Omnibus Law Pesanan Tiongkok, Waketum Gerindra: Titipan ke Jokowi

Omnibus Law Pesanan Tiongkok, Waketum Gerindra: Titipan ke Jokowi
©Merdeka

Nalar Politik – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, menyebut omnibus law atau UU Cipta Kerja sebagai pesanan Tiongkok atau Cina. Undang-undang itu, menurutnya, dimaksudkan agar Pemerintah Indonesia memberikan karpet merah bagi investor-investor asing.

Omnibus law itu, UU Cipta Kerja itu, menurut saya, pesanan Tiongkok yang dititipkan kepada pemerintahan saat ini untuk memberi karpet merah, semua fasilitas yang dimaktub dalam undang-undang tersebut,” kata Ferry di kanal YouTube Realita TV, Jumat (26/11).

Penolakan oleh berbagai elemen massa sebelumnya dipandang sebagai satu bukti bahwa undang-undang tersebut memang memiliki dampak terhadap lingkungan, khususnya bagi para rakyat pekerja.

“Kita gak ingin negara ini dikuasai oleh Tiongkok dengan omnibus law-nya itu. Omnibus law itu terlalu mengabaikan banyak sekali aspek.”

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pun dinilai logis.

“Sekarang, kalau MK begitu, bisa jadi karena ada perkembangan dinamika geopolitik di mana sekarang Tiongkok juga dijadikan musuh kolektif di banyak negara di dunia ini. MK mungkin merasa bahwa undang-undang ini sebenarnya cuma titipan Tiongkok kepada pemerintahan Pak Jokowi ini.”

Hal tersebut turut mendapat pembenaran dari mantan Panja RUU Cipta Kerja. Meski hanya menyebut ada tekanan internasional saat penyusunan, Ferry mengklaim bahwa tekanan internasional yang dimaksud itu adalah tekanan dari Tiongkok.

“Tiongkok itu, Tiongkok pasti.”

Di banyak negara, jelas Ferry lebih jauh, undang-undang seperti ini hanya diterapkan di Afrika yang memang didominasi investasinya oleh Tiongkok.

“Kalau investasinya benar, mereka pasti tidak mengabaikan aspek lingkungan hidup, aspek-aspek yang sifatnya hak asasi manusia, dan lain-lainnya.”

Baca juga:

Tetapi yang terjadi di Indonesia, selain isi yang bertentangan, prosesnya pun dinilai ngaco.

“Memang membuat keonaran. Pemerintah sendiri sebenarnya yang melakukan keonaran, pemerintah sendiri yang sebenarnya melakukan makar karena memang sudah terbukti inkonstitusional. Dan rakyat mengingatkan pemerintah jangan bikin onar, jangan makar.”

Selain Ferry, politikus Partai Gerindra lainnya yang turut mengatakan UU Cipta Kerja punya masalah dalam penyusunannya adalah Fadli Zon.

“UU ini harusnya batal karena bertentangan dengan konsitusi dan banyak masalah sejak awal proses,” kata Fadli Zon melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (27/11).

Ia melihat ada banyak sekali unsur kepentingan di dalam perancangannya sehingga pembatalan UU Cipta Kerja oleh MK jadi pilihan logis.

“Terlalu banyak invisible hand.”

Sebelumnya, Mahkamah Konsitusi (MK) menyatakan undang-undang yang dikenal sebagai omnibus law cipta kerja itu bertentangan dengan UUD 1945.

Meski demikian, MK tetap memberikan ruang bagi pemerintah, DPR, dan pihak-pihak terkait untuk melakukan perbaikan dalam rentang waktu 2 tahun.

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’,” kata Ketua Mahkamah sekaligus Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11).

Putusan MK juga berbunyi agar pemerintah tidak mengeluarkan aturan teknis tentang UU Cipta Kerja setelah putusan MK dibacakan.

Baca juga:

“Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”

Dalam pertimbangan putusan perkara 91/PUU-XVIII/2020 itu, Mahkamah menilai alasan pemerintah untuk melakukan revisi sejumlah undang-undang demi memangkas waktu tidak dapat dibenarkan. Pemerintah tidak boleh mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) yang merupakan turunan UUD 1945.

MK juga menganulir dalih pemerintah bahwa UU Cipta Kerja sama dengan UU No. 7 Tahun 2017 maupun UU 32 tahun 2004. [rt]