Bahkan dia memastikan RUU TPKS akan disahkan menjadi UU inisiatif DPR RI pertama dalam Rapat Paripurna usai masa reses 17 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022.
“Waktu Paripurna kemarin semua terhipnotis dengan pernyataan sahabat Luluk Nur Hamidah. Akhirnya semua ketua Fraksi setuju RUU TPKS harus menjadi keputusan inisiatif DPR pertama dalam Paripurna usai reses ini,” kata Gus Muhaimin dalam keterangannya, Kamis (23/12/2021).
Menurut Gus Muhaimin, korban-korban kekerasan seksual sudah sangat banyak dan masih banyak korban kekerasan seksual yang takut bersuara karena tidak ada payung hukum yang melindungi mereka di negara ini.
Meski demikian, Gus Muhaimin menyatakan bahwa sahnya UU TPKS bukan satu-satunya jalan menuntaskan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.
“RUU TPKS ini memang prioritas dan strategis untuk segera kita sahkan. Tetapi tidak cukup karena hari ini RUU TPKS hanya salah satu jalan mengatasi. Yang paling parah adalah kita sudah sampai pada darurat kekerasan dan pelecehan seksual.”
Pertama, negara dan seluruh kebijakan harus mengambil langkah tegas, agresif, dan represif. Hal ini untuk memberi efek jera yang optimal bagi setiap pelaku kekerasan seksual.
“Yang kedua adalah gerakan massif dari seluruh kekuatan masyarakat mengantisipasi darurat kekerasan seksual. Itu bisa dilakukan melalui gerakan pendidikan, literasi, dan kesadaran bahaya kekerasan seksual. Karena banyak kasus muncul karena ketidakpahaman dan informasi yang sangat terbatas.”
Baca juga:
- Dorong Pengesahan RUU TPKS, PBH HMI: Permendikbud Tidak Berefek Jera
- Memutus Diskriminasi Simbolik kepada Perempuan
- SMRC: Kinerja Presiden Jokowi dan Calon Presiden 2024 - 28 Maret 2023
- Ganjar Pranowo Unggul di Internet dan Media Sosial - 4 Maret 2023
- Orang NU Lebih Pilih Ganjar yang Nasionalis daripada Anies yang Islamis - 2 Maret 2023