Munisipalisme Libertarian, Alternatif untuk Politik dan Demokrasi Kita

Munisipalisme Libertarian, Alternatif untuk Politik dan Demokrasi Kita
©Izquierdadiario

Sistem ini mengerdilkan warga menjadi sekadar “pembayar pajak”, “pemberi suara”, dan “konstituen”, seolah-olah mereka terlalu muda atau tidak berkemampuan untuk mengelola urusan-urusan publik mereka sendiri. ~ Murray Boockhin

Pada pertengahan April, tepatnya pada 11 April 2022, nyaris sebagian mahasiswa dari setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia melakuan aksi demonstrasi. Mahasiswa yang tergabung dalam berbagai bentuk aliansi itu membawa berbagai macam tuntutan, misalnya; menolak penundaan pemilu, menolak masa jabatan presiden diperpanjang, dan segenap persoalan ekonomi politik lainnya yang menimpa bangsa ini.

Aksi-aksi demonstrasi tidak pernah absen dari yang namanya kekerasan. Di arena semacam itu, kekerasan tata kala tercipta sebentuk banalitas.

Yang paling substansial adalah tuntutan-tuntutan itu berdiri di atas asumsi bahwa segenap agenda kebangsaan tersebut merupakan hasil konsolidasi antara elite politik dan korporat yang berpolitik atau dengan sebutan lainnya oligarki. Nyaris pengambilan kebijakan itu absen dari representase politis rakyat yang merupakan “electorate” dalam sistem perpolitikan kita.

Bahkan lembaga legislatif yang merupakan representase dari keberadaan rakyat memilih mengambil sikap yang pasif dan terkesan mengiyakan lembaga eksekutif.

Ada sebentuk kecurigaan bahwa negara dengan segenap agenda neoliberalnya tengah menciptakan pasar raksasa, di mana keuntungan-keuntungan tak terhitung dijaring segelintir orang, memerosotkan banyak orang ke dalam kemiskinan dan keputusan melenyapkan masyarakat-masyarakat tradisional dan meracuni lingkungan hidup.

Adakah terselip pertanyaan di benak kita tentang mengapa negara “pemerintah”  serta para politisi pandai menggembar-gemborkan serta mendukung suatu wacana yang dinilai inkonstitusional?

Para politisi dalam konteks iklim perpolitikan Indonesia hari ini berafiliasi dengan partai politik yang merupakan ikatan-ikatan sekelompok orang yang memiliki kesamaan komitmen dalam filosofi atau agenda politik tertentu. Seiring makin dekatnya pemilihan umum bagi terbentuknya pemerintahan, berbagai partai mengedepankan para politisinya sebagai kandidat dan dengan dibantu oleh konsultan menjalani kampanye pemilihan dengan tujuan membujuk warga untuk memilih mereka.

Tiap partai menggembar-gemborkan kelayakan calonnya masing-masing untuk menduduki jabatan.  Kaum politisi menjalani pilihan-pilihan demikian bukan karena mereka adalah “orang jahat”, sebab kebanyakan dari mereka pada mulanya memiliki posisi idealistik. Mereka membuat pilihan-pilihan ini karena mereka telah menjadi bagian dari sistem interaksi kekuasaan yang perintah-perintahnya telah berkuasa atas mereka.

Baca juga:

Sistem interaksi kekuasan semacam ini tiada lain adalah negara itu sendiri, yang didominasi oleh keuangan yang besar. Dengan menjalankan fungsinya berdasarkan kerangka ini, mereka sama-sama bertujuan mengamankan dan mempertahankan monopoli kekuasan bagi sekelompok elite profesional, juga melindungi dan menjalankan kepentingan-kepentingan kaum kaya, ketimbang tujuan-tujuan lebih umum yaitu memberdayakan orang banyak dan mendistribusikan kekayaan.

Munisipalisme Libertarian Murray Boockhin

Munisipalisme libertarian merupakan dimensi politis dari gagasan utama ekologi sosial yang dikembangkan selama beberapa dekade oleh Murray Boockhin, seorang teoritisi anarkis sosial, yang masa mudanya dibesarkan oleh faksi kiri komunis pada 1930-an.

Sebagaimana para teoritisi kiri lainnya, Boockhin juga mengonsentrasikan hidup dan pikirannya untuk mencari alternatif pemikiran yang mencerahkan dan rasional guna  mencari jalan untuk menggusur masyarakat kapitalis masa kini, yang menurutnya telah menggerus kemanusiaan dan meracuni dunia alamiah. Secara ringkas, munisipalisme libertarian berupaya membangkitkan kemungkinan-kemungkinan demokrasi yang tersembunyi dalam pemerintahan-pemerintahan lokal yang ada dan mengubahnya menjadi demokrasi langsung.

Munisipalisme libertarian adalah salah satu di antara sekian banyak teori politik yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip dan praktik-praktik demokrasi. Munisipalisme tidak menerima gagasan konvensional bahwa negara beserta sistem pemerintahan yang menjadi khas negara-negara Barat dewasa ini adalah betul-betul demokratis.

Negara-negara republik memang demokratis ketimbang jenis-jenis negara lainnya seperti monarki dan kediktatoran. Namun kita tidak boleh menafikan bahwa negara republik berpotensi mendirikan struktur dominasi tempat segelintir orang berkuasa atas mayoritas.

Munisipalisme libertarian mengembangkan sejenis demokrasi yang bukan semata-mata kekuasan negara. Demokrasi yang dikembangkannya adalah demokrasi langsung yang di dalamnya semua warga dalam komunitas-komunitas mengelola urusan mereka sendiri melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam pertemuan langsung (face to face), yang berbeda dengan yang dilakukan negara terhadap warganya.

Tidak seperti teori demokrasi perwakilan, munisipalisme libertarian membedakan dengan tajam antara politik dan kenegaraan. Dalam penggunaannya yang konvensional, konsep-konsep ini memang agak mirip.

Politik sebagaimana yang kita pahami seperti biasanya merupakan komponen penting bagi sistem perwakilan dalam pemerintahan. Ia adalah seperangkat prosedur dan praktik yang dengannyalah “rakyat” memilih sekelompok kecil individu-para politisi-untuk berbicara dan mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan eksekutif.

Halaman selanjutnya >>>
    Rino Sengu