Menguatkan Peran PGRI, Memajukan Pendidikan Indonesia

Menguatkan Peran PGRI, Memajukan Pendidikan Indonesia
Foto: Biro Pers Setpres

Nalar PolitikPresiden Jokowi mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur. Ia sambangi Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya untuk memberikan kuliah umum pada Kamis, 6 September 2018.

Dalam kuliah umum ini, Presiden Jokowi mengingatkan amanat Pasal 31 UUD 1945. Bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, adalah kewajiban negara untuk memenuhinya.

“Keberhasilan penyelenggaraan negara dan pemerintahan ditentukan keberhasilan membangun manusia Indonesia berkualitas, yang mampu belajar sepanjang hayat agar dapat menyesuaikan diri dengan zaman yang berubah serbacepat,” kata Presiden.

Hal tersebut sejalan dengan tahapan besar kedua yang akan dilakukan pemerintah, yaitu membangun sumber daya manusia (SDM). Itu dilakukan setelah tahapan besar pertama berupa pembangunan infrastruktur yang telah dimulai.

Sebab, menurut Presiden, fondasi-findasi untuk meningkatkan daya saing bangsa itu kuncinya ada di sumber daya manusianya.

“Kita ini memiliki kapasitas terpendam. Punya kekuatan terpendam, tapi belum dibangkitkan. Jangan dipikir anak kita kalah dengan bangsa lain.”

Ia memberikan contoh prestasi atlet-atlet Indonesia di Asian Games 2018. Capaian mereka dapat melebihi target yang diberikan, bahkan dapat menduduki peringkat keempat dalam perolehan medali.

Meningkatkan Peran PGRI

Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi tak lupa mengapresiasi peran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Organisasi ini, menurut Presiden, terlahir menjadi bagian perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beranggotakan kaum intelektual. Berjasa memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan bangsa melalui pendidikan.

“Peranan PGRI sangat strategis dalam menggerakkan organisasinya ke seluruh negeri. Teruslah berjuang dan berbakti kepada bangsa dan negara.”

Pada kesempatan ini juga, ditegaskan terkait kabar yang menyebutkan penghentian tunjangan dari pemerintah kepada para guru adalah tidak benar. Meski kabar itu telah dibantah oleh Menteri Keuangan, tetap saja beredar luas di media sosial.

Karenanya, saat memberikan kuliah umum di Gelora Hasta Brata, Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya, Presiden Jokowi dengan tegas memastikan bahwa kabar tersebut adalah kabar bohong atau hoaks.

“Pada kesempatan ini, saya tegaskan bahwa saya siap untuk berdiri di depan dan berjuang untuk membela kepentingan guru-guru agar dapat melaksanakan tugas mulianya mendidik kader-kader bangsa di negara kita.”

Presiden Jokowi juga menekankan, tidak ada alasan apa pun bagi pemerintah untuk mengurangi, apalagi memberhentikan Tunjangan Profesi Guru.

“Karena itu adalah imbalan yang memang seharusnya diperoleh guru atas pengabdian profesi yang telah dan akan diabdikan untuk bangsa selama-lamanya.” (ksp)

Redaksi NP
Reporter Nalar Politik