Pancasila, Politik, dan Multikulturalisme

Pancasila, Politik, dan Multikulturalisme
©Rumah Produksi Pengetahuan

Diskursus tentang pluralisme merupakan suatu ciri dasariah masyarakat modern dalam bingkai etika politik. Dalam domain postmodernisme, diskursus tentang pluralisme ini juga lahir sebagai adanya gugatan terhadap dominasi narasi-narasi besar, khususnya dominasi dalam dunia ilmu pengetahuan yang cenderung melegitimasi klaim-klaim seperti universalitas dan rasionalitas yang didasarkan pada diktum kebenaran saintifik, science for its own sake (Lyotard 1991:32).

Narasi besar ini terlihat tampak dalam gerakan ilmu pengetahuan yang sangat kuat di dalam masyarakat kontemporer. Masyarakat kontemporer yang kaya akan berbagai macam etnik, agama, bahasa, budaya, kelompok sosial dilihat sebagai kekayaan sebuah bangsa. Ia memperkokoh rasa kesatuan yang mencerminkan pluralitas dan koeksistensi di tengah perbedaan.

Politik Identitas vs Politik Diferensiasi

Pluralisme sebagai sebuah kenyataan hidup yang dialami oleh bangsa ini terkadang diterpa berbagai problem riil yang menghilangkan nilai keberagaman atau kebinekaan bangsa ini. Tampaknya bangsa ini mendapat sorotan yang tajam akibat menguatnya masalah-masalah sosial, dengan menguatnya kesadaran politik identitas dan politik diferensiasi.

Politik identitas secara gamblang berpijak pada tradisi, semangat rasa kesukuan, kelompok, atau komunitas-komunitas tertentu. Politik identitas lahir dari semangat individu, kelompok sosial atau komunitas tertentu.

Politik identitas juga sebagai bagian yang tidak dapat dilepas-pisahkan dari gerakan politik modern. Terutama dalam rangka memperjuangkan hak-hak minoritas, komunitas dan kelompok sosial di tengah arus globalisasi yang makin menggurita ini.

Sedangkan politik diferensiasi adalah politik yang terbingkai dalam keniscayaan kemajemukan hidup. Politik diferensiasi menuntut kita untuk mengakui, menghormati keberagaman sebagai suatu bentuk kekayaan bangsa, keunikan bangsa yang harus disyukuri. Aktus yang harus dihidupi bangsa ber-bhinneka tunggal ika mengamini bahwa kehidupan bangsa ini tidak terlepas dari fakta pluralisme atau keberanekaragaman sebuah bangsa.

Liberalisme dan Komunitarianisme

Dalam bingkai pluralisme, bangsa yang sering mendapat sorotan tajam akibat menguatnya masalah-masalah sosial perlu menghidupkan kembali dasar falsafah sebagai fundamen. Yakni, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara. Pancasila sebagai falsafah sebuah bangsa dalam menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Revitalisasi pancasila sebagai dasar falsafah bangsa ini sangatlah dibutuhkan aktualitasnya di tengah ledaknya arus globalisasi yang terkadang memperkeruh falsafah bangsa ini. Terutama dengan munculnya dua aliran filsafat kontemporer, yakni liberalisme dan komunitarianisme.

Liberalisme sebagai cabang pemikiran filosofi adalah ideologi dengan unsur kebebasan, persetujuan pemerintah dan kesetaraan di depan hukum, (Kanazawa 2010: 38). John Locke sebagai penggagas prinsip liberalisme menguntai rangkaian prinsip-prinsip liberalisme yang tersebar. Mulai dari periode Yunani Kuno sampai pada dinasti Ming dan Song dari Timur sebagai sebuah ideologi yang modern.

Sedangkan komunitarianisme sebagai sebuah paham yang lebih mengedepankan peranan komunitas ketimbang individu yang membentuk komunitas. Budiman Sudjatmiko, “orientasi paham liberalisme sebagai orientasi untuk memuaskan seluruh komunitas, peran aktif negara, serta bersifat holistik atau saling tergantung antarmanusia dan manusia dengan alam.”

Pokok pikiran liberalisme yang menjadi sasaran gugatan kaum komunitarian dikarenakan dalam liberalisme terdapat distingsi tegas antara konsep keadilan dan pandangan tentang hidup baik, legalitas dan moralitas (Otto Gusti Madung 2014: 80). Konsep tentang hidup baik lebih merujuk pada ranah privat yang ingin dicapai oleh seseorang.

Baca juga:

Seseorang dalam hidupnya sedang berada dalam sebuah proses pencarian akan sesuatu yang memiliki nilai untuk dirinya. Dalam pencarian itu, tentunya sebuah konsep yang akan dicapai itu sesungguhnya tidak bertentangan dengan apa yang dinamakan dengan hukum.

Negara telah menciptakan hukum sebagai sebuah sistem yang mengatur seluruh tatanan hidup yang mengatur seluruh dinamika kehidupan demi mencapai kebaikan bersama. Oleh karena itu, konsep hidup baik tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di negara ini. Karena akan mengganggu sebuah proses pencapaian hidup yang lebih baik.

Komunitarianisme dan liberalisme dapat dijadikan sebagai model relasi antara negara dan masyarakat, politik dan agama di Indonesia yang berbasiskan pada pancasila. Pancasila memberikan penekanan pada dimensi sosial hidup manusia.

Dari perspektif komunitarianisme pancasila dapat memberikan penekanan pada beberapa persoalan sentral di Indonesia. Prinsip modern seperti demokrasi dan paham hak-hak asasi manusia menjadi titik pijak politik di Indonesia pasca reformasi. Ini menunjuk pada pernyataan yang berhubungan dengan pandangan hidup yang menjadi substansi dan pemahaman tentang manusia, (ibid. 84).

Konsep tentang hidup baik ini tentunya dibutuhkan pengejawantahan dan aktualisasi dalam nilai-nilai pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang plural.

Pancasila dan Multikulturalisme

Pancasila sebagai sebuah landasan utama dalam pembuatan hukum diharapkan dapat menguatkan integrasi bangsa di tengah bangsa yang multikultural ini. Pancasila sebagai falsafah bangsa sesungguhnya harus mampu melawan komunitarianisme yang menekankan keterikatan individu kepada komunitasnya.

Komunitarianisme mengemukakan kebaikan bersama sebagai satu konsepsi dasar tentang kehidupan yang baik, yang menentukan pandangan hidup komunitas. Komunitarianisme mendorong orang untuk menerima konsep-konsep kebaikan yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat dan mencegah berbagai konsep tentang kebaikan yang bertentangan dengan pandangan hidup komunitas.

Nilai-nilai pancasila mengandung substansi riil yang terkandung dalam sistem demokrasi dalam memberikan pemahaman yang jelas terkait dengan persoalan fundamentalisme agama yang semakin marak terjadi. Pancasila mempertegas paradigma peran publik dalam menghindari terciptanya fundamentalisme agama di tengah arus modernisasi ini.

“Ketuhanan yang maha Esa” sebagai nilai universal bangsa yang membuat setiap individu menerjemahkan nilai tersebut sebagai keyakinan pribadi. Hal ini dalam rangka menangkal radikalisme dan fundemantalisme agama.

***

Konsep seputar masyarakat Indonesia yang multikultural ini tentunya memberikan pandangan seputar nilai-nilai kehidupan dalam tatanan masyarakat. Politik berurusan dengan koeksistensi manusia yang bersifat plural, di mana masing-masing individu adalah seorang pribadi yang unik.

Arendt mengeklaim bahwa “politik muncul di antara manusia yang berbeda-beda ketika mereka berurusan satu sama lain dalam tindakan dan pembicaraan”.

Melihat hal ini, persoalan politik sangat kompleks dan tidak akan pernah selesai dibicarakan. Maka sangatlah diperlukan rasionalitas masyarakat yang adil, jujur dan terbuka supaya masyarakat mampu menyelesaikan berbagai persoalan politik yang kompleks ini secara rasional demi terhindarnya konflik yang menghilangkan esensi dari sistem berpolitik itu sendiri.

Masyarakat Indonesia yang terkenal dengan corak multikulturalisme ini tentunya selalu menghadapi berbagai perbedaan yang menjadi ciri khas sebuah bangsa yang majemuk. Dalam menghadapi situasi riil yang majemuk seperti ini sangat dibutuhkan pengakuan akan yang lain sebagai pelengkap dalam perbedaan.

Hospitalitas sebagai konsep tidak boleh dilupakan atau diabaikan dalam perbincangan tentang esensi bangsa yang plural ini dalam tataran etika politik. Pengakuan akan yang lain sebagai satu kesadaran fundamental dalam diri manusia untuk mengenal yang lain

Etika Paul Ricoeur mengemuka dalam pernyataan berikut ini: “mengarah ke hidup baik bersama dengan dan untuk yang lain dalam institusi-institusi yang adil”. Dalam artian bahwa masyarakat multikultural menginginkan konsep hidup baik sebagai objek etika yang pertama-tama dilihat sebagai tujuan dari segala jenis keberagaman masyarakat bangsa ini.

Orientasi tentang hidup baik ini telah menjadi cita-cita bangsa. Berpijak serta bertanggung jawab terhadap nilai-nilai pancasila. Memberikan kontribusi terhadap bangsa ini melalui nilai-nilai komunal dalam kehidupan bersama sebagai suatu bangsa yang multikultural.

Sejatinya nilai-nilai pancasila perlu dihidupi sebagai tujuan dalam kebersamaan sebagai basis etika yang dialogal dan komunikatif di tengah bangsa yang yang bercorak demokratis pancasilais ini. Pancasila sebuah identitas yang selalu terbuka untuk ditafsir kambali. “Tak pernah ada identitas, tapi proses identifikasi” (Jean-Luc-Nancy).

Latest posts by Irfan Bau (see all)