Merdeka Harusnya Melahirkan Sosio Demokrasi

Merdeka Harusnya Melahirkan Sosio Demokrasi
©Miami Herald

Demokrasi Sosial (Sosio Demokrasi) mencakup demokrasi politik dan ekonomi.

Perdebatan mengenai demokrasi memang menjadi hal yang pelik dan belum terselesaikan dari awal kelahirannya pun sampai hari ini. Demokrasi dianggap sebagai jalan dan sistem yang dapat mengakomodasi kepentingan banyak orang namun dalam praktiknya menjadi kenikmatan bagi segelintir orang (oligarki) yang mendaku diri sebagai pendukung demokrasi.

Istilah “demokrasi” berasal dari Bahasa Yunani yaitu Demos (Rakyat) dan Kratein (Memerintah) yang berarti “pemerintahan oleh rakyat” serta erat kaitannya dengan negara. Hal paling mencolok dari demokrasi adalah kekuasaan yang bermula hanya di tangan seorang saja menjadi kekuasaan berada di tangan banyak orang dengan kata lain demorasi menuntut partisipatif manusia dalam merumuskan agenda-agenda politik yang menyangkut kepentingan hidup bagi banyak orang.

Plato sebagai filsuf Yunani menganggap bahwa sistem pemerintahan yang baik adalah aristokrasi (aris = putra) atau berada di tangan putra terbaik yang dipegang oleh seorang raja, meskipun Plato sebenarnya menganggap bahwa sistem pemerintahan apa pun akan berubah dalam kondisi tertentu seperti sebuah lingkaran yang akan kembali pada wujud semula seperti perubahan dari aristokrasi menjadi timokrasi pada saat para pejabat mulai gila hormat dan berebut jabatan. Jadi pemikiran mengenai demokrasi sudah ada semenjak zaman Yunani Kuno pada paruh abad ke-5 SM (Gunawan Wiradi, Menilik Demokrasi).

JJ. Rousseau sebagai salah satu pemikir ternama abab 18 mengatakan bahwa kedaulatan ialah wujud dari kehendak umum yang dilakukan melalui perjanjian masyarakat (social contract). Jadi kekuasaan merupakan titipan dari kemauan umum tanpa harus menyerahkan hak individunya melalui perjanjian masyarakat yang dijalankan oleh kekuasaan sebagai wakil rakyat.

Argumentasi Rousseau ini dilatarbelakangi oleh keadaaan zamannya yaitu pada waktu di Prancis seorang raja mempunyai kekuasaan yang mutlak dan melaksanakan kehendaknya dengan cara sewenang-wenang, maka lahirlah pemikiran yang maksud dan tujuannya untuk membatasi kewenangan raja.

Jadi demokrasi sederhananya adalah jalan untuk hadirnya keterlibatan-keterlibatan manusia sebagai zoon politikon dalam segala aspek kehidupan seperti penyampaian pendapat di muka umum, berserikat dan berkumpul tanpa harus memandang latar belakang seseorang. Oleh sebagian besar kalangan, demokrasi juga diartikan sebagai serangkaian atau seperangkat prosedur untuk menjalankan agenda-agenda politik pada lingkup elektoral atau pemilihan umum.

Demokrasi yang dimaksudkan meraih simpati oleh banyak kalangan sebagai jalan untuk memberikan jaminan hidup bersama ternyata pada proses dan perjalanannya tidak sedikit negara yang melakukan tindakan represif serta melahirkan ketimpangan sosial ekonomi yang mendalam dan bahkan demokrasi dapat berdampingan baik dengan oligarki seperti yang terjadi di Indonesia (Jefry Winters).

Memang demokrasi bukanlah merupakan sesuatu yang ajeg dan kadang kala berubah 180 derajat dari yang seharunya seperti kasus di jJrman yang dipimpin oleh Hitler (konon Hitler dipilih secara demokratis dan setelahnya berubah menjadi fasis).

Selimut Oligarki di Indonesia

Sebagai politik pertahanan kekayaan pada sendi-sendi kehidupan, oligarki menjadi kekuatan dominan dalam mengakses berbagai sumber daya manusia dan alam. Lantas bagaimana oligarki menjadi eksis di permukaan? Apa relevansinya dengan demokrasi?

Kalau kita membaca karya Jefry Winters (Oligarki), maka kita akan menemukan perbedaan yang mendasar antara oligarki semasa Orde Baru (istilah masa kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun) dan setelah reformasi. Bahwa selama Soeharto menjabat, ia telah mampu melakukan penekanan pada dimensi politik serta melahirkan konsentrasi kekuasaan yang terpusat di tangannya.

Baca juga:

Meskipun narasi yang dibangun adalah mengenai developmentalism atau orientasi pembangunan yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi dengan dalih kesejahteraan rakyat, namun Soeharto lah yang mendapat porsi kue yang lebih banyak karena segala izin dan perantara harus melalui tangannya yang tidak terlihat.

Oligarki yang lebih bersifat sultanistik inilah menjadi penyebab oligark-oligark  lainnya tidak mendapat ruang atau tempat yang leluasa untuk juga mendapat kekuatan dalam sektor alam yang melimpah. Otoritarianisme menghalangi oligark-oligark lainnya berkembang secara pesat lantaran Soeharto dengan senjata stabilitas politik menyebabkan rakyat Indonesia kurang dapat mengekspresikan kehendaknya pada ruang-ruang politik.

Namun setelah lengsernya Seoharto dari tampuk kekuasaan, barulah para oligark-oligark secara serampangan bergerilya menemukan muara hidup, seperti seseorang yang sangat kehausan di ladang pasir mendapat anugerah air di tengah-tengah tandusnya tanah yang didiami. Ternyata reformasi politik sebagai wujud angan pendemokratisasian yang mendorong lahirnya partisipasi publik secara mendalam dan menyeluruh menyebabkan Indonesia kembali pada sistem multi-partai yang  oleh Orde Baru hanya diperbolehkan 3 partai politik saja. Di sanalah letak relevansi antara oligarki dengan demokrasi.

Penelitian Marepus Corner yang dipublikasikan 9 Oktober 2020 menyebutkan bahwa sebanyak 55% anggota DPR RI berlatar belakang sebagai pebisnis langsung maupun tidak langsung. Tentunya sangat masuk akal bilamana dilihat dari komposisi pebisnis dan tersebar pada setiap komisi di lingkup anggota DPR terjadi konflik kepentingan (conflick of interest) dalam menyusun rancangan peraturan yang cenderung hanya menguntungkan diri sendiri dan sebagian kalangan.

Kekuasaan dengan ditopang  sumber material yang cukup dan dimiliki oleh 0,2 persen penduduk Indonesia inilah yang melahirkan kesenjangan (disparitas) antara kaya dan miskin dari total populasi penduduk Indonesia. Dominasi sumber material sama halnya dengan dominasi atas manusia. Padahal bumi, air dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat 5 UUD 1945).

Demokrasi Deliberatif

Asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (recht), peraturan perundang-undangan) haruslah bersandar perasan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sendi pengakuan oleh segala jenis manusia yang beradab bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (Hatta, 1932).

Istilah Kedaulatan Rakyat (Demokrasi) juga tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berarti bahwa segala susunan peraturan yang dibuat haruslah berlandaskan atas kedaulatan rakyat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dengan berdasar Pancasila. Maka wajar saja pada satu kesempatan Bung Hatta menegaskan bahwa  merdeka yang melahirkan demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi hanyalah kemerdekaan semu (pseudo), kemerdekaan yang tanpa isi dalam arti bahwa keduanya saling mengandaikan.

Sedangkan Bung Karno sendiri menyebut dengan istilah “Demokrasi Sosial (Sosio Demokrasi)” mencakup demokrasi politik dan ekonomi. Lantas apa hubungannya dengan Demokrasi Deliberatif?

Sebelum sampai ke sana, seruput dulu kopinya, kawan, sambil ngerokok pasti mantap kali lah.

Demokrasi deliberatif pertama kali diperkenalkan oleh J.M Bessette  di tahun 1980 yang kemudian dipopulekan serta dikembangkan oleh filsuf kritis generasi kedua Mazhab Frankfurt (frankfurter scule) yakni Jurgen Hubermas. Secara etimologis, kata “deliberasi” berasal dari Bahasa Latin deliberation yang berarti konsultasi, menimbang-nimbang atau musyawarah.

Baca juga:

Demokrasi deliberatif mensyaratkan partisipasi publik. Artinya bahwa demokrasi deliberatif dengan sendirinya menolak gagasan yang didominasi oleh orang maupun kelompok saja seperti institusi formal dari negara (DPR, MPR dan lainnya) yang dianggap selama ini proses penyusunan peraturan, penyusunan ide dan gagasan sifatnya dari atas ke bawah (top-down).

Penolakan RUU KUHP, Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) yang sampai sekarang masih digugat lantaran dianggap hanya menguntungkan segelintir orang adalah dampak dari kurangnya keterbukaan informasi serta kurangnya ruang partisipasi berbagai pihak. Bahwa penolakan yang demikian itu dapat dimengerti lantaran hajat hidup banyak orang ditentukan oleh rumusan dari beberapa orang saja, seperti buruh yang kurang dilibatkan saat merancang RUU Cipta kerja. Penyumbatan-penyumbatan saluran partisipasi tentunya akan melahirkan penolakan dan bahkan sampai kepada terjadinya pembangkangan sipil.

Dengan menghadirkan patisipasi publik yang lebih besar, maka tentu peran serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat akan mampu menepis kesenjangan komunikasi yang melebar antar-segala pihak, kesalahpahaman serta prejudice-prejudise yang tidak berdasar akan dapat terhindarkan. Proses perumusan dan penyusunan konsep yang lahir dari kebiasaan masyarakat atau hukum masyarakat (recht) tentunya akan lebih mudah diterima dalam rasionalitas berpikir pada umumnya.

Lantas apa yang menjadi tantangannya?

Indonesia dengan keberagaman yang ada, baik dari segi geografis, bahasa, adat, budaya dan yang lainnya memang akan sedikit menyulitkan pada proses awal dalam melahirkan konsep bersama. Pun waktu yang dibutuhkan juga tentunya akan memakan waktu yang cukup lama dari pola kebiasaan lama yang cenderung hanya sekadar menyusun dan memerintahkan.

Pada akhirnya, demokrasi deliberatif menuntut kebijaksanaan setiap orang dengan mengedepankan konsep dialogis serta mengajarkan kedewasaan dalam menerima masukan dan kritik pada segala ide dan pemikiran yang menyangkut pola hidup bersama.

Oleh para founding fathers and mothers RI tentunya sangat menyadari hal yang demikian seperti ungkapan Bung hatta bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdiri dua kaki di dalammnya dan bersumber dari kebiasaan rakyat (kolektivisme dan gotong royong) sebagai konsep politik yang nantinya akan mendorong serta menguatkan demokrasi ekonomi. Konsepsi Bung hatta tentunya tidak hadir dalam ruang yang kosong, melainkan merupakan kritik terhadap perkembangan demokrasi Barat yang didasari semangat individulisme dan sangat berlainan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Dengan memandang demokrasi deliberatif sebagai asas yang menghendaki susunan masyarakat yang di dalamnya semua terselamatkan, maka secara historis yuridis patutlah kita  mengatakan bahwa demokrasi yang hendak dijalankan di Indonesia adalah demokrasi yang hidup dalam kebiasaan rakyat dan tertuang secara nomatif pada Pasal 33 Ayat 5 UUD 1945 sebagai wujud kemerdekaan yang seutuhnya.

Abd Muid