Merawat Marwah Advokat

Merawat Marwah Advokat
Foto: Oxbridge Academy

Dewasa ini, peranan penegak hukum (advokat) dalam memperjuangkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap klien dirasa penting disegarkan kembali. Saya menganalogikan pengacara atau penasihat hukum seperti pemburu keadilan, yang tak segan mengatakan kliennya yang bersalah, dan memosisikan diri sebagai pendekar keadilan bagi klien yang berada dalam posisi yang benar.

Kendatipun, dalam kenyataan penanganan kasus hukum yang ada selama ini, ternyata tak segampang membalikkan kedua telapak tangan. Mengingat, tidak sedikit pengacara atau advokat tersandung kasus mafia hukum dan korupsi, sehingga dapat mencederai marwah organisasinya.

Karena bagaimanapun, konsekuensi menjadi seorang advokat, sebagaimana yang tersemat dalam kode etik profesi, sesuai surat keputusan kongres Advokat Indonesia I tahun 2008, Pasal 3 alinea 2 menjelaskan: Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknnya hukum kebenaran dan keadilan (run in a groove): Gugatan, tuntutan hukum, dan lain-lain, baik menyangkut ranah pidana (publik) atau perdata (privat).

Oleh karena itu, profesionalitas dan legal responsibilities peran advokat patut menjaga hakikat penegakan hukum beserta penanganannya agar tidak timpang. Di lain itu, menguatkan tekad juang untuk memprioritaskan pembelaan terhadap pencari keadilan hukum merupakan keniscayaan, serta dapat mengutamakan hati nurani dalam memberikan jasa layanan hukum: ligitasi atau non-ligitasi dan mandiri.

Pertanyaan kemudian adalah, apakah pembelaan hukum (demi kebenaran) hanya dititik-tekankan pada materi UU (teks) tanpa bersentuhan dengan hati nurani (konteks)?

Benarkah sejumlah pihak penegak hukum (advokat) mudah dihalang-halangi kemandiriannya dalam menjalankan profesinya demi membela klien dari segala kasus hukum, gugatan, tuntutan hukum, baik menyangkut ranah pidana (publik) atau perdata (privat)?

Marwah Advokat

Berangkat dari pelbagai hambatan dan rintangan terhadap kemelut permasalahan hukum yang ada, kobaran semangat yang digaungkan oleh para founding fathers (advokat), masa pra maupun pasca-kemerdekaan. Sebut saja, Mr. Ishak, Mr. Sastromulyono, Mr. Sujudi, Mr. Amir Sjarifuddin, Mr. Maramis, Mr. Moh. Jamin, Mr. Moch Roem, Suardi Tasrif, Ani Lukman Wiriadinata, Ani Abbas Manoppo, Yap Thiam Hien, Nani Razak, Hasjim Machdan, Abidin Singomangkuto, Prof. Ting Swan Tiong, dan Sukarjo. Mereka telah memberikan kontribusi besar dalam menangani kasus hukum bagi masyarakat haus keadilan yang ditanganinya.

Tidak dapat dimungkiri, deretan nama para pejuang hukum di atas lantang menyuarakan suara kebenaran, tak mudah dihalang-halangi kemandiriannya. Dari sinilah telah terbukti oleh advokat senior yang lantang membela habis-habisan bagi kaum lemah, tanpa memprioritaskan imbalan.

Maka sepatutnya, marwah advokat (lawyer) patut dijaga seperti pada masanya. Terhitung 2.000 tahun lalu mereka menyandang profesi agung (officium nobel). Sebuah keberuntungan, bukan? Kendatipun demikian, keberadan mereka dalam menangani kasus hukum tidak sekadar menekankan materi UU yang telah lama ada, pentingnya identifikasi masalah demi mempertemukan spesifikasi kasus yang akan ditanganinya.

Adalah kemustahilan jika advokat mengambil sikap sendiri, tanpa mengetahui substansi riil demi memenuhi dalam ragam kasus hukum. Harus diakui, mereka mampu bersilat lidah, karena mereka dibekali pengetahuan hukum pada waktu magang, hingga dikukuhkan oleh Organisasi Advokat; kemudian surat keputusan dilimpahkan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM terkait sesuai UU No. 18 Tahun pasal 2 dan 3.

Maka dari itu, ke depan, masyarakat tentunya berharap, peran serta keberadaan mereka dapat memprioritaskan semangat juang dalam memerangi kebatilan pada setiap permasalahan hukum yang ditanganinya (menjunjung tinggi sumpah).

Merujuk Adnan Buyung Nasution (Kompas, 2010) bahwa jangan sampai penegak hukum seperti advokat memperjuangkan kemenangan kliennya atas nama uang, “ada uang, ada kebebasan”. Mempertajam tegaknya hukum, memperjuangkan pembelaan yang agung, merupakan keniscayaan yang tak dapat ditawar. Hal ini untuk menjauhi tindakan-tindakan amoral (greasing the palm) dari klien yang gandrung kebebasan.

Pengabdian Mulia

Jangan sampai tuntutan menjadi advokat banyak didalihkan mendulang kekayaan berlimpah ruah jika menang bertarung dengan lawan sederajatnya. Jika boleh jujur, tak semua atau selamanya sosok advokat dimahkotai stigma menyangkut penanganan kasus hukum. Yang mana berhembus kabar dari sebagian orang, kasus hukum hanya diperuntukkan untuk kalangan borjuis (mint of money) yang kapan saja bisa pakai rupiah sampai dolar.

Kiranya, masih banyak advokat memiliki hati nurani dan memberikan jasa hukumnya untuk kemaslahatan klien guna menindaklanjut kasus yang didera. Sungguh pengabdian mulia, menghidupkan citra yang disegani dan memilki pola hubungan baik tanpa membeda-bedakan kedudukan klein. Hal ini senada jika merujuk ujaran Lucius Calpurnius Piso Caesoninus asal Yunani: “keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh (fiat justitia ruat caelum).”

Semoga keberadaan advokat, kini dan nanti, senantiasa kokoh pada kode etik profesinya sebagai pembela kebenaran tanpa peduli terhadap materi. Bukan justru bebal tindakan, sebelum materi ada di depan mata. Di samping itu, perlu penguatan integritas, baik IQ, EQ, SQ yang proporsional. Jangan sampai hukum dijadikan ajang permainan pasal dan pemerkosaan hak asasi manusia kaum tertindas.

    Fathor Razi

    Alumnus Magister Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

    Latest posts by Fathor Razi (see all)