Mengulang Kesalahan yang Sama, PSI Kembali Laporkan Law-Justice

Mengulang Kesalahan yang Sama, PSI Kembali Laporkan Law-Justice
©daranasution_

Law-Justice tidak menunjukkan itikad baik dengan mengulang kesalahan yang sama pada pihak yang sama pula.

Nalar Politik – Portal berita investigatif, Law-Justice.co, kembali Partai Solidaritas Indonesia (PSI) laporkan ke Dewan Pers. Laporan tersebut dipicu oleh unggahan beritanya yang berjudul Uang Korupsi Jiwasraya Diduga Juga Mengalir ke PSI pada Jumat, 7 Februari 2020.

“PSI menilai berita yang diunggah oleh Law-Justice itu tendensius, cacat fakta, tidak berimbang, dan tanpa konfirmasi,” terang PSI sebagaimana dikicaukan Koordinator Jubir-nya, Dara Nasution, Kamis (13/2).

Law-Justice dinilai melanggar Kode Etik Jurnalistik, khususnya mengenai itikad buruk (pasal 1), mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi (pasal 3), memuat berita bohong dan fitnah (pasal 4), serta tidak berimbang (pasal 2 butir b Pedoman Pemberitaan Media Siber).

“Law-Justice sengaja menayangkan karya yang melanggar Kode Etik Jurnalistik untuk menggiring opini buruk terhadap PSI. Hal itu persis yang pernah Law-Justice lakukan pada 2018 dengan berita berjudul Membedah Isi Jeroan Partai Solidaritas Indonesia.”

Atas berita itu, Dewan Pers telah memutuskan portal Law-Justice melanggar Kode Etik Jurnalistik lantaran tidak akurat, tidak berimbang, dan beropini menghakimi.

“PSI mendukung kebebasan pers di Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pemberitaannya. Namun, portal berita Law-Justice mengabaikan prinsip-prinsip dan kode etik jurnalisme dalam membuat berita.”

Untuk itu, PSI meminta Dewan Pers mencabut status verifikasi portal berita tersebut karena tidak menunjukkan itikad baik dengan mengulang kesalahan yang sama pada pihak yang sama pula.

Baca juga:

Kembali ke soal aliran dana Jiwasraya. Dalam berkas laporan pengaduan atas berita yang dianggap berisi fitnah, PSI meminta tiga hal pada Dewan Pers.

Pertama, PSI mengharap Dewan Pers agar menegur Law-Justice yang tidak menjalankan tugas jurnalistik sesuai amanat UU Pers No 40 Tahun 1999 serta pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik secara tertulis dan melakukan pengawasan setelahnya.

Kedua, PSI meminta Dewan Pers untuk segera menginstruksikan penurunan berita terkait.

Ketiga, mendorong Dewan Pers supaya Law-Justice menyampaikan permohonan maaf kepada PSI di medianya sendiri dan di empat surat kabar, yaitu Kompas, Koran Tempo, Tribun, dan Republika.

“Kebebasan pers di negara demokrasi adalah kebebasan yang disertai tanggung jawab. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pers adalah salah satu pilar penopang demokrasi yang mesti bekerja dengan prinsip dan prosedur etik.” [tw]