Jika tidak ada harmonisasi yang baik, bukan berarti pembangunan akan macet. Alhasil, pemerintah akan ambil alih pembangunan karena daerah dinilai tak mampu menjalankannya dengan baik.
Reformasi Operasi Militer
Pernyataan Jenderal Andika merupakan pintu masuk bagi banyaknya evaluasi atas pengerahan pasukan bersenjata di Papua. Nyatanya, memang selama ini pengerahan aparat tak berujung perdamaian. Malahan, menambah deretan persoalan yang tak terselesaikan.
Sebagai pucuk pimpinan tertinggi militer, Jenderal Andika perlu membuka upaya dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang selama ini terdampak. Kacamata korban penting untuk menjadi landasan utama upaya damai ini.
Selain itu, perlu adanya investigasi atas beragam kelalaian aparat yang menimbulkan korban sipil luka dan meninggal dunia. Ini penting dilakukan demi terjaminnya hak keamanan masyarakat. Investigasi ini juga perlu dikembangkan untuk menjangkau persoalan-persoalan hilir seperti adanya dugaan jual-beli amunisi antara TNI dengan TPNPB dan dugaan hubungan militer dengan aktivitas bisnis tertentu.
Memang semestinya upaya damai lebih tepat dilakukan oleh instansi sipil ketimbang militer. Namun, kusutnya benang konflik membuat militer juga perlu ambil peran dalam upaya ini. Kita semua perlu mendorong dialog damai dilakukan seperti yang dilakukan di Aceh yang berbuah kesepakatan damai.
Momen 20 tahun otonomi khusus dan hadirnya Panglima TNI yang baru harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi perdamaian Papua. Tentu bukanlah perkara yang mudah. Tapi, mengawal hal-hal kecil seperti janji Jenderal Andika adalah hal yang bisa kita mulai bersama-sama.
Baca juga:
- Serangan Digital terhadap Penyelenggaraan Diskusi Rasisme Papua, Ancaman Nyata Demokrasi
- Bebaskan Tapol Papua Tanpa Syarat!
- Menuju Papua Damai - 29 November 2021
- Partisipasi Publik dalam Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara - 4 November 2021
- PON dan Daya Saing Daerah - 14 Oktober 2021