Netralitas dan Bahayanya bagi Demokrasi

Netralitas dan Bahayanya bagi Demokrasi
Foto: Detik

Ancaman terhadap demokrasi yang sungguh di depan mata, bagi peneliti LIPI Amin Mudzakkir, adalah netralitas. Istilah ini dianggap punya akar intelektual yang panjang dan dalam.

“Kalau kalian belajar sejarah pemikiran, kalian akan paham bahwa konsep netralitas lahir dan berkembang seiring dengan filsafat Pencerahan,” tulis Amin, 25 Juli 2019.

Netralitas, lanjutnya, mengandaikan manusia lahir tanpa sejarah.

“Kita diandaikan merupakan pribadi individual yang utuh. Seolah-olah rasionalitas sudah dengan sendirinya melekat pada diri kita sejak lahir. Tidak ada masyarakat, tidak ada identitas.”

Konsep tersebut pun lalu masuk ke dalam dunia politik. Berbagai teori politik yang lahir dari rahim filsafat Pencerahan, khususnya yang bermuara pada pemikiran Kant, dinilai mengusulkan netralitas sebagai pokok yang mendasari keterlibatan seseorang dalam negara.

“Orang-orang individual mewakili dirinya sendiri, bukan siapa pun, apalagi tuhan sebagaimana diyakini oleh iman Abad Pertengahan.”

Risiko Netralitas

Namun, menurut Amin Mudzakkir, netralitas sesungguhnya menyimpan risiko. Para filsuf romantik abad 18 sudah mengingatkan bahayanya.

“Netralitas menyembunyikan kenyataan bahwa pada hakikatnya manusia adalah bagian dari sejarah dan masyarakat tertentu. Padahal Karl Marx kemudian merumuskan, manusia selalu merupakan bagian dari kepentingan kelas tertentu.”

Amin kemudian mencontohkan bagaimana efektivitas konsep ini bekerja, terutama dalam penggunaannya sebagai alat kontrol demokrasi.

“Di era Soeharto, ini adalah senjata yang mematikan. Ia bisa menghentikan langkah PNS yang mencoba berlaku kritis pada kekuasaan. Netralitas membuat partisipasi menjadi haram.”

Meski penguasa berganti, lanjut Amin, tetapi konsep itu terus eksis.

“Para aktivis politik memakainya sebagai tameng untuk berkolaborasi dengan siapa pun tanpa perlu repot mengurusi stempel moral. Para birokrat juga bisa leluasa mengamankan posisi dirinya sendiri tanpa perlu keluar keringat mengurus tugas mulianya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.”

Sayang, sesal Amin, diskusi mengenai konsep tersebut tidak berkembang. Umumnya masyarakat menerimanya begitu saja sebagai konsep yang suci.

“Apalagi di kantor-kantor pemerintahan, mana ada pegawai yang mempertanyakan hal ini? Saya sendiri sudah mengalami konsekuensinya. Demokrasi secara umum akan terus menanggung risiko.” [fb]