Pandemi dan Momok Kolosal

Pandemi dan Momok Kolosal
©India Today

Tidak ada sesuatu yang lebih menakutkan bagi umat manusia daripada yang menggerogoti hingga membunuh. Pandemi, apalagi momok kolosal yang menyertainya, adalah hal yang punya daya ekstrem semenyeramkan itu.

Seperti umumnya di belahan dunia lain, dampak pandemi Covid-19 di Indonesia pun kian nyata. JHU CSSE COVID-19 Data dan Our World in Data melansir, total kasus dalam negeri per 6 Agustus 2021 sudah mencapai 3,53 juta dengan 2,91 juta sembuh dan 101.000 meninggal dunia. Adapun kasus tertingginya terjadi pada 15 Juli 2021 (56.757 kasus) dan tertinggi rata-rata dalam tujuh hari ada di 18 Juli 2021 (50.039 kasus).

Kasus-kasus yang terbilang tinggi tersebut menandakan bahwa Indonesia masih sedang dalam kondisi berduka. Nyaris tiap hari selalu terdengar sirine yang memekakkan telinga para pendengarnya, mulai dari ambulans, kabar di media sosial, hingga berita-berita lelayu di masjid-masjid. Kepungan tanda-tanda bahaya itu adalah secuil dari banyak fakta bahwa Indonesia kini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja.

Tentu kita tidak bisa menyangkal bahwa efek pandemi memang mematikan. Bahkan jauh sebelum Covid-19 hadir, dunia telah mencatat bagaimana pandemi-pandemi lain seperti Plague of Justinian, Black Death, The Great Plague of London, Cacar Air, hingga Kolera betul-betul berhasil menikam kehidupan para pendahulu dari beragam ranah. Mengantisipasi atau sekadar memininalisasinya adalah ujian yang menyibukkan bagi generasi sesudahnya.

Akan tetapi, kita tidak bisa mengabaikan pula jika momok kolosal yang menyertainya kemudian tidak kalah dahsyatnya dari apa yang hari ini jadi ujian berat bersama itu. Indonesia, juga dunia, telah menunjukkan bagaimana pembatasan sosial karena pandemi tersebut harus berakhir pada “kematian massal” yang mahadahsyat. Mengabaikan ini sama halnya dengan membiarkan manusia mati karena infeksi virus itu sendiri.

Bahaya Laten Pembatasan

Melalui Presiden Joko Widodo, pemerintah hari ini merasa harus kembali memutuskan untuk melakukan pembatasan aktivitas warga. Setelah sebelumnya menerapkan PSBB (pembatasan sosial besar-besaran), hal serupa terjadi dengan nama PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat)—per 26 Juli 2021, PPKM level 4 berlaku hingga 2 Agustus 2021, dan kemudian diperpanjang lagi hingga 9 Agustus.

Ada banyak pertimbangan mengapa pemerintah merasa perlu kembali menerapkan kebijakan pembatasan seperti itu. Selain soal aspek kesehatan dan ekonomi, dinamika sosial yang terjadi di berbagai tingkatan lapisan masyarakat sebagai akibat dan selama pandemi Covid-19 ini menjadi alasan utama. Banyak hal yang diharapkan bisa berubah seiring dengan pemberlakuan pembatasan aktivitas warga tersebut.

Beberapa aktivitas dan mobilitas masyarakat disesuaikan secara bertahap. Utamanya dalam hal ekonomi masyarakat kecil, pasar rakyat yang menjajakan kebutuhan pokok akhirnya sudah diperbolehkan untuk buka seperti biasa. Terhadap pedagang kaki lima dan warung makan pun demikian. Semua tetap bersyarat, yakni mengikuti protokol kesehatan seketat-ketatnya.

Namun, yang namanya pembatasan, efeknya akan selalu lebih cenderung ke arah negatif daripada apa yang diharapkan secara ideal. Ada yang dengan nyata hilang karena kebijakan pembatasan ketimbang rekaan fakta yang sebenarnya belum terjadi.

Kucuran dana bansos bisa saja membantu, utamanya bagi masyarakat atau pedagang-pedagang kecil, tetapi sifatnya senantiasa berjangka pendek. Modal yang paling dibutuhkan bangsa ini secara umum adalah kemandirian. Hal yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut adalah jika pemerintah seolah menciptakan ketidaktergantungan warga pada sesuatu yang sifatnya sementara tersebut.

Keadilan bagi Semua

Dalam kondisi apa pun, sila kelima dari Pancasila tidak boleh diabsenkan. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah alasan utama mengapa negeri ini berdiri dan merdeka. Mengabaikannya hanya akan memberi bukti bahwa negara ini sedang salah urus.

Ya, ada satu hal memang kenapa sebuah negara layak berkategori salah urus. Hal besar itu adalah absennya kebebasan warga sebagai individu.

Dulu, individu-individu membentuk negara dengan harapan hak-haknya akan terjamin. Dengan negara, mereka yakin kebebasan sebagai individu bisa terpenuhi. Tidak akan ada lagi individu-individu lain yang kelewatan batas di bawah naungan sebuah negara.

Akan tetapi, hari ini, lantaran salah urus itu, negara seolah malah menjelma sebagai pelanggar utamanya. Tidak satu-dua kebijakan lagi yang mengindikasikan itu, dan menjadi momok kolosal. Negara seakan lupa diri bahwa keberadaannya tidak lebih sekadar “anjing penjaga” saja.

Tidak ada yang lebih baik dari sebuah negara selain penerapan kebijakan yang harus didasarkan pada kepentingan semua golongan. Sekali saja mengabsenkan ini berarti hendak membuat negara benar-benar salah urus.

Sebagai warga, kita memang selalu punya kesempatan mengharap dan memilih para pengurus negara. Akan tetapi, sebagai warga pula, tidak jarang pilihan-pilihan itu harus berakhir sia-sia. Untung bagi mereka adalah kesialan di sisi kita seolah menjadi siklus abadi. Kita seperti tidak punya pilihan lain kecuali harus bersabar menunggu momentum memilih itu hadir kembali.