Menyoal Revisi Undang-Undang KPK

Menyoal Revisi Undang-Undang KPK
©katadata

Ruang publik hari ini diramaikan dengan seputar revisi Undang-Undang KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemerintah kini dibuat bingung.

Bagaimana tidak? Lembaga yang selama ini begitu kuat menangkap para koruptor, kini akan direvisi. Revisi tersebut bukannya malah diperkuat, tetapi malah diperlemah.

Hal ini tentu memantik amarah publik karena dikhawatirkan jika revisi itu tetap dilakukan, upaya untuk memberantas para koruptor akan sia-sia. Mengingat poin-poin yang direvisi sangat sensitif, sekaligus dapat membuka pintu masuk bagi koruptor untuk melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).

Banyak pihak menuding revisi yang diusulkan oleh DPR ini syarat akan politis. DPR bahkan dinilai tidak serius dalam mendukung kinerja KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi.

Tampaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi satu-satunya lembaga negara yang keberadaannya tidak disenangi banyak pihak. Tentu, mereka yang tidak menyukai KPK adalah orang-orang yang memiliki kepentingan yang tidak sejalan dengan agenda antikorupsi yang dijalankan KPK: koruptor dan koalisinya, Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015 (Opini Kompas, 09/09/2019).

Kita dapat membayangkan usulan revisi undang-undang ini akan dipakai sebagai alat oleh orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan KPK. Mereka mudah menyusup untuk melakukan berbagai cara demi menggolkan kepentingannya. Karena poin-poin yang direvisi tersebut sangat mudah mematahkan gerak KPK ke depannya.

Revisi, Untuk Apa?

Melakukan revisi terhadap sebuah produk UU sah-sah saja, bahkan sangat dibenarkan. Mengingat produk UU haruslah mengikuti perkembangan yang sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan.

Manakala UU tidak lagi relevan dengan situasi tersebut, revisi harus dan hendak dilakukan. Namun, saat ini revisi yang hendak dilakukan oleh DPR bersama pemerintah dinilai sangat politis sekaligus tidak tepat. Mengingat poin-poin yang direvisi sangat mencederai KPK sebagai lembaga independen.

Ada alasan mengapa revisi dilakukan karena selama ini KPK sering menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP).

Revisi Undang-Undang KPK sejauh ini sudah memasuki berbagai tahap. Semua fraksi di DPR bahkan menerima usulan tersebut sekaligus Presiden telah mengirimkan surat sebagai bukti tanda disetujuinya revisi.

Ini membuktikan bahwa keseriusan pemerintah dalam melakukan revisi memang benar-benar telah matang. Artinya, pada titik ini, publik secara luas harus dapat memberikan sinyal kepada pemerintah untuk kembali melihat secara jelas poin-poin yang hendak direvisi tersebut.

Hal ini dikarenakan revisi yang dilakukan tersebut sangat memberatkan bagi masa depan KPK. Lembaga ini akan sangat lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa jika hari ini revisi tersebut melemahkan eksistensinya.

Pemerintah bersama DPR hendaknya tidak semudah itu melakukan revisi. Ada baiknya pemerintah mengkaji ulang poin-poin yang akan direvisi tersebut, jangan sampai masa depan lembaga ini hancur.

Apabila revisi tetap dilakukan tanpa memikirkan proses panjang di kemudian hari, bukan tidak mungkin upaya memberantas korupsi di negeri hanyalah sia-sia belaka. Jika revisi dilakukan hanya kerena selama ini KPK sering menyalahi SOP yang ditetapkan, pemerintah bisa saja membentuk badan pengawas.

Lembaga ini punya kerja, yaitu mengawasi agar SOP yang sudah ditetapkan bisa dipatuhi. Bukan malah mengambil satu kesalahan KPK lantas dijadikan sebagai acuan untuk merevisi semua.

Merevisi tanpa didukung dengan nalar yang sehat justru akan melahirkan sebuah produk yang cacat. Di sinilah publik harus mampu mempertanyakan kejelasan sekaligus orientasi revisi yang akan dilakukan tersebut.

Mendukung KPK

Di tengah makin ramainya tentang revisi UU KPK, banyak dukungan mengalir untuk menolak dilakukannya revisi tersebut. Mulai dari akademisi, LSM, dan masyarakat. Semua menolak upaya untuk dilakukan revisi karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar, yaitu memberantas koruptor sampai ke akar-akarnya.

Semua mata saat ini melihat KPK tengah diombang-ambingkan oleh elite-elite tertentu yang ingin melancarkan kebejatannya dalam melakukan korupsi. KPK akan menjadi semacam lembaga yang tidak kuat dan sangat lemah apabila revisi dilakukan.

Masa depan KPK tentu akan hancur sekaligus praktik korupsi di negeri ini pasti kian membengkak dari tahun ke tahun.

Lantas, bagaimana dengan kehidupan masyarakat jika uang negara diambil begitu saja oleh para koruptor, sementara tidak ada yang mampu memberantas mereka seperti KPK?

Di situlah publik merasa terpanggil untuk bersama-sama mendukung KPK. Menolak dilakukannya revisi tersebut merupakan suatu upaya untuk mempertahankan eksistensi sekaligus memperkuat KPK.

Lembaga ini tidak sekadar melakukan pencegahan korupsi. Tugas KPK jauh dari itu, yaitu bagaimana korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Untuk itu, tidak ada alasan apa pun untuk melemahkan kinerja KPK. Yang diperlukan semestinya memperkuat eksistensi KPK.

Publik harus menyadari bahwa KPK harus perlu kita dukung, agar jalan untuk memberantas para koruptor makin kuat. Kita tidak boleh membiarkan KPK menjadi semacam lembaga yang kuku dan taringnya dikendalikan oleh elite-elite tertentu.

Ini yang tidak boleh kita biarkan. Membiarkan berarti kita turut serta menjaga agar masa depan korupsi di negeri ini makin bertambah.

Semua mendukung kinerja dan juga pimpinan yang baru bagi masa depan KPK. Ketua yang baru, Irjen Pol Firli Bahuri, diharapkan mampu menakhodai lembaga ini menuju bangsa yang bebas korupsi. Kita berharap kerja sama pemerintah, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersama KPK bisa berjalan dengan baik.

Karena hanya dengan itulah pemberantasan korupsi akan kita perangi dari negeri ini. Tanpa kerja sama, pemberantasan korupsi hanyalah sebuah keniscayaan.

    Patrisius Jenila

    Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Malang | Aktif di Lembaga Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F) | Kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)

    Latest posts by Patrisius Jenila (see all)