Menguatkan Demokrasi di Tanah Bugis

Menguatkan Demokrasi di Tanah Bugis
©Indonesia.go.id

Upaya menguatkan demokrasi di Tanah Bugis adalah keniscayaan.

Pada 9 Desember 2020 mendatang, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan kembali digelar secara serentak. Pentas politik lokal ini akan terselenggara di 224 kabupaten dan 37 kota di 9 provinsi se-Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan sendiri akan menggelarnya di sebanyak 12 kabupaten dan kota.

Pesta demokrasi tahun ini tentunya akan berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Di saat kita masih harus berjuang melawan pandemi Covid-19, di mana kurang lebih setengah tahun kita sudah melewati situasi yang penuh dengan ketidakpastian, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi, kita seraya berkewajiban untuk terlibat menyukseskan agenda lima tahunan guna perubahan daerah.

Sukses pilkada serentak tentunya dapat menjadi instrumen untuk menarik kepercayaan publik dan masyarakat dalam mempertahankan iklim politik yang stabil dan sehat. Hal ini sekaligus menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana ketahanan demokrasi bangsa kita dalam menghadapi badai krisis berlapis akibat pandemi Covid-19 yang tengah menimpa negeri ini.

Maka dari itu, perlu menyatukan persepsi untuk menjaga pilkada tetap berjalan sehat, harmonis, dan bermartabat. Sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, maka refleksi nilai-nilai luhur budaya sebagai sebuah pijakan dalam melakukan aktivitas politik tentu sangat bermanfaat dalam mewujudkan kondisi ideal demikian.

Bagi masyarakat Bugis, tentunya sangat familiar dengan istilah Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi. Ketiga hal itu dapat kita refleksikan dan praktikkan dalam mewujudkan pilkada yang sehat, harmonis, dan bermartabat. Ini sekaligus sebagai upaya menguatkan demokrasi, khususnya di Tanah Bugis, Sulawesi Selatan.

Sipakatau

Sipakatau, jika dimaknai dalam bahasa Indonesia, dapat diartikan “saling memanusiakan”. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-sehari masyarakat Bugis ketika menggunakan kata ganti orang, ia hanya menyebut kata “kita” bukan “aku”. Hal ini dikarenakan masyarakat Bugis ditekankan untuk selalu melihat manusia sama seperti ia melihat dirinya, sehingga tidak ada alasan untuk menyakiti dan merugikan manusia lainnya.

Budaya sipakatau harus dihadirkan dalam menyambut pilkada sebagai upaya menguatkan demokrasi di Tanah Bugis. Walaupun sedikit berat, memanusiakan manusia sangat penting untuk mewarnai pesta demokrasi kita. Sehingga praktik politik lebih mengedepankan gagasan yang mengandalkan pikiran dan akal. Sebab mencari-cari kesalahan untuk menyudutkan individu lawan sangat mencederai nilai kemanusiaan.

Sebagaimana pesan Gus Dur, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Maka sudah saatnya perhelatan pesta demokrasi harus mengedepankan ide dan gagasan untuk memudahkan menyeleksi calon pemimpin daerah yang diharapkan membawa perubahan.

Baca juga:

Kepemimpinan tanpa ide dan gagasan hanyalah kepemimpinan yang mati. Ia sangat mustahil mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Padahal tantangan daerah-daerah makin besar dalam menghadapi perubahan zaman yang terus melaju kencang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Seorang kandidat yang memiliki gagasan menandakan ia memiliki prinsip yang jelas ketika memimpin. Dengan kata lain, terobosan, inovasi, dan networking dalam membangunan daerah yang dipimpinnya sudah ada di pikirannya beserta dengan langkah-langkah rasional yang akan dilakukan ke depan.

Sipakalebbi

Sipakalebbi jika dimaknai dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “saling menghargai”. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Bugis sangat pantang berjalan di hadapan orang tua, guru, sahabat, bahkan adik, tanpa menundukkan badan seraya berkata tabe’. Sebab memuliakan manusia sangat dikedepankan dalam kehidupan sehari-sehari tanpa melihat status sosial, jabatan, dan umur.

Sebagai upaya menghapuskan kampanye negatif (negative campaign) dan kampanye hitam (black campaign) yang mampu memicu tensi politik pilkada memanas, tentunya budaya sipakalebbi tidak pantas dilupakan untuk dipraktikkan dalam proses pilkada. Khususnya pada masa kampanye, momentum ini harus memperlihatkan pertarungaan yang saling memuliakan sebagai langkah awal kedewasaan dalam berdemokrasi.

Kita ketahui bersama, proses masa kampanye merupakan salah satu agenda terpenting dalam setiap perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ini sangat berpengaruh terhadap nasib calon pemimpin yang bertarung. Tentunya tugas penting yang harus diprioritaskan ketika mengisi masa kampanye yakni menyuguhkan ilmu pengetahuan, objektivitas, serta gagasan yang dituangkan dalam visi-misi bukan janji apalagi kampanye hitam.

Jika sipakalebbi mampu dipraktikkan, tentunya akan menambah rasa optimis kita merayakan pesta demokrasi sebagai rumah kreasi bersama untuk didesain seindah mungkin. Memberikan tontonan menarik dan memikat publik, baik tampilan pribadi calon maupun tagline program yang bermutu, berkualitas, dan berkelas. Sehingga politik dalam arti seni bukan lagi hal yang tabu untuk kita saksikan di negeri ini.

Sipakainge

Sipakainge jika dimaknai dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “saling mengingatkan”. Sebagai seorang manusia tentu tidak akan terlepas dari salah dan lupa. Maka dalam kehidupan sehari-sehari masyarakat Bugis, orang tua tak henti-hentinya berpesan untuk saling mengingatkan, baik suka maupun duka, ketika sedang tudang sipulung atau berkumpul bersama.

Pilkada serentak di tengah wabah Covid-19 tentu memberi tantangan tersendiri bagi seluruh pihak dalam menyukseskan pesta demokrasi ini. Budaya sipakainge tentunya sangat diperlukan untuk saling mengingatkan dan memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan secara sungguh-sungguh dengan disiplin tinggi pada setiap tahapan pilkada untuk menjamin keselamatan pemilih dan penyelengara pemilu.

Baca juga:

Sungguh sangat menyedihkan jika pesta demokrasi yang seyogianya menjadi sarana memilih pemimpin untuk kemajuan daerah, namun kewajiban menjaga kesehatan saja dikesampingkan karena nafsu kekuasaan tidak mampu dikendalikan. Sehingga peran seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk saling mengingatkan agar pesta demokrasi berjalan khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Jika nilai-nilai budaya Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi dikampanyekan dan dipraktikkan, maka cita-cita untuk mewujudkan pilkada sehat dan bermartabat tidak akan menjadi angan-angan belaka. Pilkada berkualitas akan terwujud jika semua pihak menjadikan pilkada sebagai agenda kepentingan bersama untuk menjaga dan merawat keberlanjutan demokrasi. Sebab pemimpin berkualitas lahir dari pilkada yang berkualitas.

Sepanas apa pun tensi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di akar rumput dan antara pendukung, tidak ada alasan untuk membenarkan segala cara mempertahankan gengsi dan ego di antara para calon dan pendukung. Sebab demokrasi sesungguhnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Miftahul Awal Rahman
Latest posts by Miftahul Awal Rahman (see all)