Menggugat Dwifungsi ABRI di Era Reformasi

Bila ke depan pemerintah berambisi mengisi jabatan PJ kepala daerah oleh Prajurit

TNI/Polri aktif dengan pertimbangan kompetensi dan profesionalitas, ataupun dengan alasan lainnya, penulis pun ingin menyodorkan beberapa poin penting yang mungkin saja perlu ditanggapi secara serius.

Pertama, desain pemilihan serentak nasional sudah direncanakan sejak lama, pada pasal 201 ayat (8) UU No 10 tahun 2016, bukan hal yang tergesa-gesa. Yang dikhawatirkan bila ke depan, pengalaman pemilu di tahun 1999 dapat terulang kembali.

Kedua, pemerintah harus menghindari kontroversi dan spekulasi di tengah kerumitan dan kompleksitas serta tensi politik 2024 agar energi bangsa tidak terbuang percuma untuk hal-hal yang seharusnya bisa diantisipasi atau dihindari sejak bersama.

Ketiga, penting untuk menjaga kepercayaan dan dukungan publik, untuk kesuksesan agenda politik elektoral tahun 2024 nanti.

Keempat, jika pengisian jabatan PJ kepala daerah menjadi sebuah beban untuk tata kelola pemerintah, opsi normalisasi jadwal pilkada di akhir 2022 dan atau awal tahun 2023, dan hal itu membutuhkan revisi UU no 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Kelima, pilihan yang paling aman adalah pemerintah mengambil kebijakan sekretaris daerah secara otomatis mejadi PJ Kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan, dengan pengawasan optimal dan proposional dari Pemerintah, Komisi ASN, Bawaslu, dan stakeholder yang punya otoritas akan hal tersebut.

Baca juga:
Renaldo Y Garedja
Latest posts by Renaldo Y Garedja (see all)