Meredam Politik Kebencian

Meredam Politik Kebencian
Ilustrasi: Media Indonesia

Sulit kiranya memaknai demokrasi secara utuh hari ini karena bertebarnya politik kebencian. Runtuhnya nilai-nilai demokrasi, ditandai dengan beragam konflik atasnya, membuat tanda tanya besar.

Mirisnya adalah praktik masyarakat sendiri sudah lari jauh dari mandat dan hakikat yang terkandung dalam demokrasi. Sehingga tidak mengherankan, tuntutan menuju ke arah negara hukum dan demokrasi hanya menjadi sebuah impian yang sulit diraih ketika tidak dibarengi dengan kesiapan untuk menerima.

Namun, perlu disadari, bahkan seorang ahli demokrasi sekelas Gramsci pun mengatakan, negara demokrasi ideal tidak akan pernah ada. Karena memang tidak bisa menyangkal bahwa dinamika politik belum mendapatkan titik terang ke arah adanya praktik demokrasi selayaknya.

Potret setiap ajang Pilkada, Pilgub atau pun Pilpres, selalu meninggalkan bekas permusuhan dan kadang terjadi penumpahan darah gara-gara permainan politik kebencian. Hal ini menjadi dominan dan terus dikaitkan di setiap pesta demokrasi. Apakah demikian hakikat demokrasi yang telah diamanatkan oleh kosntitusi kita?

Tentu ini merupakan kerapuhan dalam memaknai sebuah demokrasi. Bahwa demokrasi harus menjadi jembatan untuk menentukan sosok pemimpin dan mengarah ke perubahan suatu tatanan masyarakat daerah atau pun negara.

Apa yang sedang terjadi? Kekuatan demokrasi hari ini, hemat penulis, masuk dalam batas ketidakwajaran dan ketidakkonsistenan negara menganut demokrasi. Salah satu isu yang terus beriringan adalah adanya permainan politik kebencian. Tentu ini menjadi sebuah penyakit yang mengakar dalam diri masyarakat.

Ya, politik kebencian menjelang pesta demokrasi tentu menjadi momok yang sangat buruk. Masyarakat sudah terjerumus dengan begitu banyak pengaruh dari media sosial.

Menarik sekali ulasan opini dari seorang guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat yang berjudul Mozaik Keindonesiaan Tercabik. Dalam tulisannya, ia melandaskan kekhawatiran, bukan sebuah potret realitas sosial.

Ini diawali dari munculnya isu SARA dalam ruang publik yang bergerak merangsek ke panggung politik. Negara ditata dan diatur secara rasional di atas sekat-sekat SARA, sementara ruang publik dan media sosial dipenuhi emosi suku dan keagamaan.

Perbedaan dan gesekan SARA ini terjadi dalam tataran masyarakat lalu didesakkan naik ke panggung politik menjelang Pilkada. Celakanya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), misalnya, salah satu calon Gubernur DKI, entah sengaja atau tidak, telah membuka celah bagi kemarahan umat Islam dengan tuduhan menistakan Al-Quran.

Akibat yang ditimbulkannya pun membesar bagaikan bola salju; bagaikan percikan api yang potensial membakar kota ketika ada pihak yang sengaja menyiram atau menggelontorkan bahan bakar.

Sekali lagi, ini sebuah kekhawatiran jangan sampai keharmonisan sosial politik yang telah kita bangun dan jaga akhirnya rusak. Sehingga ekonomi, politik, dan budaya kita mundur.

Lihat juga: 3 Film yang Membangkitkan Kesadaran Politik

Gara-gara sepercik api bisa membakar rumah bangsa yang sedemikian besar dan indah. Gara-gara kesalahan satu orang, pemerintah dan masyarakat dibuat sibuk dan saling terpecah.

Kalau kita mencoba menengok dari prespektif hukum, dalam meretas persoalan yang ada, penegak hukum masih tebang pilih dalam mengusut suatu persoalan. Padahal, dalam Pasal 156 KUHP, dinyatakan bahwa seseorang yang menyatakan permusuhan di depan umum, terancam hukuman 4 tahun penjara (pasal 156).

Dalam Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pun demikian bahwa barangsiapa dengan sengaja menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain, berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, ancaman hukumannya adalah penjara maskimal 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta.

Pertanyaanya, apakah peraturan ini sudah dijalankan oleh penegak hukum dalam meretas persoalan ujaran kebenciaan di negeri yang mencintai nilai persatuan dan kesatuan yang merebak luas hari ini?

Ujaran Kebencian: Efek Politik Identitas

Politik identitas yang merupakan salah satu cerita kelam terus terjadi dalam perhelatan demokrasi. Praktik politik ini menjadi satu fenomena yang tidak akan pernah hilang dari kesesatan demokrasi.

Hadirnya ujaran kebencian, hal ini justru memperkuat keberadaan politik identitas. Karena ketika kita mencoba melihat bagaimana kuatnya arus politik identitas, tentu siklusnya seperti dalam kurva permintaan yang diterapkan dalam ilmu ekonomi.

Semakin tinggi posisi politik dan peran dominatif suatu kelompok etnik maupun agama, akan semakin kuat menimbulkan prasangka sebagai sumber ketegangan dan konflik antar kelompok etnik. Begitu pun sebaliknya.

George Simmel dalam teorinya tentang interaksi sosial pernah memberi tiga kemungkinan dalam interaksi triadik. Jika A dan B berkonflik, ada kemungkinan C memperkeruhnya; karena ingin mengambil keuntungan dari konflik tersebut.

Dia menyebut posisi C sebagai divide et impera (memecah belah untuk menguasai). Ini jelas implikasi dasar dari merebaknya fenomena ujaran kebencian yang ada dalam masyarakat melalui media massa ini.

Fenomena seperti ini berimbas juga pada suhu politik yang sedang dijalankan. Sehingga tidak dibendung lagi bahwa ujaran kebencian menjadi strategi politik baru guna menyudutkan atau memojokkan kandidat tertentu dalam perhelatan demokrasi.

Pemberdayaan Masyarakat

Citra demokrasi yang telah memudar dengan arusnya pergesekan yang terjadi dalam kelompok atau pun dalam individu merupakan sebuah tantangan bersama. Polemik ujaran kebencian yang terus dihembuskan dalam alam demokrasi kita tentu merupakan sebuah malapetaka terhadap tatanan demokrasi kita sendiri.

Membangun suatu pola preventif tentu menjadi satu keharusan agar polemik ujaran kebencian ini bisa diatasi dengan baik. Masyarakat yang merupakan pengendali demokrasi jelas harus menjadi sasaran pemberdayaan secara seksama.

Pendidikan nir-kebencian merupakan sebuah obat mujarab dalam meretas persoalan kebencian yang sudah tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini menunjukan bahwa orang-orang yang lebih berpendidikan pada umumnya memiliki stereotipe dan prasangka yang lebih sedikit (Rudsman, Ashmore, dan Gray, 2001). Dan efek dari pendidikan pada pengurangan prasangka ini dimungkinkan sebagian besar karena diperkenalkannya norma-norma sosial yang baru di sekolah.

*Aurelius Decaprio Masar, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta asal Nusa Tenggara Timur

___________________

Artikel Terkait: