Muhammad Kace dan Penegakan Hukum di Indonesia

Muhammad Kace dan Penegakan Hukum di Indonesia
©Pinterest

Kasus Muhammad Kace ini lucu. Gimana gak lucu, wong kasus ini menunjukkan secara jelas ketidakadilan hukum. Asas hukum itu yang saya kenal sering dikoar-koarin oleh anak hukum buat menunjukkan bahwa, dalam kondisi apa pun dan pada siapa pun, hukum harus berlaku, yaitu fiat justitia et pereat mundus, bahkan jika langit rubuh, keadilan harus ditegakkan. Gak tahu benar gak ini istilahnya.

Intinya, hukum harus tegak pada siapa pun tanpa tedeng aling-aling. Hukum berada di atas siapa pun dan apa pun, hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan siapa pun dan apa pun, dan bahkan hukum lebih tinggi dibanding politik sekalipun, bahkan presiden sekalipun.

Ini juga maksud dari “negara hukum” yang artinya negara dengan hukum sebagai “panglima” tertinggi, yang segala sesuatu di dalamnya diatur oleh hukum, bahkan pengecualian hukum pun diatur oleh hukum itu sendiri. Tidak boleh ada orang yang mengecualikan hukum, kecuali hukum sendiri yang mengecualikan orang itu.

Tapi coba lihat realitas di lapangan kita. Apa yang menjadi das sollen itu contrarium dengan das sein, apa yang kita idealkan berbenturan dengan kenyataan yang kita hadapi. Faktanya, hukum kita bias, termasuk dalam masalah kasus penistaan agama ini.

Saya bukan pendukung jenis hukum blashphemy semacam itu. Apalagi, sebagai libertarian, bagi saya, hate speech sekalipun adalah free speech, dengan batasan tidak mengarah pada hate crime. Namun karena sudah disahkan menjadi hukum, mau bagaimana lagi? Satu-satunya cara, ya menaatinya dan kalau mau mengubahnya pun lewat jalur yang disediakan oleh hukum pula. Tapi kenyataannya, hukum penistaan agama ini juga bias sekali.

Coba lihat kasus Muhammad Kace dan sebelumnya, Paul Zhang. Pada ribut nyari dan berharap agar kedua orang ini segera mendapatkan hukuman dari aparatus negara dengan hukuman yang kalau bisa seberat-beratnya karena alasan kedua orang ini menistakan salah satu agama tertentu di NKRI.

Masalahnya, banyak juga kasus penistaan agama yang terjadi tapi tidak ada semangat yang sama untuk menuntut dari masyarakat kita. Misalnya plesetan Yahya Waloni protestan menjadi prosetan atau kata Abdul Somad di salib ada setan/jin kafirnya. Ini jelas penistaan, loh.

Coba kalau yang digituin agama mayoritas di Indonesia, Islam misalnya, dihina junjungan atau simbol sucinya, kira-kira terima apa tidak? Dalam kasus Muhammad Kace dan Paul Zhang, jelas tidak. Tapi kenapa Yahya Waloni dan UAS aman-aman saja? Kenapa delik aduan dan hukum yang sama tidak menimpa mereka berdua?

Mengapa aparat sipil negara tidak segera menangkap kedua orang itu seperti semangat mereka untuk mencari dan menangkap Paul Zhang dan Muhammad Kace? Di mana asas imparsial hukum itu? Kenapa ada perlakuan ganda di sini? Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan pada benak kita, ada apa sebenarnya hingga perlakuan yang tidak sama terjadi?

Tidak jarang pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita melempar kecurigaan, jangan-jangan hukum kita hanya tegak jika ada tekanan dari mayoritas? Sederhananya, hukum yang seharusnya ada di atas siapa pun kini berada di bawah mayoritas. Jika memang benar demikian, apa masih layak negara ini disebut negara hukum?

Jadi, ya, kembali ke awal, kasus Muhammad Kace ini kasus yang lucu. Tapi sudahlah, saya juga gak berharap banyak pada negeri ini.

    Syahid Sya'ban
    Latest posts by Syahid Sya'ban (see all)