MKRI Pastikan Akhir Masa Jabatan KPU Tak Ganggu Tahapan Pemilu

MKRI Pastikan Akhir Masa Jabatan KPU Tak Ganggu Tahapan Pemilu
┬ęKompas

MKRI Pastikan Akhir Masa Jabatan KPU Tak Ganggu Tahapan Pemilu

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.

Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila.

Pengaturan UU 7/2017 adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu tahun 2019, tahapan tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya gangguan sebagai akibat dari adanya seleksi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu di daerah, sehingga seleksi bagi penyelenggara di daerah tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 sebagaimana pengalaman pemilu tahun 2019.

Kemudian Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 di atas, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu secara profesional demi mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Terlebih, UU 7/2017 telah menentukan prinsip yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilu, in casu KPU, yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien [vide Pasal 3 UU 7/2017].

Menurut Mahkamah, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan tidak hanya memperhatikan prinsip-prinsip pemilu yang baik tersebut di atas, namun juga harus dilakukan secara terencana dan berdasarkan wewenang penyelenggara pemilu, in casu KPU, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan pemilu khususnya proses seleksi anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mengganggu tahapan pemilu yang telah ditentukan.

Baca juga:
Rina Auliana Citra
Latest posts by Rina Auliana Citra (see all)