Obituari Res Publica Subjektivisme “Manusia Politik” Melalui Penetapan RKUHP Penghinaan terhadap Pejabat Publik

Obituari Res Publica Subjektivisme “Manusia Politik” Melalui Penetapan RKUHP Penghinaan terhadap Pejabat Publik
©Liputan6

“Menyerahkan kebebasannya berarti menyerahkan martabat, hak-hak asasinya, bahkan kewajibannya.” J. J Rousseu

“Demokrasi adalah proses di mana orang-orang memilih seseorang yang kelak akan mereka salahkan.” Betrand Russell

Iklim politik Indonesia di masa kini menyimpan begitu banyak misteri. Yang hendak diperlihatkan dewasa ini adalah peristiwa kecacatan demokrasi di tengah harapan dan kegelisahan untuk menagih kembali hak-hak warga negara di dalam kitab konstitusional yang memproduksi mulai dari kesejahteraan, kebebasan, kesetaraan, keadilan dan seterusnya yang mengandung nilai-nilai normatif sejalan dengan kehadiran dan tujuan politik itu sendiri.

Namun elite dan kelembagaan memunculkan reaksi penolakan publik terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dikenal dahulu dengan sebutan Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie yang dibentuk oleh Belanda pada tahun 1915. KUHP ini memuat pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dianggap oleh masyarakat dapat mengancam dan mencoba mengambil peluang akan ketiadaan kerangka yang tetap berbasis pada pembangunan demokrasi atau antikritik.

Merujuk dari buku yang ditulis oleh Dan Slater dan Joseph Wong yang tergolong baru dengan judul From Development To Democracy: The Transformations of Modern Asia mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak berhasil pasca-reformasi hingga sekarang terutama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Begitu pun indeks yang diterbitkan oleh East Asia Forum dalam sebuah studi ilmiah yang berjudul The Uncertain Future Of Online Free Spech In Indonesia yang didalamnya menyoroti keburukan pemerintah menyikapi kritik dari masyarakat. Banyak masyarakat yang terjebak dalam kasus hukum melalui postingan media dan sebagainya.

Jadi jelas bahwa sebagai dasar untuk merumuskan jalan keluar dengan menghapus UU ITE belum dilakukan setelah diketahui implikasinya sangat diskriminatif. Kebebasan berpendapat merupakan prasyarat mutlak demi terselenggaranya “Bio Politikon” (kehidupan politik). Sejatinya para pejabat publik terutama pemangku kebijakan bukanlah “seorang tuan”, melainkan “seorang abdi” yang siap menerima kritik.

Tulisan yang sedang para pembaca nikmati sekarang ini terfokus pada polemik sekaligus menjadi bola panas pada saat ini ialah mengenai delik aduan penghinaan terhadap absolutisme kekuasaan negara yang termaktub di dalam RKUHP tersebut.

Esensi dalam persoalan konstruksi KUHP saat ini bisa dikatakan berbeda, misalnya pasal penghinaan pejabat publik seperti presiden mengalami perubahan yang awalnya itu merupakan “delik umum” lantas menjadi “delik aduan”. Artinya, ada proposisi kuat dari presiden/pejabat publik tersebut melayangkan laporan penghinaan terhadap diri pribadi sebagai personal ke aparat penegak hukum.

Perlu kiranya diwaspadai, menyampaikan kritik deliberatif terhadap kelembagaan negara merupakan kewajaran dan dijamin kebasahannya. Paradigma kontemporer menyeret dinamika kenegaraan menuju ke arah relasi antarnegara dan masyarakat yang sifatnya setara dan demokratis. RKUHP sendiri merupakan peninggalan Belanda dengan sistem pemerintahan monarchi. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut hanya berlaku untuk raja dan ratu bukan Presiden.

Selain itu, setelah diuji kasus ini sebenarnya mencuat dan dibatalkan langsung melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006. Dikarenakan penghidupan kembali pasal karet penghinaan terhadap Presiden-Wakil Presiden, Pemerintah dan Pejabat Publik yang dirumuskan secara sistematis di dalam RKUHP. Kemudian hal ini dianggap mengangkangi hukum atau bentuk pembangkangan terhadap apa yang telah diamanahkan oleh putusan mahkamah konstitusi.

Di balik draft RKUHP, ada ketidakjelasan seperti sejauh mana kritik itu dikatagorikan sebagai penghinaan. Jangan sampai terjadi kriminalisasi. Karena kritik bisa saja menelanjangi segala bentuk kesalahan atas ketidaksetujuan dari kebijakan yang dibuat oleh Presiden sehingga solusinya adalah presiden harus turun dan diganti melalui instrumen konstitusional itu pun dilakukan tanpa menyerang martabat atau menyinggung pribadi presiden dan wakil presiden.

Kematian “Subjek Manusia Politik” dalam “Republik”

Sebagaimana Aristoteles dan Machiavelli meyakini pentingnya republik yang faktual, sehat dan kuat menjadi rujukan akhir sebagai tujuan dari politik. Mereka juga berfatwa dengan ideologi yang kuat meyakini begitu pentingnya warga yang terdidik dan jiwa revolusioner atau patriotik sebagai pola-fondasi republik.

Dari sini, kita melirik kembali ke pengalaman demokrasi di Indonesia saat ini, kita menemukan indikator seperti ketentuan yang cukup meresahkan terkait penghinaan Presiden dan wakil presiden di dalam RKUHP telah dirumuskan pada pasal 218 sampai Pasal 220. Pasal ini menurut penulis lebih rinci memang bermaksud mematikan dan menekan subjektivitas dan republik—subjektivitas manusia di dalamnya tempat bersemayamnya akal budi dan republik di dalamnya kita dianugerahi keutamaan umum—setelah jatuhnya kediktatoran yang hendak didominasi oleh kuasa tunggal.

Sementara itu demokrasi yang muncul sesudah otoritarianisme baru tumbuh sebatas instalasi fungsional bagi kontestasi kepentingan menekan subjektivitas dan republik merelatifkannya.

Dapat ditelusuri dari berbagai literatur filsafat politik, ide megah republik diperkenalkan oleh beberapa filsuf salah satunya Aristoteles dengan istilah Polis yang merupakan ruang publik dan Oikos mengarah kepada ruang privat. Dua paradigma besar tersebut dipisah. Kemudian, gagasan republikanisme sampai pada masa kerajaan Romawi, Cicero memberi istilah dari bahasa Latin yakni, “res” dan “publica”.

Halaman selanjutnya >>>