Meramal Masa Depan Politik Indonesia

Meramal Masa Depan Politik Indonesia
Ilustrasi: Kishi Kun

Isu-isu politik memang selalu menarik diperbincangkan. Ia selalu asyik dan relevan dikupas dari berbagai aspek dan sudut pandang, apalagi membahas masa depan politik di Indonesia.

Terutama isu-isu politik yang berkembang belakangan ini, ia punya dinamika. Semakin ke sini, semakin aktual untuk terus kita ikuti. Sehingga tidak akan ada habisnya memperbincangkannya.

Politik memiliki daya magic yang kuat dalam hal menarik simpati orang-orang agar selalu memperbincangkannya. Tak terkecuali, masyarakat di jajaran akar rumput tampaknya semakin meningkat kepeduliannya akan  isu-isu politik, seiring hadirnya dinamika-dinamika politik dewasa ini.

Meski tidak dapat dipungkiri, juga banyak di luar sana yang merasa enggan, bahkan sampai pada level  phobia memperbincangkannya. Mereka memandang bahwa politik adalah sumber petaka di negeri ini. Karena kegaduhan-kegaduhan yang selama ini menimpa negeri ini selalu bermula dari kegaduhan-kegaduhan politik.

Justru, dalam ketidakseragaman pandangan inilah, menurut saya, letak daya tarik serta daya pikat politik berada. Tidak heran jika masa depan politik selalu aktual untuk didiskusikan dalam setiap tempat dan waktu.

Bagaimana tidak menarik membahasnya, ia sendiri merupakan fitrah setiap manusia. Sehingga Aristoteles memulai pembahasan dalam bukunya Politics (ditulis tahun 335 SM), dengan kata-kata bahwa ”secara alamiah, manusia adalah makhluk yang berpolitik (zoon politicon).

Oleh karena itu, politik pada esensinya adalah bagian dari umat manusia. Ia tidak dapat dipisahkan keterpaduannya dengan berbagai aspek kehidupan ini. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh May Rudy bahwa “gejala-gejala politik sebagai bagian gejala kemasyarakatan adalah sama tuanya dengan kehidupan manusia di dunia ini“ (Pengantar Ilmu Politik, 2009: 6).

Dapat pula dikatakan, di mana ada manusia dan tata susunan masyarakat, maka di situ ada gejala politik.

Terlepas apakah politik itu kotor dan licik, sebagaimana opini yang berkembang di tengah-tengah publik, yang jelas ia tidak dapat terpisahkan dari realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ia berhubungan langsung dengan hajat orang banyak di negeri ini. Salah satunya melalui bentuk pemilihan umum (pemilu) dengan berbagai macam bentuknya (pilpres, pileg, dan pilkada).

Seluruh masyarakat tidak terkecuali, mempunyai hak dan kebebasan yang sama di depan konstitusi dalam setiap suksesi kepemimpinan (baca: pemilu), yaitu hak memilik dan dipilih. Siapa pun tidak ada yang boleh menghalangi hak konstitusionalnya tersebut atas nama apa pun, apalagi dengan menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana lumrah terjadi belakangan ini.

Menggunakan isu-isu SARA dalam dunia perpolitikan kita merupakan bentuk kejahatan. Bagaimana tidak, seseorang yang ingin menggunakan hak dan kebebasannya sebagai warga negara (baca: memilih dan dipilih) dalam pemilu dilarang dan dihadang hanya karena beda suku, agama, ras, dan golongan.

Harus diakui memang bahwa isu agama menjadi alat yang paling dominan untuk menghadang dan menumbangkan lawan politiknya. Konstelasi perpolitikan negeri ini seakan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi kaum minoritas.

Kaum mayoritas tampaknya selalu saja mengklaim, hanya dirinya dan kelompoknyalah yang paling berhak dan pantas memimpin bangsa ini. Sedangkan kaum minoritas selalu termarginalkan dari panggung politik bangsa ini.

Sungguh sangat tidak adil dunia perpolitikan Indonesia hari ini. Selain telah menginjak-injak makna kemanusiaan, ia juga telah menodai amanah konstitusi yang dengan tegas menjamin hak dan kebebasan setiap warga negara dalam memajukan bangsanya melalui jalur politik, sekarang dan di masa mendatang.

Jika dilihat dari gejala-gejala yang muncul, kondisi semacam ini nampaknya akan terus konsisten mewarnai wajah perpolitikan kita. Sehingga sangat mudah meramal masa depan politik kita. Dengan penuh keyakinan, saya berani meramal, bahwa masa depan politik Indonesia berada dalam “masa kegelapan”.

Masa di mana (politik) kita tidak akan mampu menghadirkan kenyamanan dan keamanan di tengah-tengah masyarakat yang plural ini. Malapetaka politik akan menjadi tontonan yang mudah dilihat pada masa kegelapan politik ini. Sehingga, ia hanya akan  menjadi benalu bagi tumbuh suburnya semangat persatuan dan kesatuan di antara berbagai macam keragaman dan lapisan masyarakat.

Maka, tidak berlebihan kiranya jika saya berpandangan bahwa ke depan, politik hanya akan dijadikan ajang adu kekuatan, gagah-gagahan, dan perebutan kekuasaan oleh para elite politik bangsa ini. Sedangkan rakyat kecil selalu menjadi tumbal dan korban dari setiap keserakahan politik yang direkayasa oleh para elite kita.

Maka dari itu, saya sangat mendukung langkah-langkah pemerintah untuk memerangi dan memberangus paham-paham radikal dan intoleran. Tentu tidak hanya melalui Perppu Ormas, tetapi juga melalui berbagai macam sosialisasi kepada publik akan bahaya radikalisme dan intoleransi guna mewujudkan politik yang santun dan menghargai segala macam bentuk perbedaan, baik suku, agama, ras, dan antargolongan.

Dengan politik yang santun, kita akan mudah mengaktualisasikan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” ke dalam kehidupan nyata. Ingat, Indonesia bukan saya, kamu, dia, dan mereka, tetapi adalah kita.

___________________

Artikel Terkait:
Naufal Madhure
Latest posts by Naufal Madhure (see all)