Otak-atik Penjabat Kepala Daerah

Otak-atik Penjabat Kepala Daerah
©RMOL

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 berimplikasi pada kekosongan 101 jabatan kepala daerah tahun 2022 dan 171 jabatan kepala daerah tahun 2023.  Sebagai akibat dari kekosongan jabatan kepala daerah tersebut, pemerintah mengangkat penjabat kepala daerah sebelum terpilihnya kepala daerah definitif hasil Pilkada serentak tahun 2024.

Pilkada serentak tahun 2024 merupakan perintah Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 10/2016), pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Melalui ini, pemerintah, DPR, dan KPU sepakat pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada tanggal 17 November 2024.

Sebagai akibat dari kekosongan jabatan kepala daerah, Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 menyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pilkada serentak 2024.

Pengangkatan penjabat kepala daerah menimbulkan sejumlah persoalan hukum baru. Pertama, pengangkatan penjabat kepala daerah tahun 2022 tidak memiliki acuan dan kerangka hukum yang jelas dan tegas.

Pengangkatan penjabat kepala daerah tahun 2022 hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sudah tidak relevan lagi dan menjawab kebutuhan hukum pengangkatan penjabat kepala daerah karena penjabat kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat melalui Menteri dan presiden.

Azyumardi Azra menyatakan pengangkatan penjabat kepala daerah tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, ketentuan hukum tentang pemilihan pejabat publik, serta kepatutan, fatsun politik dan etika publik. Pengangkatan penjabat kepala daerah tanpa transparansi, tidak melibatkan pimpinan formal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masyarakat sipil dan pemangku kepentingan otonomi daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 menyatakan pengangkatan penjabat kepala daerah harus dalam ruang lingkup pemaknaan secara demokratis. Ini perlu dipertimbangkan dan menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas dalam pengisian penjabat kepala daerah.

Baca juga:

Tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jeminan kepada rakyat bahwa pengisian penjabat harus berlangsung terbuka, transparan dan akuntabel guna menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas sesuai dengan aspirasi daerah, serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.

Ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, penting bagi pemerintah untuk memetakan kondisi riil daerah dan mengevaluasi secara berkala penjabat kepala daerah yang diangkat, serta memperhatikan syarat pengangkatan penjabat kepala daerah yang memiliki pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesetuan Republik Indonesia, memiliki pemahaman yang baik terhadap politik nasional, memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik, dan bisa bekerjasama dengan DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota menyatakan penjabat gubernur diusulkan 3 (tiga) nama oleh Menteri, 3 (tiga) DPRD provinsi, dan ditetapkan oleh presiden. Sedangkan penjabat bupati dan walikota diusulkan 3 (tiga)  oleh Menteri, 3 (tiga) gubernur, dan 3 (tiga) DPRD kabupaten/kota. Dari 9 (sembilan) nama yang diusulkan dibahas oleh Menteri menjadi 3 (tiga) nama dan ditetapkan oleh Menteri.

Sekilas terlihat penjabat gubernur diusulkan oleh menteri dan DPRD provinsi, dan penjabat bupati/walikota diusulkan oleh Menteri, gubernur dan DPRD kebupaten/kota, namun yang menetapkan penjabat kepala daerah tetap presiden dan Menteri. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.

Samuel Huntington menyatakan demokrasi adalah keterlibatan secara kolektif para pembuat kebijakan yang dipilih melalui Pemilu yang jujur, adil, berkala dan bersaing secara bebas untuk memperoleh suara, dan memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk dapat dipilih dan memilih.

Sejalan dengan itu, Robert A. Dahl menyatakan demokrasi modern memiliki prinsip kontrol atas keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah; proses Pemilu yang dilaksanakan secara periodik, adil dan bebas; hak setiap orang untuk dapat dipilih; hak setiap orang untuk dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan; hak warga negara untuk menyampaikan pendapat; hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang jernih; dan hak warga negara untuk membentuk perkumpulan untuk menawarkan kebijakan-kebijakan alternatif.

Kedua, pengangkatan penjabat kepala daerah memperlemah pemerintah daerah dan memperkuat pemerintah pusat karena penjabat kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat melalui Menteri dan presiden. Dalam konsep negara kesatuan (unitary state), kewenangan pemerintah pusat sangat besar. Dengan ditambah pengangkatan oleh pemerintah pusat telah menambah besar lagi kewenangan pemerintah pusat, bahkan mengarah pada sentralisasi kekuasaan.

Akibatnya, konsep otonomi daerah menjadi kabur dan tidak jelas, arah pembangunan daerah menjadi tidak jelas karena tidak disusun secara strategis, dan peluang putra-putri terbaik daerah untuk menjadi kepala daerah sangat kecil karena kepala daerah (penjabat) ditunjuk oleh pemerintah pusat melalui Menteri dan presiden.

Halaman selanjutnya >>>