Menggagas Terus Demokrasi Desa

Menggagas Terus Demokrasi Desa
Ilustrasi: Kalteng Pos

Kerentanan yang terjadi hari ini dalam pembangunan desa merupakan problem dari epistimologi demokrasi desa yang dibatasi oleh aturan dan syarat prosedur yang ketat.

Sudah lima tahun lebih Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berjalan. Klaim perubahan dari  berbagai kalangan begitu banyak, termasuk dari Pemerintah. Kendati demikian, tak jarang juga yang memeriksa lebih kritis bahwa ada juga kekurangan di berbagai sisi.

Dalam waktu yang begitu singkat, keadaan infrastruktur desa banyak perubahan. Dengan mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat soal pembangunan infrastruktur, maka rata-rata fokus utama dari Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yakni ke arah pembangunan infrastruktur desa.

Keutamaan dalam pembangunan infrastruktur desa yakni untuk mengurangi kemiskinan masyarakat desa. Di Indonesia, sejauh ini, masih ada 20.000 desa tertinggal yang membutuhkan infrastruktur untuk kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Sehingga dengan mengutamakan aspek infrastruktur, setidaknya bisa mengatasi persoalan kemiskinan di desa.

Demokrasi Desa?

Dalam pembangunan infrastruktur desa, yang sering luput dari perhatian percakapan publik selama belakangan adalah soal logic dasar dari pembangunan itu. UU Desa, dengan mengutamakan logika musyawarah dan mufakat dalam membahas aspek pembangunan serta dengan berbagai representasi dari berbagai tokoh masyarakat desa, menjelaskan bahwa ada proses demokrasi dalam pembangunan desa.

Namun, sejauh ini, publik masih berfokus pada aspek material saja, yakni benda yang sudah dibangun. Seharusnya yang perlu dilacak adalah seperti apa rumusan secara bersama untuk membangun sebuah fisik itu. Bagaimana kerentanan yang terjadi dalam rumusan pembangunan. Apakah semua tuntutan warga desa telah terartikulasikan secara universal dalam kata pembangunan.

Dengan kata lain, publik tak boleh euphoria dengan benda yang sudah jadi, namun harus mengecek seperti apa rumusan di belakang lahirnya pembangunan. Karena pusat tertinggi dari satu dinamika politik yang baik adalah menerima semua tuntutan tanpa mengabaikan tuntutan yang lain dari masyarakat. Setiap warga desa berhak menyentuh, membicarakan, bahkan memiliki setiap barang maupun proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Sutoro, 2017).

Bukan mengesampingkan pembangunan fisik dalam desa, tetapi penting untuk memperhatikan aspek demokrasi dalam pembangunan. Aspek ini yang diturunkan melalui relasi masyarakat desa serta tuntutan dari warga desa. Karena kalau hal ini diabaikan, maka akan memunculkan persoalan yang lebih besar.

UU Desa memang mengatur soal cara merumuskan kebijakan dengan berbagai peran masyarakat desa, yakni dengan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat  desa. Hal ini untuk menjadi perwakilan dalam membicarakan garis-garis besar pembangunan desa, yang harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari pemerintah kabupaten. Dengan kata lain, kebijakan desa harus selalu berkorelasi dengan RPJMD dari pemerintah daerah.

Pada poin ini, refleksi kita sebenarnya bahwa demokrasi desa benar-benar tidak autentik. Alih-alih kita membahasakan demokrasi desa untuk membangun politik desa yang baik, justru yang terjadi adalah dominasi dan intervensi pemerintahan di atasnya lebih kuat dalam pembangunan.

Implikasi dari korelasi yang tidak logis seperti ini, yakni muncul symptom bahwa pasca UU Desa hadir, masih saja  ada masyarakat yang ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dengan kata lain, tuntutan orang yang menjadi TKI ini tidak terartikulasikan dengan baik dalam pembangunan desa. Kalaupun pemerintah desa punya niat untuk melayani artikulasi dari TKI, namun jika tidak berkorelasi dengan RPJMD, maka hal ini tidak bisa dilaksanakan.

Kesannya kita hidup berdemokrasi. Namun, ketika politik formal dan prosedur mengatur kita, justru itu yang membatasi sikap transformasi dari masyarakat. Alih-alih kita membahasakan membangun Indonesia dari desa, justru frame pembangunan itu mengikuti logika rezim. Jadinya bermasalah.

Desa yang seharusnya autentik dalam menjalankan demokrasi sekaligus memahami kerentanan politik menjadi hilang begitu saja. Setiap oknum di desa didesak untuk menjadi kaki tangan rezim dalam menjalankan agenda pembangunan, tanpa merumuskan konstituen yang jelas. Alih-alih kita membahasakan ada demokratisasi, yang terjadi malah pemaksaan melalui teknologi kekuasaan yang termanifestasi dalam nalar, formal, dan prosedur serta alur yang berlaku.

Autentik Demokrasi Desa

Kerentanan yang terjadi hari ini dalam pembangunan desa merupakan problem dari epistimologi demokrasi desa yang dibatasi oleh aturan dan syarat prosedur yang ketat. Untuk mengatasi persoalan ini, maka penting menggagas kembali demokrasi desa.

Dalam tradisi demokrasi radikal, maka aspek pembangunan, politik, kelak akan muncul yang universal ketika membiarkan kreativitas dan negosiasi masyarakat dilakukan secara kontinyu. Pemerintah Desa harus pandai membaca setiap tuntutan yang ada dari partikularitas masyarakat.

Dalam memahami demokrasi radikal, maka prinsip-prinsip politik menekankan untuk menantang hubungan sosial di mana subordinasi ada (Mouffe, 1992). Ini merupakan cara untuk mempraktikan betul soal nilai kesetaraan dan keadilan. Dengan catatan, jika dalam alur dan cara politik desa ada yang tereksklusi, maka itu harus ditarik kembali; dan bagaimana caranya supaya hal ini tidak terjadi.

Dengan memahami pendasaran mengenai demokrasi radikal, maka dalam rumusan kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemdes adalah menerima segala dilema-dilema yang ada dari setiap rakyat. Dari sini kebijakan atau policy itu dirumuskan. Kebijakan desa harus dikontrol secara populer oleh publik (Beetham, 1999).

Walaupun beberapa kebijakan penting desa tidak sesuai dengan RPJMD pemerintah daerah, maka itu tetap dilaksanakan. Mengingat ini menjadi posisi strategis desa dalam rumusan pembangunan.

Selain itu, Pemdes penting untuk mengorganisir rakyat desa, menjaga konstituen, dan memastikan setiap kelompok konstituen selalu memiliki tuntutan dalam pembangunan desa. Demokrasi desa ada dalam diri kelompok masyarakat yang dirawat secara bersama.

Demokrasi desa telah menetapkan dirinya untuk merumuskan dirinya sendiri melalui kontrol populer dalam urusan publik desa. Demokrasi desa harus autentik dengan melampaui sekat dan batas dari cara berpikir negara yang sangat formalistik dan proseduralistik. Dalam dimensi pembangunan, semestinya aspek demokrasi yang menjadi sentral dibahas, bukan hanya aspek fisik saja.

Latest posts by Ernestus Lalong Teredi (see all)