Mental Monarki dalam Sistem Demokrasi

Mental Monarki dalam Sistem Demokrasi
©FB

Dalam teologi Kristen, ada ungkapan yang cukup familiar yang diucapkan oleh Yesus. Izinkan saya memparafrasakan demikian, “Anggur yang baru dalam kantong kulit tua” (Matius 9:14-17, Markus 2:21-22, Lukas 5:33-39).

Yesus menutup dengan kalimat pamungkas: tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata: anggur yang tua itu lebih baik (Lukas 5:36-39).

Apa hubungannya dengan mental monarki dalam sistem demokrasi?

Jawaban paling cepat yang bisa saya berikan saat ini dapat Anda identifikasi dalam dua bentuk berikut.

Pertama, struktur mental. Meskipun kita hidup dalam sistem “anggur baru” bernama demokrasi, cara kita memahami tata kelola negara masih berada dalam “kantong kulit tua” berdimensi monarkis.

Apa basis materialnya?

Itu dapat Anda temukan dalam cara (calon) pemimpin kita melakukan blusukan dalam setiap program kerja. Disebut demikian karena blusukan merupakan bentuk dari sebuah relasi vertikal antara pemimpin (raja) dan rakyatnya.

Pemimpin dibayangkan ada di atas dan rakyat di posisi bawah. Itulah sebabnya, blusukan selalu berarti pemimpin yang “turun ke bawah”, ke tengah masyarakat. Dalam sistem demokrasi, tidak ada istilah semacam itu kecuali dalam sistem pemerintahan monarki.

Lalu, siapakah yang mempraktikkan mental monarkis ini? Pemimpin? Atau memang mental rakyat sudah begitu dari dulu sejak zaman kolonial? Saya belum tahu apa jawabannya.

Kedua, atribut negara meliputi arsitektur dan dramaturgi politik. Pembahasan ini dimulai dengan pertanyaan: mengapa kediaman presiden disebut sebagai istana? Bukankah konsep arsitektural semacam itu merujuk pada kediaman seorang raja, alih-alih seorang pemimpin politik demokratis?

Baca juga:

Dua kombinasi di atas menyebabkan hampir dalam semua dramaturgi politik, istilah blusukan kerap dijadikan sebagai alat ukur dalam menentukan kualitas seorang calon pemimpin. Akibatnya, perspektif semacam itu justru menjauhkan kita dari percakapan tentang peran seorang pemimpin yang demokratis, katakanlah, presiden.

Disebut demikian karena tugas seorang presiden bukannya mengunjungi berbagai daerah seperti seorang raja yang mengunjungi berbagai wilayah kekuasaannya. Sebaliknya, seperti Soekarno, meskipun beliau pernah blunder dengan demokrasi terpimpin, tugas seorang presiden adalah merumuskan peta politik dalam negeri dan mengambil langkah taktis guna menentukan posisi Indonesia dalam percaturan global.

Mengapa komitmen ideologis seperti itu sekarang tidak terlalu tampak? Atau jangan-jangan, lidah kita memang sudah telanjur suka dengan anggur tua?

Hans Hayon
Latest posts by Hans Hayon (see all)