Nasi Padang Babi Dinilai Mencemari Masakan Minang yang Identik Halal

Nasi Padang Babi Dinilai Mencemari Masakan Minang yang Identik Halal
©Detik

Nalar Politik – Gubernur Sumatra Barat, Buya Mahyeldi, mengecam masakan Nasi Padang Babi. Menurutnya, masakan tersebut tidak sesuai dengan falsafah masyarakat Minangkabau Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang semua masakannya identik halal.

“Harusnya ini tak boleh terjadi. Masakan Padang atau masakan Minang itu identik dengan makanan halal sesuai dengan falsafah dan adatnya yang berlandaskan Islam dan ABS-SBK,” kata Buya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/6).

“Seluruh masakan pakai nama Padang itu adalah makanan halal. Itu sudah jelas,” tambahnya.

Disampaikan Gubernur Sumbar, pihak berwenang harus mengecek izin usaha dari restoran yang menyuguhkan menu tersebut.

“Pada intinya tidak boleh lagi ada masakan Padang yang non-halal. Kita harus pastikan masakan Padang itu semuanya halal dan dapat dikonsumsi oleh umat muslim,” harap Buya.

“Ke depan, harus ada sertifikasi oleh IKM, mana yang asli Padang, mana yang bukan,” lanjutnya.

Selain itu, Buya Mahyeldi menuturkan masakan khas Padang harus bersifat halal agar bisa dikonsumsi oleh umat muslim. Hal itu sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

“Seiring dengan hal tersebut, Pemda Provinsi Sumatra Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal yang menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam mengembangkan industri halal dengan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi para pelaku usaha produk halal, khususnya pelaku di bidang kuliner, baik usaha makanan dan minuman, untuk berpartisipasi melakukan sertifikasi halal.”

Baca juga:

Sebelumnya, jagat media sosial diviralkan dengan menu dari satu restoran di Kelapa Gading Jakarta. Restoran ini menyuguhkan masakan Nasi Padang berbahan daging babi.

Masakan tersebut pun mendapatkan kecaman dari sejumlah pihak, terutama dari komunitas masyarakat Minangkabau.

Kecaman serupa turut datang dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Suwirpen Suib. Menurunya, masakan Nasi Padang Babi tidak mencerminkan budaya masyarakat Minangkabau.

“Saya harap semoga nantinya tidak ada pihak yang akan meniru restoran tersebut,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Jasman Dt. Bandaro Bendang, mengatakan fenomena Nasi Padang Babi dikhawatirkan berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk makan di rumah makan Padang.

Selain itu, citra dari masakan Padang yang identik dengan makanan halal akan tercemar.

Agar fenomena ini tidak memberikan efek negatif yang besar kepada masyarakat Minang, ia meminta pihak berwenang untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Harus ada izin yang jelas untuk rumah makan, khususnya rumah makan Padang yang identik dengan makanan halal. Sebab jika dibiarkan akan berdampak pada berkurangnya minat orang untuk ke rumah makan Padang,” kata Jasman.

“Jangan nanti orang akan ragu-ragu makan di restoran Padang. Ketua Umum LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar Dt. Nan Sati, juga menegaskan akan meminta pertanggungjawaban pemilik restoran tersebut secara hukum,” tutupnya.

Baca juga: