Menggugat Dwifungsi ABRI di Era Reformasi

Kelima, reformasi politik telah mempertebal keinginan elite berpengaruh dan publik politik Indonesia untuk secara sistematik dan dalam melakukan perubahan mendasar dalam konstitusi Indonesia.

Selain kelima perubahan terjadi akibat gerakan reformasi politik, secara mendasar pula gerakan ini harus diintepretasikan sebagai upaya yang terorganisasi dan sistematis dari bangsa Indonesia untuk mengaktualisasi nilai-nilai demokrasi yang selama masa Orde Baru telah termanipulasi dan diselewengkan untuk memperkokoh jaring laba-laba kekuasaannya.

Berdasarkan interpretasi reformasi tersebut, maka agenda nasional harus difokuskan pada upaya pengembangan yang terus-menerus terhadap “indeks demokrasi” (indices of democracy). Hal tersebut dapat dikelompokkan dalam empat aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, melahirkan sistem pemilihan umum yang bebas, jujur, adil dan terbuka; kedua, keberadaan pemerintahan yang terbuka, antikorupsi, dan responsif; ketiga, perlindungan hak-hak sipil dan politik untuk seluruh rakyat; keempat, keberadaan masyarakat yang percaya diri karena kemapannan ekonomi, pendidikan dan sosial yang mumpuni.

Keterlibatan TNI/Polri dalam Pemilu Pasca-Reformasi

Pada 1999, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 tentang langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI. Langkah politis ini diambil dalam rangka melegitimasi secara politik guna mengembalikan status polisi yang memiliki watak sipil.

Bila dilihat dari sisi norma hukum, Inpres ini jelas sangat bertentangan secara formil maupun materiil dengan UU No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara, serta TAP MPRS No.XXIV/MPRS/1996 tentang kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan yang substansinya menguatkan integrasi Polri dengan TNI. Inpres tidak dapat mencabut berlakunya UU. Maka pada 1 Februari 1999, Presiden B.J. Habibie mengesahkan UU No. 2 Tahun tentang Partai Politik.

Pemilu 1999 jelas baru langkah awal dan belum mampu menjadi sarana partisipasi politik rakyat. Seharusnya pemilu menjadi jalan untuk rakyat merasakan demokrasi secara utuh tanpa diamputasi hak dan kewajibannya. Rakyat berhak menentukan siapa yang menjadi representasi mereka untuk menjalankan roda pemerintahan sekaligus mengawasinya secara langsung.

Namun, helatan Pemilu 1999 belum mencapai persiapan yang sempurna dan belum mencerminkan amanat reformasi. Pemilu dipersiapkan terlalu cepat sehingga tidak memberi kesempatan kepada partai politik untuk melakukan konsolidasi program terhadap masyarakat luas, kemudian perangkat undang-undang yang disiapkan masih bias kepentingan partai Orde Baru. Pemilu 1999 dilaksanakan dengan menggunakan sistem proposional berdasarkan stelsel daftar.

Baca juga:

Pemilu 1999 masih jauh dari panggang api, masih adanya wakil ABRI yang duduk di DPR tanpa mengikuti proses pemilu. Bagi kelompok oposisi radikal, masih dipertahankannya wakil TNI di parlemen menunjukkan bahwa pemerintahan transisi Habibie tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mengonsolidasikan demokrasi.

Di dalam UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, pasal 11 ditegaskan, (1) Pengisian Anggota DPR dilakukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan pengangkatan. (2) DPR terdiri atas: a) Anggota Partai Politik hasil Pemilihan Umum; b) Anggota ABRI yang diangkat. (3) Jumlah anggota DPR adalah 500 orang dengan rincian: a) Anggota Partai Politik hasil Pemilihan Umum, sebanyak 462 orang; b) Anggota ABRI yang diangkat sebanyak 38 orang.

Pengangkatan anggota DPR dari ABRI sebanyak 38 orang sebagai “Imbangan atau kompensasi Politik” karena anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih. (Pasal 30 UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum).

Pada 2000, terjadi perubahan mendasar dalam hubungan TNI dan Polri pasca-perubahan UUD 1945, yaitu lahirnya TAP MPR No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Untuk menindaklanjuti TAP MPR tersebut, dikeluarkanlah UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Konsideran TAP MPR No VI/MPR/2000 menegaskan bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa dengan adanya kebijakan dalam bidang pertahanan/keamanan telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara RI dalam ABRI.

Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, terjadi kerancuan dan tumpang-tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran sosial politik dalm Dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Polri yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Perihal keikutserataan TNI dan Polri dalam penyelenggaraan negara telah ditegaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 10 TAP MPR No. VII/MPR/2000. Di dalam Pasal 5 telah ditegaskan: 1. Kebijakan Politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas TNI, 2. TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, 3. TNI mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, 4. Anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, keikutsertaan TNI dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama hingga tahun 2009, 5. Anggota TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.

Pasal 10 menegaskan sebagai berikut: 1. Anggota Kepolisian Negara RI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, 2. Anggota Kepolisian Negara RI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara RI dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama hingga tahun 2009. 3. Anggota Kepolisian Negara RI dapat menduduki jabatan-jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Halaman selanjutnya >>>
Renaldo Y Garedja
Latest posts by Renaldo Y Garedja (see all)