Merah Putih di Rumah PKI

Merah Putih di Rumah PKI
Foto: Liputan6.com

Kesetiaan pengibaran merah putih ini adalah kumparan spirit yang terus hidup atas manifesto dan tujuan perjuangan PKI yang mendarah daging pada seluruh kadernya. Mereka, eks PKI seperti orang tua saya, tidak mungkin lagi mengabdi melalui ruang formal negara.

Bulan Agustus adalah bulan heroik berjamaah, paling tidak di Indonesia atau bagi warga negara Indonesia di mana pun berada. Bagaimana tidak, umbul-umbul berwarna merah putih semarak, mungkin ada di seluruh pelosok negeri ini.

Upacara bendera, pawai dan karnaval serta kemeriahan Agustus dengan berbagai macam lomba dari segala usia dan gender. Juga berbagai masakan yang khusus dibuat untuk menyambut “hari lahir Indonesia”, 17 Agustus.

Tahun 2017 ini seperti menjadi tahun yang istimewa. Ada semacam wakeup call bagi seluruh warga negara untuk menjadi heroik dan “mendadak” terlihat nasionalis. Beberapa kejadian kasus intoleransi yang tak kunjung menurun jumlahnya di bangsa ini menjadi salah satu alasan untuk “bela negara”.

Bangkitnya nasionalisme ini bisa dikatakan berawal dengan kriminalisasi yang diterima oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Gelombang cinta tanah air mengalir deras di ujung negeri ini.

Desakan untuk membubarkan ormas yang tidak segaris dengan Pancasila pun terus bergulir. Lalu, muncullah pengumuman dibubarkannya HTI dan dilanjutkan dengan diterbitkannya Perppu No. 2 tahun 2017.

Respons publik sangat positif. Hampir seluruh warga negara mendukung penerbitan aturan ini. Ormas terbesar di bangsa ini seperti NU dan Muhammadiyah menjadi kelompok yang pro pada Perppu ini.

Menurut pandangan mereka, Perpu ini akan menjadi jalan yang efektif untuk menangkal gerakan anti Pancasila dan NKRI. Beberapa kelompok orang dan Lembaga pro demokrasi yang tidak setuju penerbitan Perppu ini seolah tenggelam dengan bangkitnya nasionalisme massal setelah pemerintah mengumumkan HTI dibubarkan. Dibubarkannya HTI seolah menjadi darah segar baru bagi para nasionalis.

Dilema Perppu ini juga nyaris tidak diperbincangkan secara meluas di publik. Itu tadi, mungkin lebih dari 75% warga negara Indonesia mendukung dan bersuka cita dengan lahirnya aturan berbau represif ini.

Ingatan saya kembali pada TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966. Sebuah aturan dan ketetapan yang mencantumkan pembubaran PKI dan melarang komunisme, larangan terhadap penyebaran ajaran-ajaran komunisme, Leninisme, dan Marxisme untuk hidup di Indonesia.

Karena TAP MPRS tersebut, saat ini “hantu” komunisme terus gentayangan di Indonesia. Ketetapan tersebut sampai hari ini masih menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam menangkapi para pengguna atribut palu-arit, menyita buku-buku yang dianggap berhaluan kiri, dan membubarkan berbagai diskusi terkait peristiwa 1965.

Tentu berbeda antara Perppu dengan TAP MPRS ini, keduanya memiliki hirarki kekuatan hukum yang berbeda. Perppu satu tingkat di bawah TAP MPR dalam sistem perundang-undangan kita.

Begitu dekat mereka, kedua produk hukum tersebut, jadi ketakutan saya bahwa Perppu ini akan menjadi alat untuk merepresi warga negaranya mungkin tidak terlalu berlebihan. Jika saat ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akan dijerat dengan Perppu ini, tidak menutup kemungkinan juga organisasi massa lain di masa depan.

Tetapi, marilah kita ikuti babak selanjutnya dari nasib Perppu ini. Apakah dia akan benar efektif untuk menangkal penyebaran ideologi anti Pancasila atau justru memberangus kebebasan warga negara untuk berserikat ke depan.

Tentu berbeda konteks saat penerbitan TAP MPRS No. 25 tahun 1965 dengan terbitnya Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini. Tentu HTI tidak pernah akan sejajar dengan PKI, apalagi dalam perjuangan di bangsa ini.

Tetapi, Perpu tersebut, jika tidak hati-hati dalam pelaksanaannya dan juga disetujui oleh DPR RI, akan menjadi serupa dengan TAP MPRS tahun 1965 yang menjadi alat kekuasaan untuk membungkam proses demokrasi melalui kebebasan berserikat dan berkumpul.

Komunisme, Hantu Abadi

Dasar hukum TAP MPRS Nomor 26 tahun 1966 memang masih sangat sakti, sakti menjadi dasar hukum untuk melarang bahkan para penyintas 1965 untuk sekadar berserikat dan berkumpul untuk mencari keadilan.

Kejadian di awal Agustus 2017, bulan di mana “kebangkitan nasional” massal terjadi menjadi buktinya. Lokakarya yang diselenggarakan sebuah organisasi bernama IPT 65 dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan. Lokakarya tersebut adalah pertemuan antara aktivis, relawan IPT 65, dan para penyintas untuk membahas evaluasi serta rencana penyelesaian pelanggaran HAM tahun 1965.

Namun, apa daya, keberadaan mereka dibubarkan oleh aparat keamanan setempat dengan alasan kegiatan tidak memiliki izin. Dan, tindakan pembubaran lokakarya ini adalah tindakan pertama setelah ada Perppu Nomor 2 tahun 2017.

Selain pembubaran kegiatan sejenis, bahkan sering pula aparat keamanan kita gagal paham dengan menangkap orang dengan atribut palu arit yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kesamaan logo palu arit sering menjadi alasan aparat keamanan menangkapi orang dengan menggunakan atribut tersebut.

Deretan pasal pada TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara menjadi dasar untuk pelarangan bahkan penggunaan atribut yang ada hubungannya dengan PKI.

Pameran seni, sebagai sebuah media yang netral pun tidak luput dari bayang-bayang paranoidnya negara pada isu komunisme. Beberapa kali pameran seni harus dibubarkan paksa.

Desember 2014, sebuah pameran bertajuk “Museum Temporer Rekoleksi Memori” di Taman Ismail Marzuki juga terpaksa bubar karena tuntutan massa dan berpindah tempat. Pameran karya seniman Andreas Iswinarto berjudul “Aku Masih Utuh dan Kata-kata Belum Binasa” yang sedianya dilakukan di Yogyakarta dan Semarang juga urung dilaksanakan.

Mobokrasi yang terjadi membuat negara lemah. Padahal, tuduhan berbau komunis dan aksi pembubaran yang dilakukan ormas-ormas vigilante berbalut Pancasila dan Islam seharusnya bisa secara tegas ditindak pemerintah.

PKI berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah RI yang sah dengan jalan kekerasan.

Di atas adalah penggalan salah satu pasal dalam TAP MPRS Nomor 25 tahun 1965. Poin kedua dari TAP MPRS menyatakan bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme, khususnya PKI, dalam sejarah kemerdekaan RI, telah nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah RI yang sah dengan jalan kekerasan.

Walaupun sampai saat ini tidak pernah ada bukti dari pengadilan bahwa asumsi dalam TAP MPRS ini terbukti. Benarkah mereka, PKI dan para anggotanya bahkan organisasi sayap di bawah PKI, adalah kelompok yang ingin merobohkan kekuasaan pemerintah melalui kekerasan? Sedikit kita akan menyusuri data digital yang tersedia.

Sejak berdirinya, PKI sudah terkenal menjadi kampium anti imperialisme Belanda. [1] Tahun 1926, PKI telah melakukan pemberontakan kepada pemerintah Kolonial, Hindia Belanda. Sudah barang tentu, pemberontakan ini adalah upaya untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda.

Walaupun berakhir dengan kekalahan, tetapi PKI mampu membuat pemerintah Hindia Belanda kalang kabut, ada optimisme bahwa pemerintahan Hindia Belanda bisa digoyang.

Perjuangan PKI, terutama dengan mereka menolak ketidakdilan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda pada pekerja-pekerja. Mogok massal adalah salah satu aksi yang dipilih sebagai perjuangan melawan Belanda.

Dari kongres PKI pada tahun 1924 di Kotagede, Yogyakarta, diketahui jumlah anggota dan simpatisan PKI berlipat ganda dan mendapat dukungan serta simpati walaupun banyak rintangan dari Pemerintah Hindia Belanda. [2]

Di masa pendudukan Jepang, PKI melalui kader-kadernya tetap melakukan perlawanan. Hambatan diperoleh PKI dari Jepang dengan mulai ditangkapnya tokoh-tokoh PKI yang penting.

Karena PKI telah mengakar pada rakyat dan gerakan rakyat, maka kekejaman fasisme Jepang akhirnya membawa kesadaran untuk melakukan pemberontakan di beberapa daerah seperti di Singaparna, Indramayu, Semarang, dan daerah yang lain.

Semangat anti Jepang dan apalagi setelah terjadi berbagai pemberontakan kaum tani dan tantara, makin lama kesetiaan kaki tangan Jepang memudar. Akhirnya, tidak sedikit orang-orang yang berkedudukan penting mengadakan hubungan dengan gerakan anti Jepang di bawah tanah. Golongan mahasiswa dan pelajar Indonesia juga ambil bagian yang penting dalam mengadakan perlawanan terhadap Jepang. [3]

Contoh lain adalah Amir Sjarifudin, seseorang pimpinan PKI yang pernah memegang jabatan tertinggi dalam pemerintahan Republik Indonesia, menjadi Perdana Menteri antara 3 Juli 1947 hingga 23 Januari 1948.

Dia termasuk salah satu pilar pendiri bangsa (founding father) bersama  Soekarno, Hatta dan Sjahrir. Sebelum kemerdekaan, Amir Sjarifuddin sudah terlibat dalam  berbagai pergerakan bahwa tanah untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Tahun 1931, Amir terlibat mendirikan partai Indonesia (Partindo). Amir juga mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) sembari menulis dan menjadi redaktur Poedjangga Baroe.

Berjuang untuk pembebasan dari belenggu penjajah, benih-benih perjuangan itu pun makin mekar saat bertemu para tokoh pejuang seperti Muhammad Yamin. Walaupun oleh Orde Baru, tokoh PKI ini dituduh sebagai salah satu dalang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948.  Ia dituduh memberontak tanpa pernah diberi kesempatan membela diri atas tuduhan tersebut. Ia ditembak mati tanpa proses peradilan.

Berikut petikan wawancara wartawan Solichin Salam kepada ketua CC PKI, DN Aidit yang dimuat dalam majalah Pembuka pada tanggal 12 Agustus 1964.

PKI menerima Pancasila sebagai keseluruhan. Hanya dengan menerima Pancasila sebagai keseluruhan, Pancasila dapat berfungsi sebagai alat pemersatu. PKI menentang pempretelan terhadap Pancasila. Bagi PKI, semua sila sama pentingnya.

Kami menerima sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rangka Pancasila sebagai satu-kesatuan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan kenyataan bahwa jumlah terbanyak dari bangsa Indonesia menganut agama yang monoteis (bertuhan satu).

Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Sukarno dalam buku Tjamkan Pantja Sila, “pada garis besarnya, grootste gemene deler dan kleinste gemene veelvoud.. bangsa Indonesia.. percaya kepada Tuhan” di samping “Ada juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan…”

Kaum komunis Indonesia juga sependapat bahwa ada golongan agama yang tidak percaya kepada Tuhan sebagaimana ditegaskan Presiden Sukarno dalam buku tersebut di atas sebagai berikut:

“Agama Budha tidak mengenal begrip Tuhan… Budha berkata tidak ada, tidak perlu engkau mohon-mohon, cukup engkau bersihkan engkau punya kalbu daripada nafsu dan dia sebut delapan nafsu… dengan sendirinya engkau masuk di dalam surga…”

Dengan menerima sila Ketuhanan berarti di Indonesia tidak boleh ada propaganda anti agama, tetapi juga tidak boleh ada paksaan beragama. Paksaan beragama bertentangan dengan sila Kedaulatan Rakyat. Juga bertentangan dengan sila Kebangsaan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial.

Orang Indonesia yang tidak atau belum beragama, ia tetap bangsa Indonesia, tetap manusia yang harus diperlakukan secara adil dalam masyarakat. Tentang ini, dengan tegas dikatakan oleh Presiden Sukarno bahwa “ada perbedaan yang tegas antara keperluan negara sebagai ‘negara’ dan ‘urusan agama’.

Beberapa contoh di atas belumlah cukup, tetapi mengkerdilkan perjuangan kemerdekaan PKI dan tokoh-tokohnya itu adalah pembodohan sejarah. Dan pembodohan ini akan terus terjadi jika TAP MPRS yang telah menyatu dengan KUHP ini terus dilanggengkan.

Nasionalisme yang dimiliki oleh PKI beserta para tokohnya bukan lagi isapan jempol, PKI bukan organisasi yang anti pada Pancasila bahkan Republik Indonesia. Seluruh perjuangan yang dilakukan bisa menjadi bukti bagaimana kecintaan mereka kepada negeri.

Perebutan kekuasaan oleh Suharto yang kemudian menancapkan rezim otoritarianisme Orde Baru-nya adalah sebuah awal proses politik genosida, pembungkaman, dan dehumanisasi tanpa batas pada PKI di negeri ini. Propaganda PKI anti NKRI dan anti Pancasila adalah senjata paling ampuh yang selama ini digunakan rezim untuk “membunuh” PKI.

Bendera di Bulan Agustus

Adanya instruksi pemasangan atribut sepanjang bulan Agustus tahun 2017 mendapat tanggapan yang baik dari publik. Ketaatan warga negara memasang bendera dan atribut merah putih ini terjadi pada seluruh lapisan, paling tidak ini yang terlihat oleh mata saya di beberapa tempat.

Pun saat saya pulang ke kampung di rumah orang tua saya. Orang tua saya mengibarkan bendera itu di depan rumah sejak tanggal 1 Agustus, dan masih berkibar sampai hari ini. Bendera tersebut tidak lagi mulus, warna merah sudah memudar. Namun bendera itu tetap berkibar.

Kembali pada peran PKI di pra kemerdekaan, rasanya tidak perlu diragukan kecintaan orang tua saya pada Indonesia. Walaupun pemerintah bangsa ini pernah berlaku tidak adil padanya.

Ada 11 tahun waktunya dihabiskan dari penjara ke penjara. Ada luka pada masa itu. Ada duka juga yang dialami pada masa tahun 1965-1966, orang tua istrinya, kakek saya, hilang dan tidak ditemukan kuburnya sampai hari ini.

Bukan hal mudah tentu bagi kedua orang tua saya menghadapi ini semua. Namun, sependek saya ingat, setiap Agustus, bendera merah putih tetap berkibar di rumah tua itu. Rumah di mana segala duka pernah terjadi pada periode genosida tahun 1965.

Mengibarkan bendera merah putih, selain ketaatan kepada perintah negara, tetapi bagi saya ini adalah upaya perlawanan simbolik atas ideologi anti Pancasila dan anti NKRI yang lebih dari setengah abad disematkan pada orang-orang PKI, kepada kader-kader PKI, bahkan kepada para simpatisan PKI.

Kesetiaan pengibaran merah putih ini adalah kumparan spirit yang terus hidup atas manifesto dan tujuan perjuangan PKI yang mendarah daging pada seluruh kadernya. Mereka, eks PKI seperti orang tua saya, tidak mungkin lagi mengabdi melalui ruang formal negara.

Hal itu adalah kemustahilan karena kesempatan mereka telah dikunci oleh TAP MPRS Nomor 25 tahun 1965. Pengibaran merah putih di rumah-rumah penyintas tahun 1965 adalah fenomena yang bernilai, dan tidak sama dengan merah putih di rumah-rumah lain yang non eks PKI.

Spirit nasionalisme tidak pernah redup bahkan dari hidup kader-kader eks PKI walaupun buldoser kekuasaan menindas mereka lebih dari 50 tahun. Kesetiaan mereka atas NKRI tidak perlu diragukan.

Jika Amir Sjarifudin membuktikan kecintaannya pada Indonesia melalui PKI, maka tidaklah heran jika merah putih tetap berkibar di rumah para anggota PKI, termasuk di rumah tua di mana orang tua saya tinggal.

  1. Aidit, DN. Lahirnya PKI dan Perkembangannya. Djajasan Pembaruan. Jakarta. 1955 Hal 11
  2. M.C. Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 2005 Hal. 217
  3. Aidit, DN. Lahirnya PKI dan Perkembangannya. Djajasan Pembaruan. Jakarta.1555. hal 25

*Woro Wahyuningtyas, lahir di Klaten, Jawa Tengah; bekerja untuk JKLPK Indonesia di Jakarta

___________________

Artikel Terkait:
    Kontributor