaka
- Aziz, A.A. 2013. “Politik Luar Negeri Republik Indonesia”. Malang: FISIP Universitas Brawijaya.
- Hadi DW. Kasuma G. Propaganda orde baru 1966-1980. Verleden 10 (1)
- Psha, A. H. (2016). Diplomasi Indonesia Realitas dan Prospek. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Mengenal Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Orde Baru - 14 Oktober 2021