Menolak Stigma Marginal bagi Perempuan Papua

Menolak Stigma Marginal bagi Perempuan Papua
©Seputar Papua

Menolak Stigma Marginal bagi Perempuan Papua

Penulis akan membuka opini ini dengan meminjam kutipan Greace Mera Molisa bahwa Perempuan Papua juga berhak untuk bebas, bebas berekspresi, bebas memilih, bebas untuk mencintai dan dicintai sebagai perempuan Papua.

Selama beberapa tahun terakhir, peran serta perempuan Papua dalam organisasi sosial seperti gereja dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) berkembang menjadi kesalahpahaman. Konstruksi sosial budaya tampaknya melahirkan lebih banyak keraguan dibanding harapan terhadap kapabilitas perempuan dalam emansipasi pada ruang publik.

Paradigma konvensional masyarakat berdasarkan norma budaya dan teks teologi pada sisi yang sama melegalkan diskriminasi terhadap hak perempuan dalam menggeluti ruang publik. Namun, masyarakat lupa bahwa perempuan juga mengambil andil dalam kontribusi sosial politik masyarakat. Pada kenyataannya, apa yang dilakukan perempuan jarang terekspos di ruang publik. Namun, tanpa disadari perempuan melakukan lebih banyak dari apa yang terlihat.

Meskipun demikian, konstruksi sosial budaya di Papua memosisikan perempuan sebagai warga kelas dua dalam emansipasi ruang publik. Perempuan diposisikan “hanya” dalam wilayah produksi seperti mengurus anak, memasak, mencuci, mengurus kebun dan ternak. Sedangkan wilayah publik tampaknya menjadi sakral untuk perempuan dapat berpartisipasi.

Dalam kondisi yang sama, wacana teologis di mimbar-mimbar gereja juga memainkan pola yang sama. Altar Tuhan menjadi wilayah kudus yang hanya boleh untuk kaum pria. Kita bisa melihat kasus ini di Paniai, Nabire, dan Timika, perempuan hanya beroperasi di bawa altar Tuhan seperti menjalankan tandu persembahan, sampu-sapu dan penerima tamu tetapi tidak untuk ceramah.

Berangkat dari persoalan seperti ini, penulis melihat “tampaknya” diskriminalisasi terhadap perempuan diproduksi oleh dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang sosiologis di mana dalam konstruksi ini diskriminasi lahir dari struktur sosial budaya masyarakat. Yang mana perempuan disubordinasi dari ruang publik dibagi dalam pembagian kelas, ada kelas (ruang) yang hanya boleh dihuni oleh kaum pria dan ada kelas yang dihuni perempuan.

Permasalahan subordinasi ini lebih terlihat ketika kelas pria hanya boleh dihuni oleh kaum pria, tetapi kelas perempuan terbuka untuk umum. Pria dapat mengaksesnya dengan leluasa sedangkan kelas laki-laki tidak boleh diakses oleh perempuan.

Baca juga:

Kedua, ialah sudut pandang teologis di mana diskriminasi lahir dari entitas teks teologis yang memosisikan perempuan sebagai kaum pembawa “dosa” seperti komunitas Yahudi melihat perempuan yang mendorong rasul Paulus mengatakan perempuan lebih baik diam saja. Teks yang lahir dari konteks Yahudi ini tanpa ada semacam “klarifikasi konteks” diproduksi sebagai kebenaran final dalam dunia yang tidak statis.  Produksi ini dikonsumsi dalam konteks lain yang berbeda konteks melahirkan disintegrasi makna teks pada konteks lain.

Terlepas dari persoalan di atas, setidaknya dalam analisis sosial yang ketat kita dapat melihat narasi-narasi penindasan dalam sekala umum, yakni eksploitasi terhadap perempuan, sikap marginalisasi, ketidakberdayaan perempuan, kuasa budaya lokal, dan kekerasan fisik, baik di rumah (KDRT) maupun di ruang publik.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwasanya terdapat relasi yang kuat antara pengonstruksian gender yang melihat perempuan sebagai objek yang lemah yang dapat dikontrol oleh laki-laki dengan perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama dan budaya.

Peran Domestik dan Publik Perempuan

Akses terbuka terhadap perempuan untuk mengakses ruang publik terkadang dibatasi oleh paradigma konvensional yang ditransfer oleh budaya lokal dan teks berteologi di Papua seperti terurai di atas. Penafsiran yang kaku akan sebuah norma budaya dan teks teologi cenderung melahirkan ketidakadilan daripada keadilan. Oleh sebab itu, masyarakat memang perlu setidaknya agar memahami dengan benar kesalahan-kesalahan paradigma yang terkonstruksi di ruang sosial.

Terlihat bawa tampaknya konstruksi sifat feminin dan maskulin melahirkan dampak pada dikotomi peran berbeda, baik laki-laki maupun perempuan. Berangkat dari latar pengalaman budaya pegunungan tengah Papua bahwa perempuan dan sifat femininnya dilabelkan untuk berperan dalam wilayah domestik seperti mengurus anak-anak, memasak, membereskan rumah, mengurus ternak peliharaan merawat kebun, jualan di pasar.

Pekerjaan-pekerjaan domestik ini tampaknya terlihat harus dikerjakan perempuan yang lembut, sabar, dan selusin alasan lain. Di lain wilayah, laki-laki pada sifat maskulin bekerja pada wilayah mencari nafkah, melindungi keluarga, membuka kebun, berburu, dan lain-lain.

Hal-hal yang terlihat dari sudut pandang maskulin dan feminin tampaknya memperlihatkan bahwa sebenarnya ini adalah sebuah produk yang dikonstruksi oleh budaya keterlibatan perempuan dalam pekerjaan kasar sesungguhnya memperlihatkan ketimpangan keadilan sosial. Pembagian kerja secara seksual tidak hanya terjadi pada bidang domestik dan publik, namun pada bidang publik pun terjadi segmentasi yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada poros wilayah yang berbeda.

Terdapat narasi di Papua (khususnya Pegunungan) bahwa “perempuan sekolah tinggi tetap kembali ke dapur” ini adalah bentuk argumentasi yang diskriminatif yang adalah produksi pikiran budaya yang dielaborasi pada konteks masyarakat modern. Stigmatisasi semacam ini adalah bentuk ketimpangan keadilan gender pada aras budaya lokal yang diproduksi oleh pengalaman sosial di ruang publik.

Halaman selanjutnya >>>
Abed Nego Tabuni
Latest posts by Abed Nego Tabuni (see all)