Negara Islam, Fondasi yang Rapuh

Negara Islam, Fondasi yang Rapuh
©Muslimafiyah

Hubungan sinkronis antara Islam dan politik belum pernah mendasarkan pada sesuatu yang kita sebut sebagai negara Islam atau pengimplementasian syariat Islam secara menyeluruh. Memang ada satu fakta yang menyebutkan bahwa para penguasa muslim sering mencari ketetapan Islam dalam kebijakan politiknya, tetapi hal ini tidak penah mewakili sebuah pendefinisian tentang arti negara Islam sebagai sebuah sistem yang jelas dan baku.

Meskipun tidak dapat kita mungkiri bahwa syariat Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, baik secara pribadi maupun komintas umat secara luas, tetapi peranan ini berdasarkan kesadaran ilahiah dan keikhlasan dari komitmen setiap pribadi muslim. Bukan atas dasar kecenderungan yang tegas dalam menegakkan sebuah sistem institusi/lembaga negara.

Sebenarnya gagasan tentang negara Islam muncul bersamaan sekaligus bagian dari periode pembaruan yang banyak kelompok konservatif pada sekitar pertengahan abad ke-20 lakukan. Betapa pun fenomena ini berangkat dari pemahaman tentang doktrin normatif Islam dan Alquran, tetapi gagasan ini sebenarnya bertentangan secara faktual dengan kitab suci yang sejuah ini tidak kita pahami dan praktikkan kecuali melalui akal pikiran (produk pemikiran manusia) dan pengalaman historis umat Islam sendiri.

Jika produk pemikiran merupakan sebuah hasil dari suatu pergolakan intelektual antara wahyu dan usaha-usaha untuk memahami petunjuk itu (dalam pengalaman yang menyejarah), sebuah ketetapan sistem institutional yang muncul dari penyelarasan antara wahyu dan cara memahaminya yang historis tidak pernah bisa kita sebut sebagai sebuah produk dari kecenderungan sistem teokrasi dalam bernegara.

Ini sebenarnya lebih merupakan konklusi dari ketetapan dan usaha umat Islam dalam menetapkan suatu nilai agama dalam konteks persoalan-persoalan yang mengiringi keadaan dan perkembangan kondisi masyarakat, seperti dalam politik, sosial, bahkan ekonomi.

Mengingat bahwa perkembangan sejarah terjadi secara terus-menerus di samping problem-problem yang menyertainya, apalagi jika melihat situasi modern saat ini, sudah menjadi jelas dan niscaya bahwa ada kebutuhan untuk merumuskan cara-cara baru dalam perubahan sosial-politik yang begitu tidak menentu. Pertanyaannya, apakah Islam sebagai sistem politik, misalnya, mampu merumuskan nilai-nilai itu dalam sebuah sistem yang komprehensif dan total?

Ide negara Islam adalah suatu kesalahpahaman. Di samping tidak punya gagasan dan serangkaian aturan yang jelas, juga bertentangan dengan kondisi realitas faktual di mana pemikiran politik begitu beragam dan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan relevansinya bagi keadaan sosial yang ada. Bukan hanya pemikiran politik, pemikiran tentang keagamaan juga berkembang dan tidak pernah menunjukkan satu koherensi yang jelas antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain.

Prinsip politik adalah penyatuan. Sistem yang kita jalankan dari berpolitik juga harus tunggal yang lalu mengarah pada satu cita-cita bersama yang dapat menyatukan seluruh aspirasi keragaman pandangan dalam satu misi yang total.

Baca juga:

Jika pandangan tentang hubungan antara Islam dan politik tidak pernah menyatu, apalagi justru banyak memiliki pertentangan dan ketidakkonsistenan, sampai kapan pun, perumusan sistem politik Islam yang komprehensif dan baku dalam cita-cita pendirian negara Islam tidak akan pernah terjadi.

Belum lagi, rekonstruksi syariat Islam tidak lain adalah bentkan manusia yang bersifat duniawi. Syariat adalah seperangkat ketetapan dan aturan-aturan agama yang terumuskan melalui kitab suci, tetapi perumusan itu melalui alam pikiran manusia yang menyejarah dan ada banyak kondisi-kondisi eksternal yang memengaruhi terbentuknya konstruksi syariat.

Harus kita akui bahwa sebenarnya pengalaman faktual dalam masyarakat Islam yang mengondisikan konstruksi syariat, bukan pernyataan langsung dari firman ilahi yang jauh dari dorongan-dorongan nafsu dan kesalahan tindakan manusia. Sehingga proyek penegakan syariat dalam insitusi negara sebagai suatu bentuk perintah Tuhan sedari awal sudah sangat kontradiktif.

Jika kita melihat beberapa negara di Timur Tengah seperti Saudi dan Iran yang sejauh ini sebagai negara Islam, ternyata tidak se-islamis yang terbayangkan. Syariat tidak sepenuhnya dapat melegitimasi dalam konteks negara modern, karena ada satu kecenderungan di mana tangan-tangan manusia bertindak untuk memasukkan prinsip-prinsip ke dalam apa yang kita sebuat hukum positif—Iran, misalnya, dalam beberapa hal, menerapkan sistem demokrasi.

Selain itu, penegakan syariat Islam ternyata akan bertentangan secara prinsipil dengan hakikat kebebasan manusia dalam memilih dan menentukan di antara sekian banyak pemahaman dan interpretasi Alquran yang berbeda-beda. Perbedaan ini bukan hanya pada tataran antar-kelompok, tetapi dalam satu kelompok secara internal, juga sering kali kita dapati pertentangan yang cukup keras tentang pemahaman akan kitab suci.

Ini makin mempertegas bahwa syariat ternyata hanya menyediakan aturan dan petunjuk yang umum dalam penetapan hokum. Syariat tidak menyediakan seperangkat aturan dan muatan-muatan hukum secara tegas dan komprehensif.

Menurut pandangan saya, masalah penting yang menyertai hubungan antara Islam dan politik berawal dari pertalian yang intim antara Islam dan sejarahnya. Kitab suci dan praktik-praktik yang komunitas muslim awal lakukan, di mana sebagian besar turunnya wahyu berdasarkan atas responsnya terhadap masyarakat Islam dalam koridor ruang dan waktu.

Selain itu, pertalian antara kitab suci dan penerapan syariat memengaruhi konteks perluasan ekspansi kekuatan umat Islam yang menyebar secara luas ke berbagai belahan dunia. Begitu pun sebaliknya, konteks sejarah kekuasaan Islam pada waktu itu juga memengaruhi bangunan prinsip-prinsip syariat Islam pada tahap konstruksinya.

Halaman selanjutnya >>>
Rohmatul Izad
Latest posts by Rohmatul Izad (see all)