Mentalitas Utopis; Efek Pembungkaman Demokrasi

Mentalitas Utopis; Efek Pembungkaman Demokrasi
©Kompasiana

Mentalitas utopis kerap menghantui ruang publik. Motifnya melanggengkan naluri kekuasaan tanpa berimbas pada kesejahteraan rakyat.

Secara harafiah, term utopis atau utopia berasal dari bahasa Yunani, ou dan topos, yang berarti tidak ada di mana pun. Kata utopis sendiri menjadi populer berkat karya Thomas More yang diterbitkan pada tahun 1516 (dalam bahasa Latin), dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1551.

Tesis ini melukiskan kehidupan sebuah masyarakat di sebuah pulau yang bernama Utopia, yang memiliki sistem pemerintahan yang ideal.

Masyarakat seperti itu, yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada di mana pun, adalah sebuah masyarakat utopis. Dengan demikian, istilah utopia berarti sesuatu hal yang tidak terdapat di dunia ini dan tidak akan pernah bisa direalisasikan dalam kehidupan ini (Bdk, The World Book Encyclopedia, 1990).

Dalam KBBI, term utopia diartikan sebagai sistem sosio-politik yang sempurna. Ia hanya ada dalam bayangan (khayalan) dan sulit atau tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan.

Sekilas gambaran tentang asal-usul term utopia dan pengertiannya sekiranya dapat memberi kelegaan atas kerinduan kita untuk memahami term ini. Kedua referensi di atas barangkali sudah cukup masif untuk dijadikan sebagai landasan fundamental dalam mendiagnosis term utopis sebagai bagian dari multi-persoalan yang menjadi efek pembungkaman demokrasi sebagai sistem yang secara absolut menganulir peran rakyat dalam membangun bangsa dan sendi kehidupan negara.

Mentalitas utopis tak terelakkan sebagai mental-mental yang kerap menghantui ruang publik. Motifnya melanggengkan naluri kekuasaan tanpa berimbas pada kesejahteraan rakyat secara universal.

Patologi mentalitas utopis seakan merasuk sisi keruh dari jiwa para elite politis dan menjajak nalar mereka. Sehingga kita pikir rasionalitas telah menjinakkan naluri kuasa yang berdiam dalam otaknya. Ternyata tidak sama sekali. Sebagai misal, kontaminasi oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme masih kerap menjadi trending topic dalam pemberitaan media di alam bangsa ini.

Mungkin tak salah jika kita mengafirmaasi bahwa cita-cita demokrasi sejati terkubur mati di taman ideologi kaum mayoritas. Dalam alur demikian, lahirlah demokrasi baru yang bertopengkan citra rakyat miskin, namun ternyata esensi dirinya mengandung ambisi-ambisi para bandit politisi berdasi dan sejumlah kroni-kroninya.

Baca juga:

Oleh karena itu, demokrasi pro-rakyat tampak punah, lalu disubstitusikan dengan demokrasi pro-pejabat.

Bertautan dengan itu, patut diamini bahwa demokrasi itu sendiri menghasilkan sekian banyak kebobrokan. Bila dikonfrontasikan dengan konteks sosio-politis di era yang makin mengglobal ini, banyak fenomena yang tampak di permukaan sebagai persoalan yang mengamputasi cita-cita demokrasi.

Contohnya, ekspansi industri kapitalis membuka peluang bagi elite-elite bangsa untuk meredusir nasib kaum minoritas. Mereka dijadikan sebagai mesin di pasar kerja tanpa menimbang upah kerja.

Di sisi lain pun, demokrasi memungkinkan komersialisasi politik. Seorang politikus ubah titel menjadi seorang tukang reklame. Ia menjual idenya, dengan modus menjual ini akan menentukan keberhasilannya dalam memperoleh jabatan.

Efek berikutnya, demokrasi menimbulkan jurang kian besar antara harapan masyarakat yang tinggi dan kesanggupan politik yang sangat terbatas. Karena yang menjadi pendukung satu rezim adalah kumpulan dari banyak kepentingan, sementara kesanggupan politik mandataris kekuasaan terbatas.

Kekecewaan terhadap rezim pun cepat muncul. Seruan untuk secepatnya menggantikan rezim adalah akibatnya (Bdk, Paulus Budi Kleden, Kenapa Demokrasi, Jurnal Ledalero, 2003).

***

Setelah meninjau aspek negativistis dari eksistensi demokrasi dan memahami arti term utopia/utopis, kita berlangkah lebih lanjut untuk menyelidiki. Apakah memang konfigurasi mentalitas utopis memberi efek terhadap pembungkaman demokrasi?

Jika memang, bukan tidak mungkin kita mesti mencari tawaran solutif untuk merevitalisasi konsep dan pandangan yang lebih absolut. Agar sistem yang ada tetap dipertahankan, tetapi perlu merekonstruksi mental-mental manusia sebagai agen pengendali sistem dan yang bergerak dalam sistem tersebut.

Bertautan dengan mentalitas utopis sebagai bagian dari sekian persoalan masif yang membendung kanal demokrasi. Patut kita beberkan satu-dua persoalan sebagai fakta rill dari fenomena tersebut berdasarkan kajian empiris.

Hemat saya, kontekstualisasi dari persoalan ini kerap bergentayangan di ruang publik. Yakni ketika ruang publik dikawin-mawinkan dengan ruang politik. Alhasil, melahirkan konsepsi utopis yang pada akhirnya mengkhianati ruang demokrasi.

Di sinilah utopis menjadi satu indikator krusial sebagai dalang pembungkaman demokrasi. Paradigma pembangunan mentalitas utopis adalah konsep pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan agen-agen politik dalam meraih kursi jabatan dan meningkatkan elektabilitas partainya.

Sebagai hal konkret yang kerap kita temui dari buah tindakan termaktub, yakni motif janji politik di musim kampanye pra-pesta demokrasi. Janji-janji politik inilah bagian dari ideologi individu yang menggangu kenyamanan dan reputasi demokrasi.

Oleh karena itu, janji politik hanyalah ilusi yang kerap menari di telinga rakyat atau sekilas khayalan semata. Maka di sinilah konfigurasi mentalitas utopis lahir sebagai term yang menunggang teori politik yang tak sejalan dengan janji-janji di momen kampanye politik. Daya-daya tarik perlakuan kaum mayoritas terhadap kaum minoritas mengorbit keleluasaan ruang otoritas para pemodal dan elite-elit politis.

Rakyat kehilangan hak demokrasinya, dan dengan demikian tidak bisa terlibat aktif dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintahan yang semestinya digenggam oleh tangan rakyat, alhasil, dibelokkan sekejap oleh pemerintah yang dipilih rakyat untuk kepentingan lain di luar kesejahteraan rakyat.

Baca juga:

Setelah berkaca pada pelbagai persoalan yang muncul, anehnya rakyat saling menatap satu sama lain dan hanya sibuk menggosip pemimpin yang dipilihnya. Lalu saling bertanya terhadap satu sama lain, di mana janji orang itu saat musim kampanye dulu?

Lantas apa yang mau dijawab? Hanya sekilas senyum sinis yang terdampar di kaca mobil dan sepenggal sajak indah yang terlahir di atas kursi usang milik rakyat.

“Aku ini pejabat negara, bukan pejabat rakyat. Untuk apa aku repot-repot pada rakyat, sementara perutku sendiri belum terisi? Untuk apa aku mengingat janji, karena janji itu masa lalu? Sekarang, aku hanya mengingat masa kini dan menatap masa depanku sendiri.”

Apalagi yang mau diharapkan ketika janji hanyalah klaim kebenaran absolut, kebenaran universal, dan kebenaran tunggal dari ideologi dan utopia?

Sebagai masyarakat yang berdaya kritis dan nasionalis, tak seharusnya kita bertanya mana itu, mana ini, apa itu, apa ini, dan lain sebagainya. Menjawabi persoalan ini, kita mau salah pada siapa? Apakah pemimpin ataukah rakyat itu sendiri?

Nah, di sini muncul pertanyaan lanjutan berupa logika afirmatif. Jika pemimpinnya yang salah, lalu siapa yang memilih pemimpin tersebut kalau bukan rakyat? Selanjutnya, jika rakyat yang salah, lalu bagaimana seorang individu dikatakan pemimpin kalau tanpa dipilih oleh rakyat?

Tentu yang menjadi kesalahan adalah kedua-duanya, yaitu rakyat dan pemimpin yang dipilih rakyat. Tidak ada klaim kebenaran tunggal di sini. Lalu mengapa demikian?

Tentunya kita paham. Dengan berkaca pada rekam jejak dan alur relasi politik antara kedua kubu , yakni kubu pemilih dan kubu yang dipilih, di mana kedua kubu menjalin relasi yang bersifat menguntungkan satu pihak dan pihak lainnya menjadi korban atau (simbiosis parasitisme). Yang mana kehadiran kandidat birokratis atau agen politik dalam ruang publik dengan motif menarik simpati rakyat.

Nah, di sini, lahirlah pelbagai ide dengan memberi banyak tawaran serta janji-janji utopia dari sang politisi.

Melawan Tantangan yang Merobohkan Demokrasi

Hal dasariah yang perlu kita gubris, yakni mengambil tindakan tanpa menimbang status sosial. Kita perlu mengklarifikasi persoalannya, sejauh mana fenomena itu merobohkan cita-cita demokrasi.

Melontarkan banyak pertanyaan tanpa diimbangi dengan tindakan rill sekiranya tidak dapat menyelesaikan sebuah persoalan. Alhasil, hanya membuahi sejuta penyesalan (ibarat tikus dalam perangkap). Faktumnya kemashalatan politik tetap terselubung rapi oleh para mafia, sehingga sulit terbongkar ketika pihak korban hanya menggubris dalam penderitaan.

Sandiwara elite politik dalam percaturan politik bangsa selalu menganut prinsip l’Etat c’est moi (Negara adalah saya, sehingga saya adalah “raja”, dapat berbuat apa saja).

Maka tak salah jika banyak pemimpin terpilih melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat. Dengan mengeklaim setiap golongan masyarakat, mana yang menjadi basisnya, mana yang kompatibel atau yang setara dengan politiknya (political equality), dan mana yang kontroversi dalam arti lawan politiknya.

Proses pengelompokan ini merujuk pada actus politik balas budi. Wacana praksis politik balas budi menjadi kajian hangat dalam konfrontasi dengan penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial. Politik yang sejatinya memprioritas kepentingan umum, alhasil hanya menjadi kepentingan segelintir orang.

Aristoteles, filsuf kondang, mengatakan bahwa ilmu yang bertugas untuk mempelajari tujuan tertinggi manusia adalah politik itu. Sesudah mempelajari bagaimana hidup secara baik, warga negara dituntut untuk mempromosikan kehidupan yang baik dalam arena publik. Setelah dididik dengan baik, mereka harus memiliki interest untuk kesejahteraan orang lain dan bukannya hanya untuk teman-teman dekat dan anggota keluarga mereka sendiri.

Berdasarkan kacamata filosofis Aristoteles di atas, konklusi simpel yang kita simpulkan bahwa politik erat kaitannya dengan pengetahuan mengenai urusan umum. Yakni urusan kepemerintahan atau ketatanegaraan dengan tindakan yang bijaksana. Dalam bagian ini pula etos politik menjadi penentu keberhasilan sistem demokrasi yang solid dan loyal.

Demokrasi bukanlah sistem yang dengan sendirinya berhasil tanpa politik yang baik. Demokrasi dikatakan berhasil jika para demokrat-demokratnya mencermat dan menanggapi setiap persoalan yang bersifat kompleks. Menanggapi setiap perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi. Menerima setiap kritikan dan saran yang bersifat konstruktif, baik dari masyarakat nasional maupun internasional.

***

Ajang pesta demokrasi dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati di beberapa daerah di alam nusantara ini tinggal selangkah lagi. Sebagai pribadi yang demokrat, mari kita satukan tekad untuk membangun sikap demokratis. Agar api demokrasi membakar semangat kita untuk tetap menjaga nilai-nilai Pancasila dan keutuhan NKRI.

Latest posts by Erthus Delmon (see all)