Meramal Masa Depan Politik Indonesia

Meramal Masa Depan Politik Indonesia
©Kishi Kun

Saya berani meramal, masa depan politik Indonesia berada dalam “masa kegelapan”.

Isu-isu politik memang selalu menarik kita perbincangkan. Ia selalu asyik dan relevan untuk kita kupas dari berbagai aspek dan sudut pandang, apalagi membahas masa depan politik di Indonesia. Terutama isu-isu politik yang berkembang belakangan ini, ia punya dinamika. Makin ke sini, makin aktual untuk terus kita ikuti, sehingga tidak akan ada habisnya untuk kita perbincangkan.

Politik memiliki daya magic yang kuat dalam hal menarik simpati orang-orang agar selalu memperbincangkannya. Tak terkecuali masyarakat di jajaran akar rumput yang tampaknya makin meningkat kepeduliannya akan isu-isu politik seiring hadirnya dinamika-dinamika politik dewasa ini.

Meski tidak dapat kita pungkiri, juga banyak di luar sana yang merasa enggan, bahkan sampai pada level fobia memperbincangkannya. Mereka memandang bahwa politik adalah sumber petaka di negeri ini. Karena kegaduhan-kegaduhan yang selama ini menimpa negeri ini selalu bermula dari kegaduhan-kegaduhan politik.

Justru dalam ketidakseragaman pandangan inilah, menurut saya, letak daya tarik serta daya pikat politik berada. Tidak heran jika masa depan politik selalu aktual untuk kita diskusikan dalam setiap tempat dan waktu.

Bagaimana tidak menarik membahasnya, ia sendiri merupakan fitrah setiap manusia. Sehingga Aristoteles memulai pembahasan dalam bukunya Politics (335 SM) dengan kata-kata bahwa secara alamiah, manusia adalah makhluk yang berpolitik (zoon politicon).

Oleh karena itu, politik pada esensinya adalah bagian dari umat manusia. Keterpaduannya dengan berbagai aspek kehidupan ini tidak dapat kita pisahkan. Hal ini senada dengan apa yang May Rudy katakan bahwa gejala-gejala politik sebagai bagian gejala kemasyarakatan adalah sama tuanya dengan kehidupan manusia di dunia ini (Pengantar Ilmu Politik, 2009).

Dapat pula kita katakan, di mana ada manusia dan tata susunan masyarakat, maka di situ ada gejala politik.

Terlepas apakah politik itu kotor dan licik sebagaimana opini yang berkembang di tengah-tengah publik, yang jelas ia tidak dapat terpisahkan dari realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ia berhubungan langsung dengan hajat orang banyak di negeri ini. Salah satunya melalui pemilihan umum (pemilu) dengan berbagai macam bentuknya (pilpres, pileg, dan pilkada).

Baca juga:

Seluruh masyarakat tidak terkecuali mempunyai hak dan kebebasan yang sama di depan konstitusi dalam setiap suksesi kepemimpinan (baca: pemilu), yaitu hak memilik dan dipilih. Siapa pun tidak ada yang boleh menghalangi hak konstitusionalnya tersebut atas nama apa pun, apalagi dengan menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana lumrah terjadi belakangan ini.

Menggunakan isu-isu SARA dalam dunia perpolitikan kita merupakan bentuk kejahatan. Bagaimana tidak, seseorang yang ingin menggunakan hak dan kebebasannya sebagai warga negara (baca: memilih dan dipilih) dalam pemilu menuai larangan dan hadangan hanya karena beda suku, agama, ras, dan golongan.

Harus kita akui memang bahwa isu agama menjadi alat yang paling dominan untuk menghadang dan menumbangkan lawan politik. Konstelasi perpolitikan negeri ini seakan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi kaum minoritas.

Kaum mayoritas tampaknya selalu saja mengklaim bahwa hanya dirinya dan kelompoknyalah yang paling berhak dan pantas memimpin bangsa ini. Sedangkan kaum minoritas selalu termarginalkan dari panggung politik.

Sungguh sangat tidak adil dunia perpolitikan Indonesia hari ini. Selain telah menginjak-injak makna kemanusiaan, ia juga telah menodai amanah konstitusi yang dengan tegas menjamin hak dan kebebasan setiap warga negara dalam memajukan bangsanya melalui jalur politik, sekarang dan di masa mendatang.

Jika kita lihat dari gejala-gejala yang muncul, kondisi semacam ini tampaknya akan terus konsisten mewarnai wajah perpolitikan kita. Sehingga sangat mudah meramal masa depan politik kita.

Dengan penuh keyakinan, saya berani meramal bahwa masa depan politik Indonesia berada dalam “masa kegelapan”. Masa di mana (politik) kita tidak akan mampu menghadirkan kenyamanan dan keamanan di tengah-tengah masyarakat yang plural ini.

Malapetaka politik akan menjadi tontonan yang mudah kita lihat pada masa kegelapan politik ini. Sehingga ia hanya akan menjadi benalu bagi tumbuh suburnya semangat persatuan dan kesatuan di antara berbagai macam keragaman dan lapisan masyarakat.

Baca juga:

Maka tidak berlebihan kiranya jika saya berpandangan bahwa ke depan, panggung politik hanya akan menjadi ajang adu kekuatan, gagah-gagahan, dan perebutan kekuasaan oleh para elite bangsa ini. Sedangkan rakyat kecil selalu menjadi tumbal dan korban dari setiap keserakahan politik yang mereka rekayasa.

Maka dari itu, saya sangat mendukung langkah-langkah pemerintah untuk memerangi dan memberangus paham-paham radikal dan intoleran. Tentu tidak hanya melalui Perppu Ormas, tetapi juga melalui berbagai macam sosialisasi kepada publik akan bahaya radikalisme dan intoleransi.

Hal ini guna mewujudkan politik yang santun dan menghargai segala macam bentuk perbedaan, baik suku, agama, ras, dan antargolongan.

Dengan politik yang santun, kita akan mudah mengaktualisasikan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” ke dalam kehidupan nyata. Ingat, Indonesia bukan saya, kamu, dia, dan mereka, tetapi adalah kita.

Naufal Madhure
Latest posts by Naufal Madhure (see all)