Paradigma Ekologi Politik terhadap Fenomena Perampasan Hutan Adat Masyarakat Papua

Paradigma Ekologi Politik terhadap Fenomena Perampasan Hutan Adat Masyarakat Papua
©Kompas

Paradigma Ekologi Politik terhadap Fenomena Perampasan Hutan Adat Masyarakat Papua

Dalam beberapa hari terakhir, dapat kita lihat bagaimana antusiasnya masyarakat dalam mendukung sekaligus mengadvokasi kepentingan Suku Awyu dalam membela hutan adatnya. Tagar #All eyes on Papua menjadi tagar yang viral di dunia maya dan menjadi salah satu bentuk aktivisme digital yang cukup masif di Indonesia.

Dalam konteks relasi antara politik dan lingkungan, dewasa ini Indonesia sering kali dihadapkan dengan problem dan dilema antara pembangunan atau keberlanjutan lingkungan yang memiliki kaitan erat dengan masyarakat adat, sehingga sangat sering bagi kita untuk menyaksikan konflik agraria antara masyarakat dengan pemerintah.

Salah satu komoditas yang sering kali menjadi akar konflik atau dilema adalah komoditas kelapa sawit yang turut menjadi akar permasalahan antara negara dan Suku Awyu

Dalam sebuah analisis yang dituliskan Varkkey dkk (2017) yang berjudul Palm oil intensification and expansion in Indonesia and Malaysia: Environmental and socio-political factors influencing policy, dijelaskan bahwa kebijakan terkait dengan perkebunan kelapa sawit di Indonesia bersifat ekspansionis berfokus pada penciptaan pasar dan tujuan produksi dengan insentif terbatas untuk intensifikasi berbasis teknologi sehingga memiliki tendensi untuk meningkatkan deforestasi meskipun Indonesia memiliki komitmen terhadap No Deforestation Peat and Exploitation (NDPE) commitments.

Dalam konteks terancamnya suku Awyu dan Moro, situasi yang terjadi adalah upaya mengimplementasikan proyek tanah merah yang berupaya untuk membentuk perkebunan kelapa sawit di Papua yang ditaksir mencapai 2400 km persegi hutan hijau Papua yang diproyeksikan menjadi perkebunan kelapa sawit terluas se-Asia-Pasifik. Hal tersebut mengkhawatirkan masyarakat adat terutama Suku Moro dan Awyu yang berada pada wilayah tersebut dan menunjukkan pola-pola ekspansionis pembangunan kelapa sawit di Indonesia yang disebutkan Varkkey dkk (2017).

Terdapat 7 perusahaan yang menjadi bagian dari proyek tanah merah tersebut, yakni PT MJR, PT KCP, PT GKM, PT ESK, PT TKU, PT MSM, dan PT NUM. Dalam kasus PT MJR dan KCP, sebenarnya masyarakat suku adat telah memenangkan gugatan di PTUN Jakarta, namun sayangnya kedua perusahaan ini melakukan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan memenangkan persidangan tersebut.

Kasus yang terjadi di Papua serta aktivisme sosial maupun digital yang dilakukan masyarakat untuk melindungi hutan Papua akan sangat menarik untuk dianalisis dengan menggunakan paradigma ekologi politik. Dalam berbagai literatur akademik, dijelaskan bahwa ekologi politik merupakan sebuah paradigma yang hadir untuk menghubungkan antara kehidupan alam dengan kehidupan manusia, terutama yang memiliki kaitan secara politis.

Baca juga:

Dalam literaturnya pengantar terhadap ekologi politik yang berjudul “Reflecting on political Ecology” Raymond L Bryant menjelaskan secara rinci terkait genealogi kehadiran ekologi politik. Namun berdasarkan buku tersebut dapat disimpulkan bahwa ekologi politik merupakan respons akibat maraknya perusakan lingkungan dan tren aktivisme sosial yang meningkat pada era perang dingin.

Selain itu ekologi politik merupakan respon akibat seringkali mayoritas ilmuwan menjelaskan kerusakan lingkungan tanpa mempertimbangkan variabel politik atau yang disebut sebagai “Apolitical ecologist”. Dalam literatur lain, khususnya buku yang berjudul “Political Ecology” karya Paul Robbins menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 5 narasi utama dari ekologi politik yakni;

  1. Konflik lingkungan, marginalisasi, dan eksklusi politik
  2. Konservasi dan kontrol lingkungan
  3. Degradasi lingkungan
  4. Subjek dan identitas lingkungan
  5. Objek dan aktor politik (Robbins, 2019)

Narasi dominan tersebut cukup cocok dan koheren dengan kasus pengambilan lahan masyarakat adat suku awyu dan moro, sebab pembahasan terkait masyarakat adat dan kolonialisasi masyarakat adat menjadi sub-pembahasan tersendiri di dalam kajian politik ekologi.

Dalam literaturnya yang berjudul Jahát Jat’totòdom: toward an indigenous political ecology, Beth Rose Middleton menjelaskan bahwa dalam konteks ekologi politik masyarakat adat memiliki pandangannya sendiri terhadap lingkungan , seperti terkait kolonialitas, pemikiran atau cara berpikir masyarakat adat, hingga terkait bagaimana masyarakat adat memandang suatu tata kelola pemerintahan

Sebagai contoh dalam konteks perampasan  hutan yang terjadi di Papua dapat dianalisis dengan menggunakan  cara berpikir bagaimana masyarakat adat memandang suatu tata kelola pemerintahan. Dalam (Middleton,2015) menjelaskan terkait bagaimana kedaulatan masyarakat adat, yang mana sejatinya kedaulatan masyarakat adat telah hadir terlebih dahulu dibandingkan dengan negara yang menganut kedaulatan politik yang cenderung formal.

Untuk baik pemerintah, pengadilan, maupun pihak swasta semestinya memahami bagaimana “tribal sovereignty” menjadi dasar atau landasan penolakan proyek tanah merah yang merugikan masyarakat adat yang secara ribuan tahun telah memiliki hukum dan regulasi tersendiri terkait tanah adatnya.

Selain itu apabila menggunakan pandangan Ekologi Politik  khususnya terhadap sub pembahasan dekolonialisasi yang turut menjadi pembahasan ekologi politik adalah pembentukan suatu kebijakan yang turut merekognisi kultur masyarakat adat yang memiliki keterikatan dengan alam bahkan bergantung dengan alam.

Baca juga:

Dalam artian model kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang memiliki tendensi kolonialisme yang bersifat antroposentris dan eksploitatif harus segera diubah dengan paradigma dekolonisasi dalam paradigma Ekologi politik masyarakat adat yang menekankan pada rekognisi bahwa hutan di Papua bukanlah lahan kosong, melainkan terdapat ratusan ribu masyarakat adat yang bergantung di dalamnya sehingga rekognisi terhadap relasi kultur antara masyarakat adat dengan alam harus dipahami secara utuh.

Selain itu sebagaimana disampaikan (Robbins, 2019) terkait dengan degradasi dan marginalisasi, argumen yang ditawarkan adalah pola negara yang bersifat kapital dalam memanfaatkan tanah masyarakat ada yang sangat eksploitatif karena harus berdinamika dengan mekanisme pasar dan hal tersebut justru tidak memberdayakan masyarakat adat melainkan memarginalisasikannya secara masif

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam paradigma ekologi politik masyarakat adat merupakan subjek politik, di mana bentuk kedaulatan adat yang hadir bahkan sebelum kehadiran negara sudah selayaknya dihormati dalam berbagai proses pembangunan.

Rekognisi negara terhadap hak-hak adat dan ketergantungan adat terhadap lingkungan sudah selayaknya menjadi perhatian pemerintah dalam membentuk sebuah kebijakan. Sebab penelitian terdahulu telah mengemukakan bahwa eksploitasi kepada alam seperti “candu” tidak pernah berhenti karena harus mengejar surplus ditengah mekanisme pasar yang eksploitatif sehingga semakin memarginalkan warga lokal khususnya masyarakat adat dibandingan memberdayakan.

Kasus di Papua merupakan kasus yang telah berulang ratusan kali dimana negara secara ekspansionis membuka lahan lahan baru untuk industri yang tidak menguntungkan masyarakat lokal tanpa mempertimbangkan ekologi termasuk masyarakat adat di dalamnya

Referensi
  • Bryant, R. L. (2015). Reflecting on political ecology. In The international handbook of political ecology (pp. 14-24). Edward Elgar Publishing.
  • Middleton, B. R. (2015). Jahát Jat’totòdom: Toward an indigenous political ecology. In The international handbook of political ecology (pp. 561-576). Edward Elgar Publishing.
  • Robbins, P. (2019). Political ecology: A critical introduction. John Wiley & Sons.
  • Varkkey, H., Tyson, A., & Choiruzzad, S. A. B. (2018). Palm oil intensification and expansion in Indonesia and Malaysia: Environmental and socio-political factors influencing policy. Forest policy and economics, 92, 148-159.
Revo Linggar Vandito