Menggugat Dwifungsi ABRI di Era Reformasi

Isu Wacana Penjabat Kepala Daerah TNI/Polri Aktif 2022-2024

Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada November 2024. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 201 ayat (8) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan kepala daerah.

Pada jelang pemungutan suara serentak nasional tersebut, tepatnya 2022 hingga 2023, sejumlah daerah akan mengalami kekosongan pejabat kepala daerah. Hal itu dikarenakan masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah 2017 berakhir pada 2022 dan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah 2018 berakhir pada 2023. Di antaranya 24 Gubernur serta Bupati dan Walikota sebanyak 248.

Tentunya kekosongan jabatan kepala daerah ini patut diseriusi oleh pelbagai stakeholder terkait guna menstabilisasi tata kelola pemerintahan di tingkatan daerah. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah ialah mengisi kekosongan jabatan kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan diangkatnya pejabat hingga terpilihnya Gubernur, Bupati, dan Walikota defenitif nanti.

Siapa sajakah yang dapat diangkat sebagai Penjabat Kepala daerah tersebut?

Yang dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah untuk gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur defenitif dan sesuai dengan peraturan perudang-undangan. Yang berikut yang dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah untuk bupati dan walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Diketahui dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, pada penjelasan Pasal 19  ayat (1) huruf b) menjelaskan yang dimaksud dengan “jabatan pimpinan tinggi madya” meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Kemudian pada huruf c) menjelaskan yang dimaksud dengan “jabatan pimpinan tinggi pratama” meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.

Perlu juga penulis menjelaskan terkait dengan perbedaan antara penjabat dan pelaksana tugas untuk dapat dapat dipahami secara komprehensif agar supaya tidak menjadi ambigu. Penjabat (PJ) adalah pejabat yang memangku jabatan kepala daerah karena kekosongan jabatan daerah defenitif, sedangkan pelaksana tugas (PLT) adalah pejabat yang memangku jabatan kepala daerah karena kepala daerah defenitif sedang berhalangan sementara waktu atau cuti kampanye di luar tanggungan negara. Dalam hal ini, petahana yang menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Sepintas tampak hampir sama antara PJ dan PLT dalam pengertiannya namun berbeda dalam penerapannya.

Baca juga:

Baru-baru ini pemerintah membuka opsi TNI-Polri jadi PJ Gubernur. “Kemungkinan-kemungkinan seperti itu menjadi pertimbangan jika melihat kondisi daerah yang memerlukan seperti itu.” Perkataan itu disampaikan oleh Benni Irawan selaku Kepuspen Kemendagri. Benni juga menyampaikan pemerintah beberapa kali menunjuk perwira TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah.

Misalnya, saat menunjuk Mayjen TNI Soedarmo sebagai PJ. Gubernur Aceh (2016-2017) dan Irjen Carlo Tewu sebagai PJ. Gubernur Sulawesi Barat (2016-2017) Komjen Pol M. Irawan Sebagai PJ Gubernur Jawa Barat (2018). Menurut Benni, penunjukan keduanya sesuai aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dua orang itu adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kemendagri dan Kemenko Polhukam. (CNN Indonesia, “Pemerintah Buka Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubernur”).

Entah apa yang menjadi pertimbangan pemerintah diangkatnya TNI/Polri  menjadi PJ kepala daerah. Namun mari kita telusuri kembali peraturan perundang-undangan dan peraturan lainya sehingga ke depan tidak terjadi kegagalan atau miss-konsepsi dari pemerintah untuk diangkatnya PJ kepala daerah dari lingkup TNI/Polri.

Sebelumnya penulis telah menjelaskan secara komprehensif gugatan, baik secara historis maupun yuridis, terkait persoalan dwifungsi ABRI. Selanjutnya penulis ingin menyodorkan kembali secara rinci terkait larangan pengangkatan prajurit TNI/Polri sebagai PJ kepala daerah.

Pasal 47 ayat (1) UU No 34 tahun 2004 tentang TNI menjelaskan, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ayat (2), prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Ayat (3), prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non-departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non-departemen dimaksud.

Selanjutnya penjelasan pasal 47 ayat (2), yang dimaksud dengan jabatan adalah jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit aktif tidak termasuk jabatan Menteri Pertahanan atau jabatan politisi lainnya. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sudah ada limitasi jabatan untuk TNI/Polri menduduki sebuah jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimipinan tinggi pratama.

Selanjutnya dalam PP No 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP No tahun 2017 tentang manajemen PNS, pasal 147 Jabatan ASN tertentu di lingkungan Instansi Pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 148 ayat (1) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari sini juga sudah mampu dijelaskan bahwa pengangkatan prajurit TNI/Polri jabatan tinggi negara tergantung permintaan dari kementerian. Yang menjadi kekeliruan bilamana pengangkatan prajurit TNI/polri aktif dimintakan untuk menduduki jabatan tinggi dari kementrian kemudian dialihfungsikan menjadi penjabat kepala daerah. Hal itu merupakan praktik yang keliru.

Halaman selanjutnya >>>
Renaldo Y Garedja
Latest posts by Renaldo Y Garedja (see all)