Partai Sejati dalam Pilkada

Partai Sejati dalam Pilkada
©ProProfs

Dalam setiap momentum politik pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia, tentu partai politik (parpol) mempunyai peran yang sangat strategis. Mereka turut andil menyukseskan momentum tersebut, baik pra dan pasca pilkada.

Apalagi memasuki tahun 2020 ini, hampir semua daerah di Indonesia akan melangsungkan proses pilkada secara serentak. Hal tersebut dalam rangka pergantian kekuasaan yang telah dipegang selama lima (5) tahun.

Pilkada serentak 2020 merupakan pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Ada 270 daerah yang akan mengikuti pilkada serentak ini. Dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. (detikNews, 23/6/2019).

Karena memiliki peran strategis dalam setiap pilkada, maka parpol menjadi sorotan dan pembahasan tersendiri oleh publik mengenai peranannya dalam mengusung calon pemimpin daerah. Tentang bagaimana langkah atau mekanisme perekrutan, dan sampai pada tahap pengusungan untuk dicalonkan sebagai kepala daerah.

Hal demikian yang harus diketahui publik agar publik dapat menaruh kepercayaan yang lebih untuk masa depan politik Indonesia. Sebab membahas tentang politik Indonesia akan menjadi keanehan sekaligus keunikan tersendiri bagi semua orang.

Seperti Benni Sinaga (2018) dan Nusa Putra (2015) ketika menggambarkan tentang politik Indonesia saat ini. Bahwa ketidakpastian politik membuat siapa saja bisa bicara apa saja. Fakta itulah yang membuat ilmu politik lebih rumit dari matematika dan kimia.

Dalam politik, kepastian memang bukan merupakan nilai utama. Justru itulah menariknya. Politik Indonesia makin hari kian menarik dibahas dan dibicarakan, mengalahkan tayangan Opera Van Java dan Mata Najwa.

Baca juga:

Politik Indonesia mirip betul dengan air sabun, tak pernah jernih dalam waktu yang agak lama. Keruh dan penuh lendir dan busa. Licin dan menggelincirkan. Seperti anak kecil, sebentar bisa teman, sebentar lagi bisa musuh.

Hal demikianlah yang membuat publik hadir dengan berbagai tanggapan mengenai dunia politik Indonesia. Ada yang optimis dan ada banyak juga yang pesimis. Karena pada dasarnya, dalam politik inilah seluruh masyarakat akan menaruh harapan untuk berbagai kepentingan mereka dapat terwujudkan.

Menurut J. Barents dalam ilmu politika, politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Dalam hemat saya, tugas negara dalam politik menurut J. Barents adalah mementingkan kepentingan masyarakat secara kolektif.

Partai politik sebagai salah satu lembaga politik sudah seharusnya berada di garis terdepan. Mereka wajib mengawal dan menjadi kekuatan baru masyarakat dalam sebuah negara. Sebagaimana kutipan filsuf terkenal Yunani, Aristoteles (384 SM – 322 SM), parpol adalah usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (bonum commune). Apalagi ini di Indonesia yang sistem demokrasinya adalah multipartai.

Namun, ketika kita melihat fakta yang terjadi semuanya melenceng. Kebanyakan partai politik masih berkutat pada kepentingan individu dan kepentingan lembaga itu sendiri.

Peran Partai

Pertanyaan besar yang selalu ingin disampaikan kepada seluruh partai politik yang ada adalah, ke mana dan apa saja yang dilakukan selama masa pilkada dari periode ke periode? Sehingga perannya dalam melahirkan pemimpin (kepala daerah) dalam setiap momentum pilkada atau pemilu pada umumnya masih jauh dari kata baik.

Begitu juga dengan kader-kader partai yang masih rajin terlibat dalam berbagai macam kasus “korupsi”. Adalah masalah yang susah hilang dari negara ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memantau kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah sepanjang 2004 hingga 2018. ICW menemukan fenomena partai politik menjadi produsen kepala daerah korup.

Peneliti ICW Almas Sjafrina memaparkan, kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi berasal dari parpol, meliputi kader atau yang diusung dalam kontestasi pilkada. (Republika, 16/12/2018).

Dalam pilkada, ada tiga hal penting yang harusnya dilakukan sebagi peran dari partai politik itu sendiri. Pertama, keterbukaan kepada masyarakat.

Misalnya, ketika partai politik memutuskan seseorang menjadi calon kepada daerah, baik calon bupati atau calon gubernur, pastilah ada maksud, tujuan, dan kepentingan menyertainya. Kepada rakyat tentulah dikatakan semua yang dilakukan parpol adalah untuk kepentingan dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Jika tidak demikian, mana ada rakyat yang mau memilih.

Kedua, menjadikan sebagai lembaga pendidikan dan edukasi politik dalam rangka untuk menyeleksi kriteria kepemimpinan secara nasional maupun daerah. Misalnya, melakukan kegiatan perekrutan, dan melatih para kandidat yang nantinya akan ditunjuk sebagai calon kepala daerah.

Ketiga, lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Hal tersebut sebagaimana tujuan partai politik pada Pasal (10) Ayat (1) Huruf (d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008: “Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Fungsi Partai

Secara umum, fungsi dari keberadaan partai politik bisa dilihat dalam konstitusi kita, yakni undang-undang tentang parpol (UU No. 2/2008). Pada pasal (11) ayat (1), Partai Politik berfungsi sebagai sarana: (a) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

(b) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

(d) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Ayat (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Baca juga:

Menurut Miriam Budiarjo, dalam karyanya “Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai”, fungsi parpol terbagi menjadi enam. Pertama, sarana komunikasi politik antara mereka yang memerintah (the rulers) dengan mereka yang diperintah (the ruled).

Kedua, artikulasi kepentingan sebagai proses merumuskan kepentingan-kepentingan. Ketiga, agregasi kepentingan, yakni membuat keputusan untuk diolah atau atau di-“konversi” menjadi output dalam bentuk UU, kebijakan umum, dan lain-lain. Hal ini dikenal dengan program partai.

Keempat, sosialisasi politik sebagai proses di mana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat di mana ia berada. Kelima, rekrutmen politik untuk melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat ntuk berpartisipasi dalam proses politik.

Keenam, pengatur konflik yang dalam masyarakat yang sangat heterogen sifatnya. Maka perbedaan pendapat, perbedaaan etnis, status sosial, ekonomi atau agama mudah sekali mengundang konflik. Pertikaian-pertikaian semacam ini dapat diatasi dengan bantuan parpol, sekurang-kurangnya dapat meminimalisasi konflik.

Selanjutnya, Russel J. Dalton dan Martin P. Wetenberg membagi fungsi partai menjadi tiga. (1) fungsi di elektorat (parties in the electorate). (2) Fungsi sebagai organisasi (parties as organization). (3) Fungsi di pemerintahan (parties in government).

Ketiga fungsi tersebut merupakan dasar sebuah partai untuk melaksanakan berbagai upaya-upaya ataupun tindakan. Sehingga tidak hanya muncul ketika pemilu tiba atau karena ada momentum tertentu saja. Harus selalu ada dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketika melihat ketiga penjelasan tentang fungsi partai politik dari beberapa sumber di atas, maka sangat besar pengaruhnya terhadap keutuhan dan kemajuan negara bangsa (nation state). Itu apabila anggotanya (kader) dapat menjalankan semuanya dengan baik dan benar.

Partai Sejati dalam Pilkada

Secara ideal, setiap kontestasi Pilkada untuk semua daerah di Indonesia akan ada dinamika demokrasi yang berkualitas dan berkompeten. Tujuannya agar bisa melahirkan pemimpin daerah sesuai keinginan masyarakat secara kolektif dan demi masa depan demokrasi Indonesia. Sebab saat ini demokrasi kita makin lama makin mengalami penurunan diakibatkan karena pertarungan politik yang tidak sehat.

Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi diharapkan muncul dengan pertarungan mengedepankan pemikiran dan gagasan dalam Pilkada, bukan yang lain. Sebab partai yang sejati haruslah terhindar dari (1) transaksi politik, (2) ongkos/mahar politik, (3) krisis ide dan gagasan.

Ya, walaupun sejatinya masih sulit menemukan hal itu dalam sebuah partai politik. Tapi sampai kapan hal itu akan terjadi?

Baca juga:
Latest posts by Nardi Maruapey (see all)