Meredam Politik Kebencian

Meredam Politik Kebencian
©Media Indonesia

Sulit kiranya memaknai demokrasi secara utuh hari ini karena bertebarnya politik kebencian. Runtuhnya nilai-nilai demokrasi, ditandai dengan beragam konflik atasnya, membuat tanda tanya besar.

Mirisnya adalah praktik masyarakat sendiri sudah lari jauh dari mandat dan hakikat yang terkandung dalam demokrasi. Sehingga tidak mengherankan, tuntutan menuju ke arah negara hukum dan demokrasi hanya menjadi sebuah impian yang sulit kita raih ketika tanpa dengan kesiapan untuk menerima.

Namun perlu kita sadari, bahkan seorang ahli demokrasi sekelas Gramsci pun mengatakan, negara demokrasi ideal tidak akan pernah ada. Karena memang tidak bisa menyangkal bahwa dinamika politik belum mendapatkan titik terang ke arah adanya praktik demokrasi selayaknya.

Potret setiap ajang Pilkada, Pilgub ataupun Pilpres selalu meninggalkan bekas permusuhan dan kadang terjadi penumpahan darah gara-gara permainan politik kebencian. Hal ini menjadi dominan dan terus terkait di setiap pesta demokrasi. Apakah demikian hakikat demokrasi yang telah konstitusi kita amanatkan?

Tentu ini merupakan kerapuhan dalam memaknai sebuah demokrasi. Bahwa demokrasi harus menjadi jembatan untuk menentukan sosok pemimpin dan mengarah ke perubahan suatu tatanan masyarakat daerah ataupun negara.

Apa yang sedang terjadi? Kekuatan demokrasi hari ini, hemat penulis, masuk dalam batas ketidakwajaran dan ketidakkonsistenan negara menganut demokrasi. Salah satu isu yang terus beriringan adalah adanya permainan politik kebencian. Tentu ini menjadi sebuah penyakit yang mengakar dalam diri masyarakat.

Ya, politik kebencian menjelang pesta demokrasi tentu menjadi momok yang sangat buruk. Masyarakat sudah terjerumus dengan begitu banyak pengaruh dari media sosial.

Menarik sekali ulasan opini dari seorang guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat yang berjudul Mozaik Keindonesiaan Tercabik. Dalam tulisannya, ia melandaskan kekhawatiran, bukan sebuah potret realitas sosial.

Baca juga:

Ini berawal dari munculnya isu SARA dalam ruang publik yang bergerak merangsek ke panggung politik. Negara tertata secara rasional di atas sekat-sekat SARA, sementara emosi suku dan keagamaan memenuhi ruang publik dan media sosial.

Perbedaan dan gesekan SARA ini terjadi dalam tataran masyarakat lalu mendesak naik ke panggung politik menjelang Pilkada. Celakanya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), misalnya, salah satu calon Gubernur DKI, entah sengaja atau tidak, telah membuka celah bagi kemarahan umat Islam dengan tuduhan menistakan Alquran.

Akibat yang timbul pun membesar bagaikan bola salju; bagaikan percikan api yang potensial membakar kota ketika ada pihak yang sengaja menyiram atau menggelontorkan bahan bakar.

Sekali lagi, ini sebuah kekhawatiran jangan sampai keharmonisan sosial politik yang telah kita bangun dan jaga akhirnya rusak. Sehingga ekonomi, politik, dan budaya kita mundur.

Gara-gara sepercik api bisa membakar rumah bangsa yang sedemikian besar dan indah. Gara-gara kesalahan satu orang, pemerintah dan masyarakat sibuk dan saling terpecah.

Kalau kita mencoba menengok dari perspektif hukum, dalam meretas persoalan yang ada, penegak hukum masih tebang pilih dalam mengusut suatu persoalan. Padahal, dalam Pasal 156 KUHP, terang bahwa seseorang yang menyatakan permusuhan di depan umum terancam hukuman 4 tahun penjara (pasal 156).

Dalam Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pun demikian bahwa barangsiapa dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain, berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, ancaman hukumannya adalah penjara maskimal 5 tahun dan/atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

Pertanyaanya, apakah peraturan ini sudah penegak hukum jalankan dalam meretas persoalan ujaran kebenciaan di negeri yang mencintai nilai persatuan dan kesatuan yang merebak luas hari ini?

Halaman selanjutnya >>>