Menjadi Manusia Berdaulat

Menjadi Manusia Berdaulat
Google Plus

Suatu keprihatinan manusia dalam keaktifan ialah menyoal keberadaannya yang memerdekakan manusia (menjadi manusia berdaulat), alam semesta, dan dirinya sendiri. Keprihatinan demi keprihatinan tersebut merupakan suatu konsekuensi logis daripada kesadaran sosial dan politik yang memanusiakan manusia.

Kedaulatan berdasar suatu kekuasaan pada formalnya hanya legitimasi politik yang menentukan wilayah-wilayah tertentu. Kekuasaan yang umumnya dipahami, yakni kedaulatan konstitusi, akan tetapi secara filosofi dan kerap kali didengungkan oleh beberapa eksponen.

Hal itu sebagaimana Bung Hatta pun menyatakan kedaulatan atau berdaulat, yakni kekuasaan dalam suatu genggaman rakyat, yakni kemerdekaan dan kemakmuran. Oleh karena itu, sering muncul istilah daripadanya bangsa dan negara ini semestinya berdaulat secara ekonomi dan politik.

Manusia yang padanya menarik dan membuat menjadi khas manusia karena label manusia mencerminkan sikap afektivitas dan kesadaran politik sebagai cerminan tingkat tinggi kesosialannya. Apabila dia menyadari akan kemanusiaannya, maka manusia itu akan mengimplementasikan seluruh potensi kebaikan pada kehidupan yang bermartabat dan harmoni.

Realitas hidup penuh kecamuk, kemiskinan yang di depan mata rakyat terjerit-jerit di tengah kehidupan yang mekar akan kapitalisme, represif dan pragmatis. Banyak orang berlomba-lomba memperkayakan diri dan kelompok, namun masih ada rakyat yang terjepit dengan hidup yang dilaluinya.

Maka timbulah ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang sulit dilerai. Problem sosial yang berimplikasi pada suatu kemiskinan kecamuk hidup ini akibat daripada ketidak-berdaulat-nya aspek kehidupan kita pada tataran politik, maupun ekonomi secara bermakna.

Politik yang cenderung pada untung-rugi tentu mengukur suatu ketercapaian; keberhasilan hanya pada sikap pragmatisme, ada uang bapak disayang, ada uang ada suara.

Determinasi politik yang destruktif ini tentu berimpikasi pada goyahnya kohesi sosial masyarakat yang masih feodalsebagaimana kehidupan bangsa-bnagsa di nusantara yang belum hilang sama sekali. Pada ukuran lainnya, manusia kontemporer masih menganggap kehidupan yang terpandang adalah kehidupan yang elitis, oligarkis, sehingga suatu struktur sosial hanya diukur berdasarkan tingkat elitis atau berpengaruh pada kehidupan ala borjuistik.

Sedangkan struktur masyarakat akar rumput dianggap terbelakang dan tak layak diberikan suatu intervensi (dalam hal kebaikan dan penghormatan). Hal ini dikhawatirkan berlaku bagi masyarakat plural namun mengedepankan sistem kasta masyarakat.

Kesadaran-kesadaran sosial dan politik ini diupayakan guna melahirkan ide dan nurani kemanusiaan menjawab tantangan problem abad kontemporer yang tak lepas daripada dominasi kekuasaan, kepentingan dan hegemoni.

Filsuf politik dari Italia Antonio Gramsci mengatakan, suatu keterjajahan secara sadar dilakukan dengan hegemoni melaui pemikiran masing-masing manusia dan dikendalikan secara sistematis. Politik yang terhegemoni tentu akan merusak sistem kritis masyarakat dan kesadaran sosial politik masyarakat yang beragam.

Daulat manusia semestinya dikonstruksi dalam tataran kehidupan yang kolektif bukan individual (selalu menghitung setiap untung rugi), namun bertahap menuju pada keadilan dan kemakmuran daulat sebagai kekuasaan. Itu berarti kekuasaan pada rakyat menentukan majunya bangsa dan negara dan kekuasaan menentang suatu pemerintah yang lalim daripada kebaikan dan pemerintah yang masih feodal oligarkis dan sembrono tak memedulikan kehidupan bangsa dan negara.

Utamanya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menciptakan kemakmuran pada suatu negeri. Daulat ekonomi akan maju manakala daulat politik dibereskan dengan asupan pendidikan kritis bagi kemajuan bangsa dan negara agar bertalian dengan amanah UUD 1945: mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ahlan Mukhatri Soamole
Ahlan Mukhatri Soamole 4 Articles
Alumnus Teknik Pertambangan Universitas Karya Dharma Makassar | Direktur The Gerkina Institute