Obituari Res Publica Subjektivisme “Manusia Politik” Melalui Penetapan RKUHP Penghinaan terhadap Pejabat Publik

Robertus Robet seorang akademisi mengartikan “Res-Publica” adalah suatu wahana tindakan di mana manusia menunjukkan eskistensial atau mengekspresikan dirinya secara deliberative. Individu konkret sebagai subjek harus diposisikan secara filosofis setidaknya supaya pengertian ideologi bisa kekal dioperasionalkan. Bila subjek terhapus maka The Ideological Subject kehilangan marwahnya. Singkatnya, antara subjek dan ideologi terbangun hubungan fungsional yang timbal balik. Politik jadi kehilangan segi politiknya.

Akibatnya, jika ideologi dan politik mati sekaligus bersama subjek, satu-satunya fakta yang tersedia adalah bahwa status quo dan pendirian masyarakat yang ada sekarang menjadi realitas yang mungkin dan harus ada sepanjang zaman. Ini adalah upaya untuk menentang kemungkinan baru dari dominasi kekuasaan.

Relasi dialektika secara antropologis dalam entitas republik diperlukan, seperti yang pernah diungkapkan oleh Hegel dalam sejarah revolusi kemeredekaan disebutnya sebagai great historical man adalah pahlawan (warga negara) di suatu zaman. Mereka menjadi perantara ke arah emansipasi dalam kontradiksi-kontradiksi politik sehingga ada status perubahan.

Namun, adanya RKUHP berupaya membatasi kritik dan pemerintah sengaja menciptakan ketakutan. Artinya, pasal tersebut mempersempit ruang kritik dan ruang gerakan sosial. Padahal kritik atas kinerja atau kebijakan pemerintah tidak boleh dibatasi karena hal itu dijamin dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945.

Aktifkan kembali The Political, yaitu wilayah transaksi warganegara, untuk menemukannya filsuf seperti Zizek mengambil jalan dalam arah yang ditempuh Badiou, yaitu suatu gempuran total terhadap tatanan dominan melalui suatu tindakan yang ia istilahkan The Act. Tindakan itu diambil dari inspirasi dari energi Revolusi Prancis.

Adapun argumen yang paradoks dari Hannah Arendt dan Claude Lefort yang sebenarnya akan tiba pada pandangan yang sama, yakni merawat “ruang kosong” dan melakukan “tindakan”.

Dengan demikian, politik semestinya tidak berdasarkan pada ide Hak itu sendiri, melainkan pada ide kebebasan. Artinya, kebebasan seharusnya tidak dilihat terutama sebagai bagian dari hak, melainkan sebagai ruang bagi pemenuhan hak. Itulah yang fundamental dalam politik.

Baca juga: