MUI dan Fatwa Ulama yang Tidak Wajib Ditaati

MUI dan Fatwa Ulama yang Tidak Wajib Ditaati
©detikNews

Nalar Warga – Kalau lihat dari misi organisasi, fungsi MUI adalah sebagai tempat atau wadah musyawarah. Itu bagi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami.

Dengan fungsi tersebut, akan sangat mudah MUI terseret dalam arus politik praktis. Setidaknya dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh para politisi untuk mendapatkan dukungan suara dari rakyat.

Itu pernah dibuktikan waktu Pilkada DKI Jakarta. Dengan adanya “pernyataan pendapat dan sikap keagamaan MUI”, Ahok, yang tingkat elektabilitas tinggi, kalah dalam Pilkada.

Mengapa? Menurutnya, pendapat dan sikap keagamaan itu lebih tinggi hukumnya daripada fatwa. Karena itulah orang awam agama takut melanggarnya. Padahal, apa pun dalihnya, pendapat dan sikap keagamaan itu adalah produk politik. Ya, MUI berpolitik.

Dalam Islam, fatwa ulama bukanlah hukum yang harus ditaati, seperti rukun Islam. Fatwa itu tuntunan umat untuk menentukan sikap.

Mengapa? Karena manusia dihukum sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Tidak bisa ngeles karena salah mengikuti ulama. Manusia diberi akal dan hati untuk menimbang salah-benar.

Baca juga:

Nabi bersabda: “Mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu. Sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan.”

Jadi, apa pun sikap MUI, tidak usah ditanggapi berlebihan. Bawa santai saja. Kalau cocok, ya ikuti. Tidak cocok, ya lewatkan saja. Toh ulama juga manusia, yang pasti tidak sempurna.

*Salma Brecht

    Warganet

    Pengguna media sosial
    Warganet

    Latest posts by Warganet (see all)