Negara dan Agama

Negara dan Agama
©Teori ve Eylem

Dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara negara dan agama dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk. Yakni, integrated (penyatuan), intersectional (persinggungan), dan sekularistik (pemisahan).

Bentuk hubungan antara negara dan agama di negara-negara Barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan negara. Paham ini menurut The Encyclopedia of Religion adalah sebuah ideologi. Para pendukungnya dengan sadar mengecam segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang dikhususkan untuk itu. Mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial.

Pemisahan tersebut memerlukan proses yang disebut sekularisasi. Pengertiannya cukup bervariasi, termasuk pengertian yang sudah ditinjau kembali. Menurut Peter L. Berger berarti “sebuah proses di mana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan”.

Proses sekularisasi yang berimplikasi pada marjinalisasi agama ini bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Terutama dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sejarah masing-masing masyarakatnya. Negara-negara yang mendasarkan diri pada sekularisme memang telah melakukan pemisahan ini, meski bentuk pemisahan itu bervariasi.

Penerapan sekularisme secara ketat terdapat di Prancis dan Amerika Serikat. Sementara di negara-negara Eropa selain Prancis, penerapannya tidak terlalu ketat. Sehingga keterlibatan negara dalam urusan agama dalam hal-hal tertentu masih sangat jelas. Seperti, hari libur agama yang dijadikan sebagai libur nasional, pendidikan agama di sekolah, pendanaan negara untuk agama, keberadaan partai agama, pajak gereja, dan sebagainya.

Bahkan sebagaimana dikatakan Alfred Stepan, kini masih ada sejumlah negara Eropa yang tetap mengakui secara resmi lembaga gereja (established church) dalam kehidupan bernegara, seperti Inggris, Yunani, dan negara-negara Skandinavia (Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia).

Dalam kaitan dengan hal ini, Donald Eugen Smith beberapa dekade lalu mengatakan, bahwa sebenarnya sekularisasi politik dan pelibatan agama dalam politik ini berjalan secara simultan. Namun menurut dia, sekularisasi ini betul-betul merupakan proses yang lebih mendasar, dan hal ini lambat laut akan melenyapkan fenomena partai politik dan ideologi keagamaan.

Baca juga:

Pengakuan akan eksistensi agama dalam kehidupan bernegara diwujudkan terutama dalam bentuk pengakuan resmi lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara serta adopsi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem nasional dan pengambilan kebijakan publik, seperti legislasi hukum-hukum agama tertentu menjadi hukum nasional. Di samping itu, negara juga mengakui eksistensi partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa yang berbasis agama.

Hanya saja, kini terdapat perkembangan yang menarik dalam orientasi politik warga yang sekaligus menggabungkan antara proses sekularisasi dan desekularisasi. Di satu sisi, terjadi desekularisasi politik dengan munculnya kembali partai-partai agama dan akomodasi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam pengambilan kebijakan publik. Namun di sisi lain terjadi perubahan orientasi politik warga yang tidak otomatis mendukung partai yang ideologi agama tetapi justru banyak mendukung partai-partai nasionalis.

Pemikiran Machiavelli mengenai negara dan agama tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial-politik pada masanya. Sudah dikatakan bahwa dia hidup pada zaman renaissance, di mana pada saat itu banyak orang yang membicarakan hubungannya yang mulai mengalami krisis. Hubungan agama dan negara dipertanyakan. Banyak dari masyarakat yang menginginkan keterpisahan. Keinginan untuk memisahkan ini disebut keinginan sekuler.

Machiavelli melibatkan diri dalam pembicaraan mengenai hubungan agama dan negara. Pandangan Machiavelli tersebut mengandaikan bahwa agama adalah urusan individu setiap manusia.

Kendati demikian, Machiavelli tidak sepenuhnya membuang agama dalam sebuah negara. Bagi dia, agama itu penting untuk menyatukan negara. Dengan demikian, dia melihat agama secara pragmatis.

Latest posts by Lalik Kongkar (see all)