Paradoks dalam Setiap Relevansi HAM

Paradoks dalam Setiap Relevansi HAM
©Kabar24

Kita semua tahu bahwa pada pagi hari 24 Februari 2022 lalu, Rusia melancarkan serangannya secara brutal ke kota-kota besar Ukraina seperti Kyiv, Kharkiv, Mariupol dan Odessa melalui Belarus, Crimea dan Laut Hitam dengan slogan peacekeeping army (tentara perdamaian).

Ini bukan kali pertama Rusia ingin mencaplok wilayah Ukraina dalam satu dekade terakhir, setelah 18 Maret 2014 silam berhasil menganeksasi secara ilegal wilayah Crimea. Hingga saat ini, sudah lebih dari 9 bulan perang ini belum juga berakhir.

Anarkisme Manusia

Apa pun alasan di baliknya, Rusia jelas telah mencederai tatanan ketertiban Eropa dan melakukan kontrol terhadap negara tetangga. Pasca era Perang Dingin berakhir, ternyata sejarah belum berhenti pada runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 atau jatuhnya Uni Soviet tahun 1991.

Poin yang ingin ditekankan di sini adalah, sekian puluh tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hadir (yang notabene sebagai wadah komunikasi dan pengayom di hampir seluruh Negara dunia saati ini), ternyata tak dapat berbuat banyak. Slogan-slogan demokrasi, hak asasi dan kemakmuran ekonomi seakan mandul dengan disfungsi PBB dalam memberi sanksi terhadap pelanggaran kesepakatan internasional yang begitu esensial tersebut.

Sejak 1945 hingga kini, masih banyak diskriminasi, perampasan, penindasan, hingga jutaan orang mengalami kematian, kekerasan dan pengungsian, yang melibatkan Pemerintah maupun aktor non-Pemerintah.

Menurut riset Visual Capitalist di tahun 2021, setidaknya ada 27 konflik berlangsung di dunia termasuk di dalamnya konflik territorial, perang sipil, perang antar-negara, terorisme internasional dan konflik sektarian. Dari jumlah tersebut, terdapat konflik yang terjadi berkepanjangan selama puluhan tahun seperti Israel yang menginvasi Palestina hingga kini.

Banyak korban berjatuhan, baik dari masyarakat sipil maupun anggota militer, seperti genosida Rohingya yang diestimasi menelan 6.700 orang tewas (730 diantaranya balita) dalam kurun waktu satu bulan (Agustus hingga September 2017) setelah Pemerintah Myanmar melancarkan “operasi pembersihan”.

Faktanya dalam ribuan tahun sejarah manusia, ribuan kali pula konflik dan peperangan hadir. Para filsuf Barat seperti Thomas Hobbes seorang penganut empirisme dari Inggris mengatakan bahwa kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia.

Baca juga:

Pandangan ini didasarkan atas anggapannya bahwa manusia merupakan makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis. Juga filsuf Austria Konrad Zacharias Lorenz yang mengatakan bahwa kekerasan merupakan salah satu dari empat naluri dasar manusia, di samping rasa takut, hasrat seksual dan rasa lapar.

Tentu teori-teori dan ceramah moral tidak henti digaungkan sejak ribuan tahun yang lalu, baik melalui (dalam terminologi agama disebut) Nabi-Nabi ataupun melalui orang-orang bijak (filsuf).

Di era postmodern seperti sekarang di mana semakin canggih teknologi dan penguasaan digital dalam kehidupan manusia, semakin banyak pula para pemimpin maupun aktor dunia yang (dalam bahasa filsuf Aljazair-Prancis Albert Camus) gencar mencari pembenaran atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya dengan berlindung di balik doktrin tertentu dengan segala aspek silogismenya. Pembenaran ini mereka lakukan dengan merekayasa media, menjadikan stimulus (informasi) yang sampai kepada masyarakat seakan merupakan “kebenaran”, padahal adalah hoax yang mereka kreasikan.

Hak Asasi Manusia Masa Kini

Hak asasi manusia sendiri telah melalui histori yang panjang. Kodifikasi yang mengadopsi nilai-nilai HAM tertua menurut para sejarawan termaktub di perjanjian Magna Charta di Inggris tahun 1215, Bill of Rights di Inggris tahun 1689 dan Deklarasi HAM Prancis tahun 1789, yang kemudian oleh PBB dikonstruksi secara kontemporer dalam Piagam PBB, yang dokumennya pertama kali disepakati 26 Juni 1945 di San Fransisco dan masih berlaku hingga kini.

Dalam perjalanannya, muncul banyak perdebatan panas di kalangan akademisi terkait legitimasi HAM dalam piagam PBB maupun Deklarasi Universal HAM. Tema yang khususnya diangkat adalah, dapatkah HAM diterima secara universal yang secara antropologis tentu mengandaikan berjuta latar suku, budaya dan agama yang berbeda. Tidak sedikit para ilmuwan yang menganggap HAM sebagai hegemoni budaya Barat yang terselubung, karena konstruksi etnosentris Barat tersebut penerapannya begitu terbatas.

Penekanan nilai-nilai individualistik dan kurangnya dimensi sosialistik mengandaikan bahwa keegoisan “milik” suatu individu atau negara sering mengabaikan solidaritas dalam kehidupan komunal. Banyak dalih politik digunakan negara atau aktor kuat yang mementingkan diri untuk mengejar kebijakan represif untuk menkonsolidasikan kekuatan politik dan sosial mereka.

Kita bisa lihat dalam praktiknya, sejak 1945 hingga 2017, ada 196 resolusi Dewan Keamanan PBB yang diveto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Lemahnya intervensi kemanusiaan oleh Dewan Keamanan PBB dalam berbagai konflik dan peperangan lantaran disebabkan oleh perbedaan kepentingan (baca: nilai individualistik) antar anggota tetap. Hasilnya, PBB sering terdiam ketika terjadi konflik dan peperangan yang memakan ribuan korban masyarakat sipil maupun militer.

Pada akhirnya jika kita tak lagi bisa mengandalkan siapapun untuk menghadirkan rasa keadilan, semua hanya bisa kembali kepada intuisi setiap manusia terlebih jika ia adalah seorang pemimpin negara. Memang betul apa yang pernah diklaim kaum realis, bahwa tidak ada konsensus universal yang aktual atau tetap ada untuk jangka waktu lama yang bisa memuaskan kehendak dan kebutuhan yang sesungguhnya dan mendesak dari semua negara dan masyarakat, karena hal ini berhadapan dengan kepentingan praktis masing-masing individu dan negara.

Baca juga:

Meski demikian, kita semua hidup dalam suasana komunal. Konsekuensinya adalah nilai-nilai sosialistik juga perlu dipertimbangkan. Di satu sisi kita menuntut apa yang menjadi hak alamiah kita, tapi di sisi lain rasa solidaritas dan simpati tidak boleh luput untuk ditampilkan.

Nilai ini harus benar-benar diperhatikan oleh seluruh manusia di dunia, baik dalam skala komunitas sosial terkecil (keluarga) maupun dalam skala besar (negara). Jika nilai ini tak dimanifestasikan secara serius dan manusia melulu menonjolkan keegoisannya, sampai kapan pun paradoks akan melulu ditemukan dalam relevansi HAM.

Riemas Ginong Pratidina
Latest posts by Riemas Ginong Pratidina (see all)