Dalam perjalanan demokrasi kita, setiap perubahan hukum memiliki dampak yang mendalam atas kesadaran dan perilaku masyarakat politik. Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) baru saja mengadopsi sebuah pasal yang memicu polemik mengenai penghinaan terhadap pejabat publik. Pasal ini, yang diharapkan dapat mengatur dan menjaga kehormatan public figure, dalam kenyataannya justru menandakan matinya subjek manusia politik di republik ini. Apabila kita menggunakan istilah ‘obituari’ untuk menggambarkan perubahan ini, maka kita berbicara tentang kematian konseptual dari eksistensi dan keberdayaan masyarakat sipil dalam menyuarakan kritiknya.
RKUHP tidak hanya sekadar sanksi hukum. Ia adalah cermin dari perubahan kultur politik yang tidak menguntungkan bagi prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Pembentukan pasal-pasal yang dipandang represif akan mengakibatkan efek jera bagi mereka yang ingin menyuarakan pendapatnya. Dalam konteks obituari, kita bisa memisahkan area pembahasan menjadi tiga bagian penting: pemahaman tentang subjek manusia politik, dampak potensial dari RKUHP, serta visi untuk masa depan yang lebih inklusif.
1. Memahami Subjek Manusia Politik
Subjek manusia politik adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam arena politik, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan berupaya untuk mengadvokasi kepentingan publik. Dalam masyarakat yang demokratis, posisi ini menjadi sangat penting karena mereka adalah penjaga harapan dan pengawal suara masyarakat. Namun dengan hadirnya pasal penghinaan dalam RKUHP, posisi subjek manusia politik mulai terancam. Ditinggalkannya berbagai bentuk kritik yang konstruktif dapat mengubah narasi politik dari dialog menjadi monolog.
Menilai peran subjek ini, kita perlu mempertimbangkan bagaimana masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang. Ketika suara mereka ditekan, demokrasi yang seharusnya berjalan dengan baik justru berpotensi menjadi alat yang dipergunakan untuk menumpuk kekuasaan di tangan segelintir elit. Konsekuensi dari peniadaan subjek manusia politik adalah hilangnya keragaman perspektif dalam pengambilan keputusan publik.
2. Dampak Potensial RKUHP Terhadap Kehidupan Sosial dan Politik
Memperkenalkan pasal penghinaan untuk pejabat publik selaras dengan menguatnya tendensi oligarkis dalam pemerintahan. Adanya bayang-bayang ancaman akan mengakibatkan ketakutan untuk berbicara, berpendapat, serta menyuarakan pandangan kritis terhadap kebijakan yang diambil. Dalam jangka panjang, relasi antara masyarakat dan pemimpin akan terkikis. Keberanian untuk mengemukakan kritik seharusnya menjadi salah satu asas demokrasi, namun jika hal ini tereduksi, maka yang terjadi adalah pengultusan terhadap pejabat. Mereka akan dianggap tidak dapat tersentuh oleh kritik, sebagaimana raja dalam sistem monarkhi.
Salah satu dampak penting dari penerapan pasal ini adalah munculnya self-censorship di kalangan masyarakat. Individu akan lebih memilih untuk tidak berbicara ketimbang harus mempertaruhkan kebebasan mereka. Ini bukan hanya tentang individu yang berani bersuara, tetapi juga tentang lingkungan yang mendukung inovasi, kreativitas, dan keberanian dalam beropini. Sehingga, ketika kita membicarakan obituari terhadap subjek manusia politik, kita sedang membicarakan hilangnya keberagaman suara yang mendorong perubahan.
3. Membangun Visi untuk Masyarakat yang Lebih Inklusif
Di tengah tantangan yang dihadapi oleh subjek manusia politik, penting untuk membangun visi baru yang berorientasi pada inklusivitas. Dalam hal ini, kita harus berupaya menciptakan ruang dialog yang aman bagi semua elemen masyarakat. Pendidikan mengenai hak-hak sipil dan kebebasan berbicara harus diperkuat agar masyarakat tidak merasa tercekik oleh aturan yang represif.
Pengembangan solidaritas di antara berbagai kelompok, terutama yang terpinggirkan dan terancam, menjadi kunci untuk melawan ketidakadilan. Masyarakat sipil harus diperkuat agar berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan pemimpin. Keterlibatan aktif dalam diskusi publik, forum, serta gerakan sosial menjadi langkah konkret agar suara mereka tidak pernah hilang. Di sinilah letaknya kekuatan manusia politik yang sesungguhnya, yaitu dalam kesatuan dan keberagaman suara.
Salin menuju masa depan yang lebih inklusif dan demokratis memerlukan peran aktif dari setiap individu. Kesadaran untuk tidak hanya menerima norma baru, tetapi juga bertanya dan menantang, merupakan sebuah langkah yang perlu diambil agar kita tidak kehilangan rute menuju keadilan sosial. Hermann Hesse pernah menyinggung pentingnya bentuk-bentuk eksistensial dalam kehidupan, dan mungkin saat ini saatnya kita semua mengingat kembali esensi tersebut dalam konteks politik kita.
Dengan demikian, kita dapat menggambarkan RKUHP bukan sebagai alat untuk menutup mulut atau mengekang diskursus publik, tetapi sebagai titik tolak dari sebuah gerakan yang lebih besar dalam memperjuangkan suara rakyat. Dalam kalimat terakhir, kita harus merefleksikan cerita-cerita yang terpinggirkan dan merayakan kebebasan untuk berpendapat. Sehingga, meskipun ada obituari untuk subjek manusia politik, selalu ada peluang untuk lahirnya semangat perjuangan baru dalam benak masyarakat yang berkualitas.
