Orang Gila dan Kegilaaan Orang-Orang

Orang Gila dan Kegilaaan Orang-Orang
Ilustrasi: livescience.com

Benarkah keonaran yang dibuat orang gila lebih parah daripada keonaran yang dibuat orang waras?

Baru-baru ini viral di medsos video dan pemberitaan orang gila yang mengancam tokoh agama. Tidak cukup sampai di situ, dipertontonkan pula bagaimana kecemasan menuntun masyarakat untuk bertindak anarkis atas dasar kecurigaan. Si orang gila itu dituduh komunis, digebukin hingga babak belur, dipaksa membeberkan siapa pesuruhnya.

Yang membuat saya tertegun, berselang beberapa hari kemudian, ada pula video dan pemberitaan permohonan maaf dari salah satu pengurus ponpes. Pimpinan dan seluruh jajaran ponpes tersebut mengaku telah keliru menginterogasi orang yang benar-benar gila. Dalam proses interogasinya, si korban tampak terintimidasi dan tersiksa.

Atas kekeliruan mereka, orangtua dari si-orang gila terpaksa mengonfirmasi nasib sial anaknya. Orangtua korban juga memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang muncul kerena ulah anak yang dibesarkan dengan kasih sayangnya tersebut.

Aneh bin ajaibnya, permohonan maaf itu tak se-viral video (pertama) yang mempertontonkan wajah-wajah beringas di atas. Padahal, sangat besar kemungkinan adanya kesalahkaprahan serupa di lain tempat.

Okelah, seandainya tidak ada, lantas harus dibiarkan saja keganasan tersebut berlangsung di tengah-tengah kita? “Aku diam, maka mereka ada,” kata Descartes.

Melalui paragraf ini, saya hendak mengajak pembaca agar cerdas mencermati antara “orang gila” dengan “kegilaan orang-orang”.

Pertama, orang gila tidak pernah terikat dengan hukum apa pun, sehingga “pembantaian” terhadapnya tidak akan menghilangkan kegilaannya. Alih-alih, pelaku pembantaian itulah orang gila sebenarnya.

Sementara orang yang (dianggap) pura-pura gila, setelah berbuat keonaran sekalipun, tidak layak dilayangkan baginya pukulan.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, semestinya menyerahkan perkara (pelanggaran atau kejahatan) tersebut kepada pihak berwajib untuk dijatuhi hukuman. Bukan justru menghakimi secara membabi buta, apalagi keroyokan.

Orang yang benar-benar gila maupun yang pura-pura gila  tetaplah manusia, makhluk Tuhan yang paling mulia. Tidak ada satu perkara pun yang dapat mengurangi atau mencabut status tersebut. Bahkan, ketika mereka melakukan suatu “kesalahan/kejahatan” sekalipun.

Indonesia menyebut orang gila sebagai ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa). Orang-orang ini dibagi menjadi dua kelompok; penderita gangguan jiwa berat dan penderita gangguan jiwa ringan.

Jumlah rata-rata penderita jenis pertama, menurut Data Riskesdas 2013, telah menembus angka hingga 0,17 persen atau sekitar 400.000 orang. Sedangkan penderita jenis kedua,  menurut Data Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia, jumlahnya relatif fantastis, yakni mencapai 14 juta penduduk Indonesia.

Melihat besaran jumlah dan kemungkinan “buruk” tersebut, sangat mungkin orang-orang ini berkeliaran di sekitar kita. Akan tetapi, harus saya ingatkan, kemunculan mereka tidak untuk dicurigai, digebuki, dihajar sampai mati, melainkan untuk mendapat secuil perhatian dan rasa peduli.

Andaikan di antara kita masih ada yang berdalih bahwa mereka adalah bagian dari tugas negara, lagi dan lagi, saya mengingatkan pembaca, bahwa masih banyak orang “gila” korupsi misalnya, berkeliaran di Indonesia. Keduanya sama perlunya untuk mendapat penanganan dari negara.

Tentu tidak semua perkara harus didekati dengan pendekatan struktural. Sebab masih ada opsi lain berupa pendekatan kultural. Artinya, negara dan warganya harus bersama-sama “membantu”—tidak sama dengan membantai—setiap orang yang mengidap gangguan tersebut.

Saya tidak ingin berlama-lama membahas orang gila maupun yang pura-pura gila, sebelum akhirnya tuduhan itu menyasar ke pribadi saya.

Kedua, sorotan saya tertuju pada  masyarakat Indonesia yang saat ini sedang darurat akal sehat. Situasi ini dianggap sebagai kejadian luar biasa (KLB), di mana sebagian orang tidak lagi dapat membedakan antara keonaran yang disebabkan orang gila dengan keonaran yang diakibatkan kegilaan orang-orang.

Saya ambil dua contoh untuk dipertimbangkan. Pertama, ada orang yang secara medis telah diberi status ODGJ. Karenanya, cenderung membuat keonaran, mengancam tokoh agama, dan lain sebagainya. Masyarakat dibuat khawatir, kecemasan akhirnya berujung pada tindakan kekerasan?

Lihat juga: Kepercayaan Publik dan Partisipasi Politik

Kedua, ada orang yang secara medis sehat jasmani dan rohani. Karenanya, mereka diberi kesempatan untuk menjajal kursi DPR, membuat produk UU MD3 yang meresahkan, mengancam seluruh rakyat yang diwakilinya. Lalu, masyarakat, apa yang mereka lakukan?

Untuk dua video di atas pun demikian. Logika masyarakat umum saat ini telah terbalik. Penyebar konten hoax dan ujaran kebencian disematkan label pahlawan. Sementara, bagi orang dengan gangguan jiwa, dituduhkan sebagai pelaku kejahatan yang mengancam.

Terhitung sejak Januari hingga Februari saja, pihak kepolisian telah berhasil menangkap 26 pelaku penyebaran hoax. Apakah berita ini tidak dibaca masyarakat? Apakah tujuan (memprovokasi) kelompok ini masih ingin didebat? Wajar saja, masyarakat kehilangan akal sehat.

Masyarakat kita “sebagian” tidak menyadari bahwa penggiring isu hoax dan ujaran kebencian jauh lebih berbahaya ketimbang orang gila itu sendiri. Alih-alih menghambat lajunya pertumbuhan hoax, yang ada justru menghambat lajunya pemberantasan hoax.

Dua video di atas menjadi satu bukti nyata untuk menggambarkan darurat akal sehat masyarakat Indonesia. Video tersebut tidak mendapat perlakuan yang sama guna meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.

Inilah satu alasan mengapa saya memberi judul tulisan ini “orang gila dan kegilaan orang-orang”. Saya melihat masyarakat telah keliru menilai antara mana keonaran yang dilakukan orang gila dengan keonaran yang dilakukan orang waras.

Kekeliruan tersebut berimbas fatal, di antaranya kecemasan-kecemasan di hari mendatang. Ironisnya, sasaran yang semestinya dicemaskan ternyata salah arah. Tak ayal, kecemasan seperti ini hanya akan menimbulkan kemarahan yang bersifat merusak. Pada detik itu juga, rasa yang dimiliki pribadi seseorang menjadi teror bagi dirinya sendiri.

Saya menyesalkan keadaan negara, di mana warganya memiliki hubungan interaksi bermoduskan “kecurigaan”. Terlebih mencurigai orang dengan gangguan jiwa. Sia-sia saja.

___________________

Artikel Terkait:
    Latest posts by Abu Bakar (see all)