Negara Gagal; Dari Covid-19 Sampai Omnibus Law

Negara Gagal; Dari Covid-19 Sampai Omnibus Law
©Pikiran Rakyat

Negara gagal adalah negara yang tidak mampu untuk mengakomodir kepentingan rakyat secara kolektif dalam rangka mencapai keadilan. Baik itu kepentingan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan yang lainnya.

Mengapa negara gagal? Kalau kita baca buku “Why Nations Fail” yang ditulis Daron Acemoglu dan James A. Robinson, maka negara yang gagal itu terjadi karena kekuasaan bergaya kolonial makin masif terjadi di suatu negara sehingga menyebabkan kemakmuran makin jauh dan kemiskinan terus terjadi pada negara itu.

Dalam prakata buku itu, Daron dan Robinson mencontohkan Mesir sebagai sebuah negara yang gagal akibat penguasa yang menjalankan sistem bernegara tidak benar. Bahwa rakyat Mesir menderita karena korupsi, penindasan, dan mutu pendidikan yang buruk, hidup dikepung sistem yang korup dari segala aspek karena rezim yang lalim.

Hal yang sama juga pernah terjadi di Indonesia saat negara ini pernah dipimpin Soeharto dan rezim Orde Baru-nya. Rezim yang dikenal dalam sejarah perjalanan demokrasi Indonesia sebagai rezim yang paling otoriter, ketidakbebasan berujung penindasan yang ujungnya menciptakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur dan mengakar hingga sekarang.

Indonesia pada saat ini juga sama. Kalau kita menganalisa secara seksama, maka negara kita masih juga menjadi negara gagal. Itu terlihat dari sikap dan pengambilan berbagai kebijakan pemerintah belakangan ini yang cenderung mengecewakan serta tidak pernah tepat sasaran, yakni untuk kepentingan rakyat banyak.

Mereka lebih kerap memikirkan apa yang terbaik bagi diri dan kelompok mereka sambil melupakan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Bahkan, beberapa waktu yang dekat ini, patut kita sebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang gagal (pemerintahannya) ketika merespons dan menghadapi dua masalah besar yang melanda, yaitu (1) Penanganan pandemi Covid-19 dan (2) Kebijakan pembuatan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law.

Dilema Covid-19

Corona Virus Disease atau Covid-19 adalah sebuah virus yang sangat mematikan. Sejauh ini mulai dari awal kemunculan pandemi Covid-19 di Indonesia sudah ada banyak nyawa manusia yang hilang. Sampai tulisan ini dibuat pun masih terus terjadi peningkatan pada data sebaran kasus Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia.

Data yang tercatat, bahwa telah terjadi kasus positif Corona sebanyak 392.934 kasus. Dengan rincian, sembuh 317.672 orang dan meninggal 13.411 orang (update terakhir per 26-10-2020).

Oleh karena fenomena Covid-19 ini paling berbahaya, sehingga semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan bencana yang statusnya sudah menjadi bencana nasional cepat berakhir agar kehidupan sehari-hari berjalan menjadi normal kembali tanpa ada batasan-batasan yang menghambat aktivitas.

Namun, harapan itu sepertinya akan sulit tercapai mengingat kinerja pemerintah dan lembaga terkait terlihat lamban untuk menangani pandemi dari Covid-19 ini. Bahkan pemerintah lebih sibuk dan memanfaatkan situasi ini untuk menyukseskan agenda-agenda lain.

Hal itu bisa terlihat dari korban nyawa yang tiap harinya berjatuhan, padahal berbagai kebijakan pemerintahan telah dibuat. Itu berarti masih ada yang kurang dan salah dengan kebijakan-kebijakan itu atau tidak efektif.

Corona datang untuk menguji pemerintah kita dalam menghapi masalah yang tentunya terjadi secara global. Sehingga, Covid-19 harus dihadapi secara serius, bukan malah memanfaatkan corona untuk menuntaskan tujuan gelap pemerintah.

Fakta Omnibus Law

Paulus Aluk Fajar dalam Memahami Gagasan Omnibus Law menulis, di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A.Garner disebutkan, omnibus: relating to or dealing with numerous objector item at once; inculding many thing or having varius purposes. (Omnibus Law berkaitan dengan atau berurusan dengan banyak objek atau item sekaligus; melibatkan banyak hal atau memiliki berbagai tujuan).

Sedangkan, menurut Audrey O” Brien (2009), Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Jadi, Omnibus Law suatu metode hukum yang menggabungkan berbagai macam UU menjadi satu UU.

Di Indonesia, sekarang UU sudah disahkan oleh DPR bersama Presiden RI pada 5 Oktober 2020 yang kita kenal Omnibus Law UU Cipta Kerja yang di dalamnya memuat 79 UU dengan 1.244 pasal. Tetapi dari pasal ke pasal yang dalam UU ini, begitu banyak merugikan segelintir kalangan serta terdapat kontroversi dalam pasal-pasalnya, yang itu akan berdampak langsung dan meresahkan semua kalangan.

Bahwa memang, di satu sisi Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi negara. Namun ada beberapa pasal yang kontroversi, sehingga memerlukan peninjauan ulang pada pasal-pasal tersebut. Dan tidak usah terburu-buru meng-sahkan.

Dengan disahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa pemerintah kita sama sekali tidak menghargai nilai-nilai demokrasi. Hal itu terlihat dari beberapa kasus ketika proses pembuatan UU ini secara formil, seperti kurang melibatkan berbagai macam stakeholder saat pembahasan dan terlalu singkat waktu pembahasan sampai ke pengesahannya. RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020, kemudian disahkan pada 5 Oktober 2020.

Padahal dalam UU nomor 15/2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan  pada pasal 72 (2) bahwa tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan, pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia.

Artinya, dari waktu kesepakatan bersama sampai pengesahan tidak sesuai dengan amanat UU No. 15/2019. Kesalahan dan kebobrokan keputusan pemerintah kita menyebabkan semua orang memprotes dan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kekecewaan sebagai bentuk gerakan kesadaran kolektif anak bangsa.

Hal lain yang harus kita lihat adalah pandangan hukum modern bahwa dalam setiap pembuatan UU harus memenuhi tiga tujuan hukum, yakni 1) kepastian aturan, 2) kemanfaatan, 3) keadilan. Poin-poin inilah yang tidak terjewantahkan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja terutama pada asas keadilan. Masyarakat merasa adanya ketidakdilan dari keputusan pemerintah kita.

Hal-Hal Lain dan Solusinya

Selain itu, dalam fakta-fakta lain yang ada pada negara kita yang menjelaskan Indonesia berada dalam situasi sebagai negara gagal adalah praktik korupsi makin subur dan SDA yang terus dieksploitasi. Sehingga rakyat tidak sejahtera sementara SDA kita berlimpah, dan masih banyak lagi permasalahan kita dalam dinamika berbangsa dan bernegara.

Setelah itu dan selanjutnya, yang diinginkan seluruh rakyat yang ada di bangsa ini terkait dinamika dan perkembangan yang selalu dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan terutama mengenai dilema Covid-19 dan fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai solusi untuk membuka pikiran dan hati para pembuat kebijakan/pemerintah kita.

Bahwa dalam mengambil sebuah keputusan untuk kebijakan terhadap negara, hendakya pemerintah sebagai penyelenggara negara melakukan hal-hal ini. Pertama, mengutamakan rasionalitas pikiran sebagai makhluk yang berpikir dalam membuat sebuah kebijakan. Kedua, mengedepankan hati nurani ketika membuat keputusan. Ketiga, menaruh kepentingan rakyat di atas segala kepentingan lainnya. Keempat, mengonsolidasikan ulang antar semua stakeholder yang ada terkait dua masalah di atas.

Sekali lagi, ini adalah persoalan kebangsaan, sehingga sedang terjadi gawat darurat kebangsaan. Maka sudah saatnya anak bangsa dan pemerintahan kita seluruh stakeholder di negara ini bicara persoalan masa depan negara bangsa seperti dalam karya Buya Hamka—yakni bicara “dari Hati ke Hati”.

Bahkan jauh sebelum ini juga Cak Nur dalam bukunya“Indonesia Kita” sudah memberikan jalan keluar sebagai ikhtiar bahwa masyarakat berbicara tentang adanya krisis multidimensional, tanpa ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Mengingat sedemikian besarnya persoalan yang menghambat usaha mengatasinya, maka diperlukan kekuatan besar dan tangguh.

Kekuatan itu akan terbentuk hanya dengan adanya peneguhan kembali ikatan batin atau komitmen semua warga negara kepada cita-cita nasionalnya, disertai tekad bersama untuk melaksanakannya. Semua itu memerlukan semangat ungkapan Bung Karno (dengan sedikit revisi), “samen bundeling van alle krachten van de natie” (pengikatan bersama seluruh kekuatan bangsa).

Latest posts by Nardi Maruapey (see all)