Nalar Warga – Ketika kepala daerah dilantik, maka sejak itu yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas kemajuan daerah itu. Maju-mundurnya daerah akan sangat ditentukan oleh bupati atau gubernur di daerah itu.
Gubernur atau bupati tak ditanya mengenai maju-mundurnya daerah lain yang berada di luar gugus kerjanya. Karena itu, tatkala berpidato, bupati atau gubernur tak relevan menyapa seluruh warga negara Indonesia. Pidatonya cukup mengarah pada tugas pokok dan fungsinya sebagai bupati atau gubernur di daerah itu.
Bupati Lampung Selatan, misalnya, tak punya mandat untuk mengevaluasi kinerja Ketua Umum PBNU. Ia tak disumpah untuk mengurus Kiai Said Aqil Siradj sebagai Ketum PBNU. Karena itu, wilayah kerja Bupati Lampung Selatan, ya se-Lampung Selatan itu. Wilayah kerja Gubernur DKI Jakarta, misalnya, ya se-DKI Jakarta itu.
Yang repot jika seseorang menjadi bupati, tapi merasa menjadi rais aam PBNU. Jadi walikota, tapi memposisikan diri sebagai presiden Republik Indonesia. Biar tidak semrawut, kepala daerah perlu mengukur “baju” yang pas buat dirinya. Ukuran baju tentu menyesuaikan dengan ukuran tubuh.
___________________
Artikel Terkait:
- Basuki Tjahaja Purnama, Tahanan Nurani Kasus Penistaan Agama
- Intelektual Muda dan Membangun Politik yang Sehat
- Mungkinkah Agnes Dapat Dipidana? - 28 Februari 2023
- Transformer - 6 Februari 2023
- Jalan Panjang Demokrasi Kita - 2 Februari 2023