NasDem Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

NasDem Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
©NasDem

Nalar Politik – Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate menyarankan pemerintah agar segera melakukan evaluasi secara menyeluruh atas BPJS Kesehatan. Hal ini penting didahulukan sebelum memutuskan penyelesaian defisit pembiayaan.

“Secara keseluruhan, BPJS ini perlu ada perbaikan yang menyeluruh. Perlu ada evaluasi menyeluruh. Jangan hanya semata-mata pekerjaan accounting.”

Ia pun menyoroti sejumlah hal yang perlu diperbaiki dari BPJS Kesehatan. Pertama, proses pembiayaan atau pencairan BPJS harus dilihat secara menyeluruh.

“Hanya ada dua pilihan untuk mengatasi BPJS. Yang satu ditambah dari APBN, atau menaikkan iuran. Hanya ada dua pilihan.”

Jika pembiayaan BPJS Kesehatan ditambah dari APBN, maka hal tersebut bisa menjadi beban fiskal. Namun, jika pembayaran oleh peserta mandiri dilakukan dengan benar, maka aktuaria harus melihat dengan benar apakah mekanisme pembiayaan yang ada di BPJS ini sudah betul atau belum.

“Ada kecenderungan tidak seimbang antara pengeluaran BPJS dengan iuran oleh peserta mandiri. Ini yang harus kita perbaiki.”

Selain itu, ia juga menduga ada ketidak-akuratan data peserta bebas iuran (PBI). Ia menilai ada 10 juta data yang belum divalidasi.

“Itu harus dilakukan validasinya dengan benar. Tentu tidak bisa BPJS sendiri, tapi lintas kementerian.”

Respons Pemerintah

Menghadapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani lalu berjanji akan menggembleng BPJS Kesehatan. Ia akan meminta dan setiap saat bisa meminta audit.

“Ini supaya memang betul anggaran yang kita keluarkan meng-cover kebutuhan akses kesehatan.”

Menurutnya, ada berbagai macam pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam waktu dekat ini. Di antaranya, masalah carut-marut kepesertaan, terutama 26 juta peserta yang harus dibersihkan.

Hal yang kedua, yakni kategori rumah sakit. Selama ini banyak rumah sakit yang mengeklaim punya kelas lebih tinggi agar klaim BPJS Kesehatan bisa lebih besar.

Yang terakhir, masalah manajemen klaim. Audit BPKP menemukan ada yang klaim ganda peserta, bahkan ada klaim dari peserta yang sudah meninggal.

“BPJS Kesehatan harus melakukan perbaikan, hubungan dengan lebih dari 2.500 rumah sakit dan 23.000 puskesmas. Mereka harus bisa perbaikan sistem rujukan dan klaimnya.” [re/ko]