Negara dan Idealisme Pemerintah

Negara dan Idealisme Pemerintah
©LSF Cogito

Ketaatan terhadap hukum moral merupakan kepentingan nomor satu setiap individu. Karena semua orang mendapat keuntungan dari pelestarian kerja sama sosial. Namun ketaatan itu menuntut pengorbanan setiap orang. Meskipun hanya pengorbanan yang bersifat sementara, yang diimbangi oleh keuntungan yang lebih besar.

Bagaimanapun, untuk memahami hal ini, dibutuhkan pengetahuan khusus yang mendalam mengenai hubungan antara berbagai hal. Dituntut kemauan kuat untuk menyelaraskan tindakan seseorang dengan sudut pandang ini. Mereka yang tidak memiliki persepsi, atau memiliki persepsi namun tidak memiliki kemampuan kuat yang dibutuhkan untuk menerapkan persepsi itu, tidak akan mampu menyesuaikan diri dengan hukum moral secara sukarela.

Situasi ini tidak berbeda dari situasi yang mewajibkan ketaatan individu terhadap aturan-aturan tentang kebersihan yang harus ditaati demi kepentingan kesehatannya sendiri. Seseorang dapat membiarkan dirinya takluk pada perbuatan sia-sia yang tidak sehat, seperti kegemaran akan narkotika. Entah karena ia tidak tahu akibatnya. Atau karena ia menganggap narkotika tidak terlalu merugikan dibandingkan dengan penolakan terhadap kesenangan sesaat itu. Atau karena ia tidak memiliki kemauan kuat yang diperlukan untuk menyelaraskan perilakunya dengan pengetahuannya.

Ada orang yang menganggap bahwa masyarakat boleh mengambil tindakan-tindakan pemaksaan untuk mengembalikan orang-orang seperti itu ke jalan yang benar. Dan memperbaiki siapa saja yang karena kelalaiannya membahayakan hidup dan kesehatannya sendiri.

Mereka menganjurkan agar pecandu alkohol dan narkoba dipaksa meninggalkan kebiasaan buruk mereka, dan diwajibkan untuk melindungi kesehatan mereka. Pertanyaan apakah paksaan benar-benar menjawab tujuan dalam kasus seperti itu akan kita tunda untuk dibahas kemudian. Apa yang menjadi perhatian kita di sini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Yaitu pertanyaan apakah orang yang tindakannya membahayakan eksistensi masyarakat harus dipaksa menahan diri untuk tidak melakukannya.

Para pecandu alkohol dan narkotika hanya merugikan diri mereka sendiri melalui perbuatannya. Orang yang melanggar aturan-aturan moral yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi semua orang. Hidup dalam masyarakat akan sangat mustahil jika orang-orang yang menginginkan kelangsungannya. Dan orang-orang yang perilakunya sesuai dengan tuntutan itu harus mengurungkan penggunaan kekerasan dan pemaksaan terhadap mereka yang siap merusak masyarakat dengan perilaku mereka.

Sejumlah kecil individu antisosial, yaitu orang-orang yang tidak mau atau tidak mampu membuat pengorbanan sementara yang dituntut masyarakat dari mereka, bisa membuat seluruh hubungan sosial menjadi mustahil. Tanpa tekanan dan pemaksaan terhadap musuh-musuh masyarakat, tidak akan ada kehidupan dalam masyarakat.

Kita menyebut perangkat sosial untuk melakukan tekanan dan pemaksaan yang menyebabkan orang-orang mematuhi aturan hidup dalam masyarakat sebagai negara. Aturan-aturan yang melandasi jalannya negara sebagai hukum. Organ-organ yang dibebani tanggung jawab untuk mengatur aparat penegakan hukum sebagai pemerintah. Tentu saja ada mahzab yang percaya bahwa seseorang dapat dengan aman melepaskan diri dari setiap bentuk paksaan. Mendasarkan masyarakat sepenuhnya atas ketaatan sukarela kepada aturan-aturan moral.

Kaum anarkis menganggap negara, hukum, dan pemerintah sebagai lembaga yang tidak berguna dalam tatanan sosial yang benar-benar melayani kepentingan semua orang. Bukan hanya kepentingan khusus beberapa orang yang memiliki hak istimewa.

Hanya karena tatanan sosial pada saat ini didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat produksi, diperlukan tekanan dan pemaksaan untuk melindunginya. Jika hak milik pribadi dihapus, maka semua orang, tanpa kecuali, secara spontan akan mematuhi aturan-aturan yang dituntut oleh kerja sama sosial. Telah dijelaskan bahwa doktrin ini keliru, sejauh menyangkut karakter kepemilikan pribadi atas alat produksi.

Bahkan, di luar itu sekalipun, doktrin itu sama sekali tidak dapat dipertahankan. Kelompok anarkis, dengan cukup tepat, tidak menyangkal bahwa setiap bentuk kerja sama manusia dalam masyarakat yang didasarkan atas pembagian kerja. Menuntut ketaatan terhadap beberapa aturan perilaku, yang tidak selalu menyenangkan bagi setiap individu. Karena aturan itu memaksanya melakukan pengorbanan.

Hanya sementara, memang. Namun semua pengorbanan itu, setidaknya pada saat itu, menyakitkan.

Tapi kaum anarkis melakukan kesalahan karena menganggap bahwa setiap orang, tanpa kecuali, akan bersedia mematuhi aturan-aturan ini secara sukarela. Ada penderita dispepsia (maag) yang tetap saja tidak bisa hidup tanpa kenikmatan hidangan lezat. Meskipun mereka tahu betul bahwa memanjakan diri dengan makanan tertentu dalam waktu singkat akan menyebabkan mereka sakit parah, bahkan nyaris tidak tertahankan

Menelusuri hubungan timbal balik dalam kehidupan di masyarakat tidak semudah melacak dampak fisiologis dari makanan, atau konsekuensi yang langsung mengikutinya, dan, di atas semuanya, sangat nyata, bagi pelakunya. Oleh karena itu, dapatkah diasumsikan, tanpa terjebak ke dalam kekonyolan, bahwa, terlepas dari semua hal ini, setiap individu dalam sebuah masyarakat anarkis memiliki kemampuan melihat ke depan yang lebih besar dan kemauan yang lebih kuat dari seorang penderita dispepsia yang rakus?

Dalam sebuah masyarakat anarkis, dapatkah sepenuhnya diabaikan kemungkinan bahwa seseorang, karena kecerobohannya, membuang korek api yang menyala dan memicu kebakaran, atau, dalam luapan kemarahan, kecemburuan, atau balas dendam, melukai sesamanya? Anarkisme tidak memahami sifat asli manusia.

Pandangan mereka hanya dapat diterapkan hanya dalam dunia yang sepenuhnya terdiri dari malaikat dan orang suci. Liberalisme bukan anarkisme, juga tak ada hubungannya sama sekali dengan anarkisme. Kaum liberal memahami dengan sangat jelas, bahwa tanpa paksaan, keberadaan masyarakat akan terancam. Bahwa di balik aturan-aturan mengenai perilaku yang menuntut ketaatan anggota masyarakat untuk menjamin kerja sama manusia yang damai, harus ada ancaman paksaan kalau seluruh tatanan masyarakat tidak ingin terus bergantung pada belas kasihan salah satu anggotanya.

Seseorang harus berada dalam posisi yang bisa memaksa orang yang tidak menghormati kehidupan, kesehatan, kebebasan pribadi, atau milik pribadi orang lain, untuk tunduk, tanpa protes, pada aturan kehidupan dalam masyarakat. Ini adalah fungsi yang dilimpahkan doktrin liberal kepada negara: perlindungan terhadap hak milik, kebebasan, dan perdamaian.

Sosialis Jerman, Ferdinand Lassalle, mencoba untuk membuat pembentukan pemerintahan khusus untuk tujuan ini terlihat konyol. Dengan menyebut negara yang didirikan atas dasar prinsip-prinsip liberal sebagai “negara penjaga malam”. Tetapi sulit untuk memahami mengapa negara penjaga malam lebih konyol atau lebih buruk daripada negara yang hanya menyibukkan diri dengan pembuatan acar kubis, dengan pembuatan kancing celana, atau dengan penerbitan surat kabar.

Untuk memahami kesan yang dicoba dibuat oleh Lassalle dengan gurauan ini, orang harus mengingat bahwa Jerman pada zamannya belum melupakan kondisi di bawah kerajaan yang memerintah dengan sewenang-wenang, dengan keanekaragaman fungsi administratif dan peraturan. Bahwa mereka masih sangat dipengaruhi filsafat Hegel, yang telah menaikkan posisi negara hingga sejajar dengan posisi sebuah institusi suci.

Jika seseorang, seperti Hegel, memandang negara sebagai “substansi moral yang sadar-diri,” sebagai “Semesta dalam dan untuk dirinya sendiri, rasionalitas dari kehendak”, maka tentu saja orang akan memandang setiap upaya untuk membatasi fungsi negara menjadi fungsi penjaga malam sebagai bentuk hujatan. Hanya dengan demikian seseorang dapat memahami mengapa orang mungkin bertindak jauh dan menyalahkan liberalisme karena sikap “bermusuhan” atau kebenciannya terhadap negara.

Jika saya berpendapat bahwa tak ada gunanya menugaskan pemerintah mengoperasikan kereta api, hotel, atau tambang, saya bukan “musuh negara”. Sama seperti halnya saya tidak bisa dicap sebagai musuh asam sulfat karena saya berpendapat bahwa meskipun mungkin asam sulfat berguna untuk berbagai tujuan, namun asam sulfat tidak cocok untuk diminum ataupun mencuci tangan.

Tidaklah benar menggambarkan sikap liberalisme terhadap negara dengan mengatakan bahwa liberalisme ingin membatasi lingkup kegiatan negara. Atau bahwa liberalisme, pada prinsipnya, membenci semua kegiatan negara dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi. Penafsiran seperti ini benar-benar tidak mungkin.

Pandangan liberalisme sehubungan dengan masalah fungsi negara adalah konsekuensi langsung dari pembelaan liberalisme terhadap kepemilikan pribadi atas alat produksi. Jika seseorang mendukung yang terakhir, ia tentu saja tidak dapat mendukung kepemilikan umum atas alat-alat produksi. Dengan kata lain, menempatkan kepemilikan umum di bawah pengaturan pemerintah dan bukan dalam pengaturan pribadi. Dengan demikian, pembelaan terhadap kepemilikan pribadi atas alat produksi menyiratkan batasan yang sangat tegas tentang fungsi yang diberikan kepada negara.

Kaum sosialis sering mencela liberalisme yang dianggap kurang konsisten. Mereka berkeras bahwa tidak logis membatasi aktivitas negara dalam bidang ekonomi hanya untuk melindungi kekayaan.

Sulit untuk memahami mengapa, jika negara tidak benar-benar netral, intervensinya harus dibatasi pada perlindungan hak-hak pemilik kekayaan. Kecaman ini dapat dibenarkan hanya jika oposisi liberalisme terhadap semua kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi yang melampaui perlindungan kekayaan bersumber dari penolakan secara prinsip terhadap semua aktivitas negara.

Tapi bukan itu masalahnya di sini. Alasan mengapa liberalisme menentang perluasan lingkup kegiatan pemerintah justru karena perluasan ini pada dasarnya akan menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Dan dalam milik pribadi, kaum liberal melihat prinsip yang paling sesuai bagi organisasi kehidupan manusia dalam masyarakat.

Latest posts by Lalik Kongkar (see all)